KABARBURSA.COM - Laju ekspansi ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) diperkirakan akan mengalami perlambatan signifikan pada 2026, seiring meningkatnya tekanan eksternal yang kian kompleks. Proyeksi ini tertuang dalam laporan mutakhir yang dirilis Grup Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam publikasi bertajuk Laporan Perkembangan Ekonomi EAP, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan regional akan merosot ke level 4,2 persen pada 2026, turun dari capaian 5,0 persen pada 2025. Pelemahan ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal yang saling berkelindan—mulai dari gejolak energi akibat konflik di Timur Tengah, meningkatnya friksi perdagangan global, hingga ketidakpastian kebijakan internasional yang memperkeruh lanskap ekonomi. Tantangan domestik di sejumlah negara turut mempertebal tekanan tersebut.
Sebagai motor utama kawasan, China diproyeksikan turut mengalami moderasi pertumbuhan. Ekonomi negara tersebut diperkirakan melambat dari 5,0 persen pada 2025 menjadi 4,2 persen pada 2026, sebelum sedikit menguat ke 4,3 persen pada 2027. Perlambatan ini tidak terlepas dari lemahnya permintaan domestik, problematika di sektor properti, serta dinamika perlambatan ekonomi global yang menahan laju ekspor.
Di luar China, negara-negara EAP lainnya juga menghadapi tren serupa. Pertumbuhan diprediksi turun menjadi 4,1 persen pada 2026, sebelum berangsur pulih ke kisaran 5,0 persen pada 2027. Pemulihan ini diasumsikan terjadi seiring meredanya tensi geopolitik serta berkurangnya ketidakpastian global yang selama ini membebani aktivitas ekonomi.
Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Carlos Felipe Jaramillo, menekankan bahwa kawasan ini masih menunjukkan resiliensi yang relatif solid. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi EAP tetap melampaui sebagian besar wilayah lain, bahkan dalam situasi penuh ketidakpastian. Namun, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan memerlukan respons serius terhadap tantangan struktural. Optimalisasi peluang di era digital menjadi krusial untuk mendongkrak produktivitas sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi Bank Dunia, Kamis 9 April 2026.
Bank Dunia juga menyoroti dampak konflik di Timur Tengah yang tidak bersifat seragam. Tingkat kerentanan tiap negara sangat bergantung pada ketergantungan terhadap impor energi, kapasitas kebijakan ekonomi, serta kondisi struktural masing-masing. Konflik yang berkepanjangan berpotensi memperdalam tekanan ekonomi. Dalam skenario ekstrem, lonjakan harga bahan bakar hingga 50 persen yang berlangsung terus-menerus dapat memangkas pendapatan masyarakat sebesar 3–4 persen di kawasan tersebut.
Untuk meredam efek tersebut, Bank Dunia mendorong intervensi kebijakan yang lebih presisi. Dukungan yang terarah bagi rumah tangga dan pelaku usaha dinilai mampu menjaga keberlangsungan lapangan kerja dalam jangka pendek. Di saat yang sama, percepatan reformasi struktural yang sempat tertunda diyakini dapat menjadi katalis pertumbuhan jangka panjang. Hal ini disampaikan Direktur Penelitian Kelompok Bank Dunia, Aaditya Mattoo.
Menurut Aaditya, ketahanan ekonomi kawasan selama ini memang patut diapresiasi. Namun, tantangan kontemporer berpotensi meningkatkan beban ekonomi sekaligus menghambat akselerasi produktivitas jika tidak ditangani secara sistematis.
Di tengah tekanan yang mengemuka, laporan tersebut tetap mencatat secercah optimisme pada 2025. Peningkatan ekspor serta investasi yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial (AI) menjadi salah satu pendorong utama, khususnya di Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kendati demikian, adopsi teknologi AI di kawasan masih tergolong terbatas. Hambatan utama berasal dari kesenjangan konektivitas digital dan keterampilan tenaga kerja. Bank Dunia mencatat, hanya sekitar 13 persen hingga 17 persen anak perusahaan multinasional di China dan Thailand yang telah mengadopsi AI—angka yang masih jauh tertinggal dibandingkan negara industri.
Lebih jauh, laporan tersebut menggarisbawahi pentingnya desain kebijakan industri yang tepat sasaran. Intervensi strategis di Republik Korea, Malaysia, serta Vietnam dinilai berhasil karena ditopang fondasi ekonomi yang kokoh—mulai dari infrastruktur, kualitas pendidikan, hingga institusi kebijakan yang kredibel—serta keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi global.
Sebaliknya, kebijakan serupa di sejumlah negara lain belum menunjukkan efektivitas optimal. Hambatan struktural seperti infrastruktur yang rapuh dan proteksionisme berkepanjangan, khususnya di sektor jasa, masih menjadi batu sandungan yang menggerus efisiensi serta daya saing ekonomi.(*)