KABARBURSA.COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimis bahwa program tol laut akan terus berlanjut di bawah pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menegaskan bahwa program ini sangat penting bagi masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya.
Dalam sebuah talkshow bertema "Peluang dan Tantangan Pelni: Menjawab antara Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan di Era Media Sosial" di Jakarta, Budi menyatakan bahwa program tol laut akan terus berkembang. Ia berharap frekuensi kapal dapat ditingkatkan karena saat ini jarak antar kapal masih terlalu jauh.
Saat ini, program tol laut memiliki 39 rute yang tersebar di berbagai titik di Indonesia. Jumlah rute ini telah meningkat sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menhub juga berharap adanya efisiensi dalam angkutan tol laut baik untuk logistik maupun penumpang sehingga dapat menekan biaya.
Budi menambahkan bahwa anggaran untuk tol laut pada tahun 2025 sudah dirancang meskipun ia tidak menyebutkan nominalnya. Investasi untuk program ini akan berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI. Kementerian Perhubungan juga memberikan subsidi perintis sebesar Rp4 triliun setiap tahun, yang sebagian besar diarahkan untuk wilayah timur Indonesia, termasuk Ambon.
Konektivitas dan Pendapatan
Dengan menjadi BUP atau terminal umum, pelabuhan ini bisa melayani berbagai perusahaan, yang diharapkan akan meningkatkan konektivitas dan pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Dua manfaat yang didapat dari peningkatan status ini adalah memberikan kepastian hukum bagi operasi pelabuhan sesuai dengan ketentuan, serta memastikan bahwa regulasi pemerintah berjalan dengan baik,” lanjut Menhub.
Menhub bertemu dengan Direktur PT Virtue Dragon Nickel Industrial (VNDI) Xu Shaotang dan Direktur PT Obsidian Stainless Steel (OSS) Lian Liwei dalam kunjungannya. Kedua perusahaan ini adalah pabrik smelter nikel yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Muara Sampara.
Kemenhub menargetkan agar lebih banyak terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan tersus yang mengurus izin menjadi BUP, sehingga dapat melayani kegiatan kepelabuhanan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan serta memenuhi aspek keselamatan dan pelayanan. Dengan peningkatan status ini, diharapkan PNBP dapat terus ditingkatkan, yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan konektivitas transportasi hingga ke pelosok daerah.
Solusi Terintegrasi
PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), perusahaan solusi kimia dan infrastruktur terkemuka di Indonesia, kini mengoperasikan solusi terintegrasi berupa pelayanan kepelabuhan laut dan penyimpanan curah cair bagi berbagai industri di Cilegon dan sekitarnya melalui anak usahanya, PT Chandra Pelabuhan Nusantara (CPN).
CPN mengoperasikan tiga dermaga strategis di Selat Sunda dengan total kapasitas 96.000 DWT untuk berbagai produk dan fasilitas tangki sebesar 518.000 kubik meter untuk naphtha, ethylene, propylene, pyrolysis gasoline (PyGas), dan lainnya. Kehadiran CPN diharapkan dapat mengoptimalkan efisiensi operasional berbagai industri dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
CPN telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan diterbitkannya surat Pemenuhan Kewajiban Izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pada 20 Februari 2024. Pada 1 Juli 2024, Chandra Asri Group secara efektif melakukan pemisahan aset pelabuhan, dermaga, fasilitas penyimpanan, dan fasilitas pendukungnya kepada CPN.
Layanan yang diberikan CPN ini akan mendukung kemajuan industri di wilayah Cilegon dan sekitarnya serta menjadikan CPN sebagai salah satu fasilitas kepelabuhan dan tangki penyimpanan curah cair terbesar di Cilegon. Saat ini, CPN sedang dalam proses pengajuan konsesi agar dapat melayani pelanggan eksternal yang diharapkan selesai pada tahun 2025.
Infrastruktur Kepelabuhan
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa sektor logistik menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal ini disampaikan Wapres dalam sambutannya secara daring pada pembukaan The International Federation of Freight Forwarders Associations-Regional Asia Pacific (FIATA-RAP) Meeting 2024 dan Rapimnas DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Dikutip Jakarta, Jumat 12 Juli 2024.
“Di tingkat nasional, peran sektor logistik sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi terus meningkat,” ujar Wapres, dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Wapres, Jumat.
Pada tahun 2023, kontribusi sektor logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai hingga Rp1.000 triliun. Wapres berharap kontribusi ini akan semakin besar dengan optimalisasi potensi sektor logistik yang didukung oleh komitmen dan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur logistik di Indonesia.
Untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut, Wapres menjelaskan bahwa berbagai proyek pembangunan seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api telah dilaksanakan, bahkan hingga menjangkau daerah perbatasan Indonesia.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.