KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan diberikan mandat tambahan dalam pengawasan distribusi LPG 3 kg.
“Kami ingin mengintegrasikan seluruh pengawasan ini di bawah BPH Migas. Mungkin maksud Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) juga ke arah itu,” ujar Yuliot di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi saat ini, kewenangan BPH Migas masih terbatas pada sektor minyak. Mengacu pada laman resmi lembaga tersebut, BPH Migas saat ini mengawasi distribusi BBM premium, solar, serta minyak tanah bersubsidi yang menggunakan kartu kendali.
Menurut Yuliot, integrasi pengawasan ini bertujuan untuk menyelaraskan tugas di lingkungan Kementerian ESDM sekaligus meningkatkan efektivitas pemantauan distribusi energi bersubsidi.
Apalagi, lanjutnya, perusahaan yang terlibat dalam pendistribusian minyak dan gas bersubsidi umumnya berasal dari badan usaha yang sama.
"Kami akan mengefektifkan mekanisme ini," tegasnya.
Tidak Ada Pengurangan Kuota
Pertamina meminta masyarakat untuk tidak panik terkait ketersediaan gas melon. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa stok LPG 3 kg dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan.
“Pertamina berusaha untuk menjaga stabilitas distribusi gas bersubsidi. Jadi, masyarakat cukup membeli sesuai kebutuhan tanpa khawatir akan kelangkaan,” kata Fadjar, Selasa, 4 Februari 2025.
Keputusan ini semakin dikuatkan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melakukan inspeksi mendadak di beberapa lokasi. Hasilnya, pemerintah memastikan tidak ada pengurangan kuota distribusi LPG 3 kg, sehingga pasokan tetap terjaga.
Untuk memperlancar distribusi, pengecer yang sebelumnya sempat mengalami larangan berjualan kini kembali diizinkan beroperasi dengan status baru sebagai sub-pangkalan. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kelancaran distribusi LPG 3 kg di tengah masyarakat.
Sebanyak 370 ribu pengecer telah terdata sebagai sub-pangkalan dalam sistem distribusi baru ini. Dengan perubahan ini, mereka mendapatkan legalitas dalam menjual LPG 3 kg kepada masyarakat.
Fadjar berharap kebijakan ini bisa membawa dampak positif, terutama dalam menjaga ketersediaan gas di tingkat rumah tangga yang bergantung pada LPG bersubsidi.
Untuk mencegah praktik pembelian berlebihan dan memastikan distribusi yang lebih merata, pemerintah menerapkan kebijakan wajib membawa KTP bagi warga yang ingin membeli LPG 3 kg di pengecer atau sub-pangkalan.
Data dari pembeli akan dicatat untuk memastikan bahwa gas subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan dan dijual dengan harga sesuai ketentuan. Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperketat pengawasan serta menghindari potensi penyelewengan distribusi.
Bagi pengecer yang belum resmi terdaftar sebagai sub-pangkalan, pemerintah melalui Kementerian ESDM bersama Pertamina akan membantu proses pendaftaran serta memberikan pelatihan terkait penggunaan sistem aplikasi yang mendukung distribusi LPG 3 kg.
Transparan Dan Efisien
Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun sistem distribusi yang lebih transparan dan efisien.
Dengan serangkaian kebijakan ini, pemerintah berharap pasokan LPG 3 kg tetap stabil, distribusi lebih terorganisir, serta akses masyarakat terhadap gas bersubsidi semakin mudah dan terpantau dengan baik.
Pertamina sudah memastikan stok gas bersubsidi 3 kilogram aman untuk semua wilayah di Indonesia. Di Jakarta, misalnya, Pjs Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga Joevan Yudha Achmad dalam keterangannya, 31 Januari 2025, menegaskan telah melakukan pengecekan lebih dari 15 titik pangkalan. Ia memastikan, stok dan pasokan LPG 3 kilogram dalam kondisi aman.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional JBB telah menambah stok LPG melon sebanyak 711.800 tabung. Pertamina juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk memastikan stok tersedia dan penyalurannya berjalan dengan optimal.
