KABARBURSA.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) menghadapi tantangan yang semakin besar di tengah ketatnya persaingan penyaluran kredit kepada segmen mikro dan kecil.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan perubahan dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi informasi di sektor keuangan, serta perubahan kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi faktor yang memengaruhi industri BPR dan BPRS saat ini.
Menurut Dian, BPR dan BPRS kini tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga persaingan yang semakin ketat dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.
"BPR dan BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan," ujar Dian dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Juni 2026.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi keuangan yang berlangsung semakin masif telah mengubah perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi industri BPR dan BPRS dalam mempertahankan perannya di wilayah masing-masing.
Untuk merespons berbagai tantangan tersebut sekaligus menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027.
Roadmap tersebut difokuskan pada empat pilar utama, yakni Penguatan Struktur dan Daya Saing, Akselerasi Digitalisasi BPR dan BPRS, Penguatan Peran BPR dan BPRS di Wilayah, serta Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan.
Menurut Dian, penguatan struktur dan daya saing diperlukan agar industri BPR dan BPRS mampu menjaga keberlanjutan usaha di tengah perubahan lingkungan bisnis dan gejolak ekonomi.
“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing industri dalam menjalankan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan sektor UMKM," kata Dian.
Di tengah tantangan tersebut, kinerja industri BPR dan BPRS hingga Maret 2026 masih mencatat pertumbuhan. Total aset BPR dan BPRS meningkat 3,70 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp236,69 triliun.
Pada periode yang sama, penyaluran kredit dan pembiayaan tumbuh 2,83 persen yoy menjadi Rp176,96 triliun. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 3,16 persen yoy menjadi Rp165,49 triliun.
Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) agregat industri BPR dan BPRS tercatat sebesar 27,20 persen.
OJK juga mencatat bahwa peran BPR dan BPRS dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih cukup besar. Hingga Maret 2026, porsi kredit dan pembiayaan UMKM mencapai 50,07 persen dari total kredit dan pembiayaan yang disalurkan industri BPR dan BPRS.
Secara geografis dan kultural, BPR dan BPRS selama ini menjadi salah satu lembaga jasa keuangan yang dekat dengan pelaku UMKM dan masyarakat di daerah. Peran tersebut juga sejalan dengan amanat UU P2SK yang menempatkan BPR dan BPRS sebagai lembaga yang berfokus pada pelayanan keuangan bagi UMK dan masyarakat di wilayah sekitarnya.(*)