Cabut 547 Regulasi di Kementan, Amran Klaim Deregulasi Percepat Swasembada Pangan

KABARBURSA.COM — Panggung Indonesia Economic Outlook 2026 tak hanya dipakai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memamerkan lonjakan produksi beras. Ia juga membuka dapur reformasi internal kementeriannya—langkah yang ia sebut sebagai kunci lompatan menuju swasembada pangan. Dalam setahun, Kementerian Pertanian mencabut ratusan aturan dan merombak struktur pejabatnya.

“Di internal Kementerian, ada 547 regulasi kami cabut agar lebih fleksibel dan lebih cepat,” kata Amran di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026.

Langkah deregulasi itu, menurut Amran, bukan sekadar penyederhanaan administrasi. Ia menyebut keruwetan aturan selama ini membuat program pertanian kerap kalah cepat dari musim tanam. Pupuk datang terlambat, bantuan tak tepat waktu, dan proses distribusi tersandera tanda tangan lintas kementerian hingga kepala daerah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua dari kanan) memaparkan slide mengenai deregulasi sektor pertanian dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026. Paparan tersebut menampilkan daftar regulasi yang dicabut untuk mendukung percepatan swasembada pangan dan hilirisasi pertanian. Foto: Alpin Pulungan/KabarBursa

“Dulu pupuk harus ditandatangani 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota. Ada 145 regulasi yang mengatur. Sekarang dari Kementan langsung ke Pupuk Indonesia, lalu ke petani,” ujarnya.

Perubahan rantai distribusi pupuk menjadi contoh yang paling sering ia ulang. Dengan skema baru, waktu penyaluran dipangkas drastis. Pemerintah juga mengklaim biaya pupuk turun 20 persen dan volume meningkat tanpa tambahan anggaran. “Biasanya sudah musim tanam, pupuk belum tiba. Sekarang hanya dua hari setelah Inpres terbit,” kata Amran.

Namun penyederhanaan ekstrem ini memunculkan pertanyaan klasik, apakah percepatan berarti pengawasan ikut dilonggarkan? Selama ini, banyaknya lapis regulasi memang membuat distribusi lambat, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol anggaran dan akuntabilitas.

Amran menepis kekhawatiran itu dengan menunjukkan langkah penataan internal yang ia sebut sebagai “bersih-bersih birokrasi”. “Ada 248 pejabat yang kami evaluasi. Ada yang demosi, diberhentikan, dipecat, dan ada yang dipromosikan,” ujarnya.

Efisiensi Anggaran hingga Pangkas Rapat Hotel

Reformasi juga menyentuh pola belanja kementerian. Anggaran perjalanan dinas dan seminar dialihkan untuk program lapangan, termasuk pembelian pompa air saat El Nino yang sempat menuai kritik. “Ada yang bilang saya gila karena beli pompa. Tapi itu yang membuat produksi naik 2–3 juta ton,” kata Amran.

Rapat di hotel dihentikan. Kegiatan dipusatkan di kantor. Narasi efisiensi ini disandingkan dengan klaim bahwa tambahan anggaran pertanian sebenarnya relatif kecil dibanding dampaknya terhadap produksi. Di titik ini, pendekatan Amran tampak seperti manajemen krisis, yakni memangkas prosedur, mengalihkan sumber daya, dan memusatkan komando.

Meski diklaim mempercepat kinerja, deregulasi besar-besaran selalu menyimpan dilema. Penyederhanaan aturan berpotensi mempercepat belanja dan distribusi, tetapi juga mengurangi lapisan verifikasi yang selama ini menjadi rem administratif.

Dalam konteks subsidi pupuk—yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kebocoran—perubahan mekanisme distribusi akan sangat bergantung pada integritas sistem baru dan pengawasan digital. Amran sendiri menempatkan deregulasi sebagai fondasi transformasi pertanian yang lebih besar. “Kunci untuk melompat secara eksponensial adalah transformasi dari pertanian tradisional ke modern,” ujarnya.

Dari 25 Orang ke 1 Orang per Hektare

Modernisasi alat mesin pertanian menjadi tahap berikutnya. Mekanisasi, drone, hingga combine harvester diklaim mampu memangkas biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan indeks pertanaman dari satu menjadi tiga kali setahun.

“Dulu satu hektare dikerjakan 25 orang. Sekarang satu orang bisa 25 hektare dalam satu hari dengan drone,” kata Amran.

Dampaknya, menurut dia, tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang disebut mencapai 125,35—level tertinggi dalam tiga dekade.

Kecepatan perubahan menjadi ciri utama kebijakan Amran. Target swasembada yang awalnya empat tahun dipangkas menjadi satu tahun. Deregulasi ratusan aturan dilakukan dalam waktu singkat. Struktur pejabat dirombak dalam satu periode.

Model ini efektif untuk menghasilkan output cepat. Namun dalam jangka panjang, konsistensi sistem dan daya tahan kelembagaan akan menjadi ujian utama, terutama ketika kepemimpinan berganti atau tekanan politik berubah. Di forum yang sama, Amran menegaskan bahwa capaian itu bukan kerja satu institusi.

“Tanpa dukungan semua pihak, ini tidak mungkin tercapai,” ujarnya.

Dengan produksi yang diklaim meningkat, stok yang menumpuk hingga membutuhkan tambahan gudang, dan ekspor yang mulai naik, Kementerian Pertanian menempatkan deregulasi sebagai mesin utama perubahan. Pertanyaannya kini bergeser, apakah reformasi kilat ini akan menjadi fondasi tata kelola baru yang lebih efisien atau sebatas fase percepatan yang masih menyisakan pekerjaan rumah dalam aspek akuntabilitas dan pengawasan?(*)