Celios Wanti-wanti Pemilihan Menteri Prabowo: Pentingnya Meritokrasi

KABARBURSA.COM – Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bakhrul Fikri, menyoroti pentingnya prinsip meritokrasi dalam penyusunan kabinet oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Menurut Bakhrul, seleksi calon menteri di kabinet Prabowo harus mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas calon, terutama yang akan memegang pos kementerian yang berhubungan langsung dengan isu-isu ekonomi dan sosial.

"Pak Prabowo harus berhati-hati dalam memilih siapa yang akan masuk ke dalam kabinetnya. Prinsip meritokrasi sangat penting agar pemerintahan bisa berjalan efektif. Kita butuh profesional di berbagai pos kementerian, terutama yang berkaitan erat dengan ekonomi dan sosial," ujar Bakhrul kepada Kabarbursa.com, Rabu, 16 Oktober 2024.

Ia menambahkan, kementerian-kementerian yang berhubungan langsung dengan isu ekonomi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi. 

Hal ini, menurut Bakhrul, diperlukan agar pemerintahan Prabowo bisa mencapai target-target ekonominya, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari periode sebelumnya.

"Kementerian seperti Keuangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan adalah pilar utama dalam ekonomi. Jika posisi ini diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas yang tepat, kita akan menghadapi kesulitan besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan," jelasnya.

Bakhrul juga menekankan bahwa menteri di bidang sosial seperti Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial juga harus diperhatikan dengan serius, mengingat urgensi isu sosial yang harus segera ditangani.

"Isu-isu sosial juga mendesak. Kita perlu menteri yang bisa bekerja cepat dan responsif di Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan Komunikasi, terutama karena masyarakat saat ini, khususnya generasi muda, sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang menyentuh kesejahteraan mereka," tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar kabinet Prabowo tidak terjebak dalam pemilihan menteri berdasarkan popularitas di media sosial atau orang-orang yang terkait dengan kasus hukum atau sosial.

"Masyarakat kita, terutama anak muda, sangat paham tentang kapabilitas dan integritas seorang pemimpin. Jadi, jangan sampai orang yang dipilih hanya karena popularitas di media sosial atau mereka yang pernah tersandung kasus hukum. Ini justru bisa menghambat kinerja pemerintahan, bahkan menjadi beban keuangan negara," tegas Bakhrul.

Bakhrul berharap kabinet Prabowo bisa diisi oleh para profesional yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam ekonomi maupun sosial, demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

49 Calon Menteri Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan ada 49 tokoh yang memenuhi panggilan ke Kertanegara telah menyatakan kesediaannya dalam membantu jalannya pemerintahan Prabowo di periode 2024-2029 mendatang. 

“Calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu. Tetapi finalisasinya adalah hari ini (14 Oktober 2024),” kata Dasco.

Dari 49 tokoh yang dipanggil Prabowo tersebut memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari politisi, menteri definitif periode 2019-2024, pakar, hingga pengusaha.

Adapun 49 tokoh yang dipanggil Prabowo hari ini berasal dari berbagai unsur masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Unsur Politik

1. Prasetio Hadi – Ketua DPP Partai Gerindra
2. Sugiono – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
3. Fadli Zon – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
4. Maruarar Sirait – Politisi Partai Gerindra
5. Supratman Andi Agtas – Politisi Partai Gerindra sekaligus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Zulkifli Hasan – Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan
7. Yandri Susanto – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional
8. Muhaimin Iskandar – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
9. Abdul Kadir Karding – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa
10. Bahlil Lahadalia – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
11. Nusron Wahid – Politisi Partai Golkar
12. Wihaji – Wakil Ketua Umum Partai Golkar
13. Maman Abdurahman – Politisi Partai Golkar
14. Agus Gumiwang – Ketua Dewan Pembina Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian
15. Agus Harimurti Yudhoyono – Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
16. Meutya Hafid – Politisi Partai Golkar
17. Teuku Riefky Harsya – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
18. Raja Juli Antoni – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia

Unsur Menteri Periode 2019-2024

1. Sri Mulyani – Menteri Keuangan
2. Airlangga Hartarto – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Pratikno – Menteri Sekretaris Negara
4. Erick Thohir – Menteri BUMN
5. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian
6. Dito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olahraga
7. Budi Gunadi Sadikin – Menteri Kesehatan
8. Sakti Wahyu Trenggono – Menteri Kelautan dan Perikanan
9. Rosan Roeslani – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal
10. Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri
11. Muhammad Herindra – Wakil Menteri Pertahanan
12. Donny Ermawan Taufanto – Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
13. Budi Santoso – Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
14. Raden Dodi Priyono – Kepala Bagian Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
15. Hanif Faisol Nurofiq – Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Unsur Pengusaha

1. Widiyanti Putri Wardhana – Pengusaha
2. Iftitah Sulaiman – Pengusaha
3. Veronica Tan – Pengusaha

Unsur Ormas Keagamaan

1. Saifullah Yusuf – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
2. Arifatul Choiri Fauzi – Muslimat Nahdlatul Ulama
3. Abdul Mu’ti – Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah
4. Nasaruddin Umar – Imam Besar Masjid Istiqlal

Unsur Akademisi dan Pakar

1. Yusril Ihza Mahendra – Pakar Hukum Tata Negara
2. Satryo Soemantri Brodjonegoro – Akademisi
3. Rachmat Pambudy – Akademisi
4. Yassierli – Akademisi

Unsur Lainnya

1. Natalius Pigai – Pegiat Hak Asasi Manusia
2. Komjen Agus Andrianto – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3. Ribka Haluk – Pj Gubernur Papua
4. Sultan Bachtiar Najamudin – Ketua Dewan Perwakilan Daerah
5. Dudy Purwagandhi – Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (*)