KABARBURSA.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.
Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun 0,68 juta orang. Sementara, jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,14 juta orang.
Secara persentase, penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,03 persen, atau menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.
“Tingkat kemiskinan pada periode tersebut mengalami 0,33 persen dibandingkan Maret 2023 yang berjumlah 25,90 juta orang,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama BPS, Imam Machdi, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Kata Imam, jumlah masyarakat miskin sempat mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19. Namun, tingkat kemiskinan berangsur turun pada Maret 2023 dan Maret 2024.
“Tingkat kemiskinan pada Maret 2024 lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi,” ujarnya.
Dalam paparannya, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta, September 2021 sebesar 26,50 persen. Kemudian, Maret 2022 dan September 2022 masing-masing tercatat 26,16 juta dan 26,36 juta.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023 hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,1 juta orang, sedangkan di perdesaan turun 0,58 juta orang.
Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,29 persen menjadi 7,09 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,22 persen menjadi 11,79 persen.
Jika kita melihat kembali pada Maret 2014, jumlah penduduk miskin mencapai 28,28 juta orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,25 persen. Dan, jumlahnya menurun pada September 2014 menjadi 27,73 juta orang, dengan tingkat kemiskinan 10,96 persen.
Namun, pada Maret 2015, angkanya kembali naik. Jumlah penduduk miskin menjadi 28,95 juta orang, dengan tingkat kemiskinan 11,22 persen.
Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin kembali berhasil ditekan ke angka 25,95 juta orang, dengan tingkat kemiskinan 9,82 persen. Dan, kembali menurun pada September 2019, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 24,78 juta orang dengan tingkat kemiskinan 9,22 persen.
Jumlah penduduk miskin kembali bertambah pada 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Maret 2020 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 26,42 juta orang dengan tingkat kemiskinan 9,78 persen.
Tren peningkatan ini berlanjut hingga September 2020 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang dan tingkat kemiskinan 10,19 persen.
Pasca pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia berupaya memulihkan perekonomian, meski berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, tapi tidak signifikan.
Hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,03 persen. Artinya, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, meski pemerintah telah melakukan berbagai intervensi.
Kemiskinan Ekstrem
Dalam hal kemiskinan ekstrem, pada 2014, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 7,90 persen. Ini menggambarkan jutaan masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem.
Setahun kemudian, 2015, angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan menjadi 7,20 persen. Tren penurunan terus terjadi, hingga berhasil ditekan pada posisi 6,50 persen pada 2016, dan kembali berhasil ditekan menjadi 5,70 persen pada 2017.
Namun, di tahun 2020, begitu terjadi pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian global, angka kemiskinan ekstrem kembali meningkat menjadi 4,00 persen.
Di tahun 2021, pemerintah Indonesia berhasil menurunkan kembali menjadi 2,040. Tren positif ini terus berlanjut hingga Maret 2022, yaitu tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 1,12 persen.
Pada Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga menyentuh 0,83 persen.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy merasa capaian tersebut patut diapresiasi sebagai bukti komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Dia menyatakan, pihaknya akan terus berupaya mengejar supaya target penurunan bisa mendekati target seperti yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri Muhadjir menuturkan, bahwa berbagai upaya dan intervensi akan terus diperkuat dan dipercepat untuk mencapai target seperti yang telah ditetapkan.
Kata dia, untuk mencapai target tersebut, pemerintah menerapkan tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.
Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata untuk melindungi kelompok-kelompok rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mendapatkan akses kebutuhan dasar yang setara.
Salah satu upaya yang cukup jelas terlihat yakni diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2022.
Inpres ini mengamanatkan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugai, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. (*)