KABARBURSA.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya hilirisasi sebagai kunci agar nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemakmuran bangsa.
Bahlil menyebut bahwa program hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi Indonesia dari status negara berkembang menuju negara maju pada 2045.
“Hilirisasi ini adalah anak tangga menuju negara maju. Tanpa langkah ini, kita akan terjebak sebagai negara yang terkutuk oleh sumber daya alam,” tegasnya.
Bahlil menyoroti besarnya potensi hilirisasi di Tanah Air. Program ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen sekaligus mempercepat transformasi struktur ekonomi nasional. Baginya, industrialisasi dan hilirisasi bukan sekadar opsi, melainkan syarat mutlak bagi negara berkembang untuk beralih menjadi negara maju.
“Dalam teori ekonomi, tidak ada satu pun negara yang memiliki sumber daya alam melimpah yang berhasil menjadi maju tanpa industrialisasi dan hilirisasi. Nggak ada itu,” tegasnya lagi.
Hilirisasi juga terbukti mampu meningkatkan nilai ekspor komoditas. Contohnya, pada 2017, ekspor produk turunan nikel mencapai 3,3 miliar dolar AS. Setelah kebijakan larangan ekspor nikel diterapkan pada 2020, nilai ekspor melonjak menjadi 33,9 miliar dolar AS.
Bahlil kemudian menyoroti negara-negara yang sukses menjadi maju karena fokus pada industrialisasi dan hilirisasi. Ia menyinggung sejarah Inggris dan Amerika Serikat, serta kebijakan proteksionis dan kandungan lokal yang diterapkan di Tiongkok, Finlandia, dan beberapa negara lain sebagai faktor penting dalam pembangunan industri domestik.
“Pada abad ke-16, Inggris menguasai industri tekstil sebagai bahan baku. Apakah mereka mengekspor bahan baku? Tidak. Amerika pada abad ke-19 mengenakan pajak impor 45 persen untuk membangun industrinya di dalam negeri,” ujarnya.
Bahlil menambahkan, Tiongkok pada era 1980-an mengizinkan investasi masuk dan industri berkembang, tetapi TKDN ditetapkan 88 persen. Finlandia mematok 60 sampai 70 persen Foreign Direct Investment (FDI) harus dimiliki dalam negeri. Hasilnya, negara-negara tersebut berkembang menjadi kekuatan ekonomi dunia.
Dalam praktiknya, Bahlil menekankan hilirisasi harus dilakukan secara adil, menempatkan investor, masyarakat, dan pemerintah dalam posisi yang saling menguntungkan.
“Kolaborasi semacam ini menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, adil, dan merata,” pungkasnya.(*)