KABARBURSA.COM - Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky mengungkapkan ditemukan perbedaan sekaligus perubahan ukuran dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) ketika menyajikan data jumlah penduduk miskin di Indonesia. Menurut dia, ada perbedaan signifikan terkait penyajian data BPS terdahulu.
“Terdapat indikasi pemakaian standar atau ukuran kemiskinan ekstrem yang tidak konsisten, seolah-olah memaksakan agar data tersebut memenuhi target Presiden Jokowi,” kata Awalil dalam diskusi daring bertajuk ‘Kegagalan Jokowi Mengatasi Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem’, Selasa, 24 September 2024.
Ia menyebut BPS dan pemerintah sama-sama tidak tahu siapa, di mana dan kondisi sebenarnya dari penduduk miskin dan miskin ekstrem.
Adapun sumber data utama dari BPS berangkat dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sementara data dari aparat desa tidak digunakan untuk data agregat nasional.
“Data perkembangan tingkat kemiskinan dari BPS memang menunjukkan tingkat kemiskinan sedikit menurun pada era Jokowi. Namun jauh lebih lambat dibanding era sebelumnya,” ujarnya.
Awalil mengungkapkan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan Jokowi pada awal periode pemerintahannya memproyeksikan kemiskinan akan menurun. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 7,5 persen pada 2019, namun realisasinya masih 9,41 persen.
Sementara RPJMN pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, kemiskinan bakal diproyeksikan sebesar 6,5 persen pada 2024. Sementara realisasi kemiskinan masih tetap di angka 9,03 persen akibat pandemi Covid-19.
“Target yang ditetapkan tiap tahun melalui Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pun tidak tercapai. Contoh, Nota Keuangan dan APBN 2024 menargetkan angka sebesar 6,5-7,5 persen, sedangkan realisasinya hanya 9,03 persen,” paparnya.
Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, angka kemiskinan turun sebesar 0,38 persen, tapi menurutnya jumlah absolut justru meningkat sebanyak 80 orang.
Awalil mengungkapkan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem sempat menjadi agenda prioritas pemerintah pada awal periode kedua. Untuk menyatakan keseriusannya, Jokowi memberikan arahan dalam rapat terbatas terkait dengan percepatan pengentasan kemiskinan untuk diturunkan menjadi nol persen pada 2024.
“Bright Institute berpandangan bahwa sebab utama kemiskinan ekstrem dikedepankan pemerintah adalah kegagalan pencapaian target tingkat kemiskinan yang biasa pada periode pertama,” ujarnya.
Ia menambahkan, RPJMN 2020-2024 belum memasukkan target penurunan kemiskinan ekstrem. Peraturan Presiden yang menetapkan RPJMN diterbitkan pada Januari, sementara arahan dari Presiden Jokowi terkait isu ini muncul setelahnya. Nota Keuangan dan APBN baru mulai mencantumkan target penuntasan masalah kemiskinan ekstrem untuk tahun 2024 dan 2025.
“Ditargetkan APBN 2024 sebesar 0-1 persen dan terealisasi sebesar 0,83 persen. Namun ukuran atau standar kemiskinan ekstrem yang dipakai cukup meragukan,” jelasnya.
Strategi Mengatasi Kemiskinan Ekstrem
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem melalui berbagai kebijakan fiskal dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang digelar di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
Menkeu menjelaskan bahwa ada tiga langkah utama dalam strategi pengurangan kemiskinan ekstrem. Langkah pertama adalah mengurangi beban keluarga miskin dengan memberikan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) kepada lebih dari 10 juta orang dan bantuan sembako kepada lebih dari 18 juta penerima.
Langkah kedua, lanjut Menkeu Sri Mulyani, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dengan kebijakan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program-program dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), yang berfokus pada sektor pertanian, perikanan, serta usaha kecil menengah.
Langkah ketiga adalah mengatasi daerah dengan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan transfer ke daerah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem lebih tinggi.
Menkeu Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat untuk memperkuat target pengurangan kemiskinan ekstrem. Penghargaan kepada daerah yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem akan diberikan berdasarkan kualitas belanja daerah, kelembagaan, dan pemanfaatan data yang baik.
Selain itu, Sri Mulyani menekankan perlunya menjaga inflasi agar daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin, tetap terjaga. Ia berharap bahwa pada akhir 2024, target pengurangan kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen dapat tercapai.
Dia juga menyampaikan bahwa dalam masa transisi pemerintahan, pemerintah tetap menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih untuk memastikan program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan tidak terganggu, dan APBN 2024 serta APBN 2025 dapat diimplementasikan secara efektif oleh kabinet baru.
Program pengentasan kemiskinan ekstrem ini menjadi salah satu prioritas nasional yang diharapkan dapat mendorong Indonesia mencapai kesejahteraan yang lebih merata di masa mendatang. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.