KABARBURSA.COM – Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan percepatan diversifikasi energi sebagai langkah utama menghadapi ancaman krisis energi global. Di tengah-tengah geopolitik yang terus menekan pasokan dan harga energi dunia, strategi ini dinilai penting untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus menahan dampak inflasi terhadap perekonomian domestik.
Anggota DEN periode 2026–2030, Sripeni Inten Cahyani, mengatakan transisi menuju energi yang lebih beragam kini bukan lagi sekedar agenda lingkungan, melainkan kebutuhan strategi untuk melindungi ekonomi nasional.
Menurut dia, kebijakan energi harus mampu menjamin akses energi yang kompetitif bagi sektor industri karena sektor ini memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian.
“Tugas kami di Dewan Energi Nasional adalah memastikan kebijakan energi nasional mendukung akses energi bagi industri yang kompetitif. Industri memberikan multiplier ekonomi yang besar; satu orang yang bekerja di industri dapat menghidupi empat orang di keluarganya,” ujar Inten dalam diskusi cerah Expert Panel bertajuk Menavigasi Transisi Energi Indonesia di Tengah Gejolak Geopolitik Global yang diselenggarakan Yayasan CERAH, Kamis 23 April 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini terus berupaya mencegah terjadinya krisis energi, yakni kondisi ketika kecukupan pasokan terganggu, maupun darurat energi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.
Dalam situasi harga energi global yang melonjak, pemerintah masih memilih menahan harga BBM bersubsidi seperti Solar, Pertalite, dan LPG 3 kilogram guna menjaga daya beli masyarakat.
Namun, menurut Inten, kebijakan subsidi tersebut juga menyimpan risiko jika tidak diawasi secara ketat. Semakin besar selisih harga antara energi subsidi dan non-subsidi, semakin besar pula potensi kebocoran atau penyimpangan di lapangan.
"Pemerintah masih menjaga subsidi untuk Solar, Pertalite, dan LPG 3 kg dalam rangka pro-rakyat. Tapi jika terjadi disparitas harga yang semakin besar, akan terjadi kebocoran atau penyimpangan. Mobil-mobil bagus tiba-tiba mengantre di jalur subsidi. Inilah yang harus diberlakukan secara ketat, karena jika subsidi ini dilepas tanpa kendali, akan memicu inflasi yang berdampak pada segala sektor,” tegasnya.
DEN juga menilai efisiensi energi harus dilakukan lintas sektor, terutama pada penggunaan BBM di sektor transportasi.
Ia menyebut bahwa konsumsi BBM untuk sektor transportasi sangat besar, sehingga penghematan pada sektor non-komersial menjadi penting agar pasokan energi dapat dialihkan untuk mendukung aktivitas yang lebih produktif.
Selain itu, ia menyoroti kerentanan industri nasional yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor, salah satunya industri petrokimia yang mengandalkan naphta.
Dalam kondisi global yang tidak stabil, ketergantungan semacam ini dinilai dapat menambah tekanan terhadap biaya produksi dan daya saing industri.
Oleh karena itu, DEN mendorong agar penggunaan BBM dikurangi pada sektor-sektor yang sebenarnya memiliki pilihan sumber energi lain. Salah satu contohnya adalah sektor kelistrikan, yang dinilai lebih fleksibel karena bisa memanfaatkan beragam sumber energi.
“Kelistrikan bisa menggunakan apa saja, air, surya, biomassa, hingga batu bara. Kita harus mengurangi penggunaan BBM di sisi pembangkit agar pasokan BBM dapat dialokasikan untuk industri yang benar-benar tidak bisa menggunakan sumber energi lain,” ujar Inten.
Dorongan efisiensi dan diversifikasi energi ini juga sejalan dengan target besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi.
Presiden Prabowo Subianto, telah menargetkan transisi energi 100 persen pada tahun 2035 serta pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam 15 tahun ke depan.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, terutama bagi perusahaan global yang semakin menaruh perhatian pada penggunaan energi bersih.
Untuk mewujudkan hal itu, DEN memandang perlunya koordinasi lintas sektor yang lebih kuat antara kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ESDM, Perhubungan, Pertanian, dan Perindustrian.
Sinergi antarsektor tersebut dinilai penting agar kebijakan efisiensi BBM dan diversifikasi energi dapat berjalan efektif dan menghasilkan sistem energi yang lebih mandiri, stabil, dan tahan terhadap guncangan global.
Di tengah ancaman krisis global, DEN menilai ketahanan energi tidak lagi cukup dijaga hanya dengan menahan harga atau menambah pasokan. Yang lebih penting, Indonesia harus membangun sistem energi yang efisien, beragam, dan tepat sasaran agar mampu menopang industri, menjaga inflasi, dan melindungi perekonomian nasional dalam jangka panjang. (*)