KABARBURSA.COM – Bank Indonesia (BI) merilis pernyataan resmi bahwa inflasi nasional tetap terjaga, di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level 17.445 per dolar AS.
Rilis tersebut merupakan respons atas data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sehari sebelumnya, 4 Mei 2026, mencatat perkembangan inflasi April 2026.
Dalam keterangannya, BI menyebut inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2026 sebesar 0,13 persen secara bulanan (month to month/mtm), sehingga secara tahunan mencapai 2,42 persen (year on year/yoy).
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,48 persen yoy. Angka tersebut dinilai masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1 persen.
BI menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Capaian ini juga berkat penguatan program ketahanan pangan nasional. Bank sentral juga meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran tersebut pada 2026 hingga 2027.
Dari sisi komponen, inflasi inti pada April 2026 tercatat sebesar 0,23 persen mtm, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 0,13 persen mtm.
Kenaikan ini didorong oleh komoditas minyak goreng seiring naiknya harga crude palm oil (CPO) global, di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga. Secara tahunan, inflasi inti berada di level 2,44 persen yoy, turun dari 2,52 persen yoy pada bulan sebelumnya.
Namun, narasi inflasi yang terkendali ini kontras dengan kondisi pasar keuangan, terutama pelemahan rupiah yang terus berlanjut. Sejumlah ekonom menilai fokus pada inflasi semata berpotensi menutupi tekanan yang lebih luas terhadap ekonomi.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan bahwa pernyataan kondisi ekonomi saat ini “bukan 1998” harus ditempatkan secara hati-hati.
“Jika kalimat ‘ini bukan 1998’ dibaca sebagai ajakan untuk tidak panik, itu sehat,” ujarnya dalam pernyataan tertulis dikutip Rabu, 6 Mei 2025.
Ia menjelaskan namun jika dibaca pemerintah sebagai alasan untuk merasa aman, menunda koreksi fiskal, atau mengecilkan tekanan rupiah, maka pesan itu bisa berbahaya.
Menurutnya, pelemahan rupiah mencerminkan persepsi pasar terhadap kebijakan fiskal dan arah ekonomi pemerintah secara keseluruhan.
“Rupiah adalah cermin kepercayaan terhadap APBN, kualitas belanja, arah subsidi, dan keberanian pemerintah menunda program yang belum mendesak,” katanya.
Peningkatan Risiko Credit Default Swap
Ia juga menyoroti kenaikan indikator risiko seperti credit default swap (CDS) yang menunjukkan meningkatnya premi risiko Indonesia. Jika tidak direspons dengan kebijakan yang kredibel, tekanan terhadap rupiah berpotensi berlanjut.
Lebih jauh, Achmad menegaskan bahwa stabilitas makro tidak selalu mencerminkan kondisi riil masyarakat. “Statistik bisa mengatakan ekonomi tidak krisis, tetapi dapur rumah tangga bisa berkata sebaliknya,” ujarnya.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026 turut menjadi sorotan karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental di tengah tekanan eksternal.
Pasar tengah melakukan repricing risiko yang tercermin dari kenaikan CDS dan yield obligasi negara, yang menjadi sinyal meningkatnya kehati-hatian investor terhadap Indonesia.
Tekanan tersebut juga menempatkan Bank Indonesia dalam posisi dilematis antara menjaga stabilitas nilai tukar dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan suku bunga berpotensi menahan rupiah, namun berisiko menekan kredit dan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, mempertahankan suku bunga dapat memperburuk tekanan nilai tukar dan inflasi impor.
Di sisi fiskal, pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi global berpotensi meningkatkan beban subsidi, sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Achmad menekankan bahwa kekuatan instrumen kebijakan harus diiringi dengan kredibilitas yang konsisten. “Masalah Indonesia hari ini bukan semata kekurangan instrumen. Masalahnya adalah potensi ketidakjelasan arah kebijakan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pasar tidak hanya membaca pernyataan, tetapi juga melihat implementasi nyata dalam APBN dan disiplin fiskal pemerintah.
“Narasi bukan 1998 bisa terlalu menenangkan pemerintah. Yang perlu dicari adalah sumber infeksi.”kata Achmad.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026 juga menjadi sorotan karena dinilai kontras dengan tekanan pasar yang meningkat.
Pengamat ekonomi, Sariman Bin Saridin dalam tulisannya menggambarkan kondisi ini sebagai ketimpangan antara indikator makro dan realitas di lapangan.
“Pertumbuhan 5,61 persen itu seperti pesta di lantai dua, sementara di lantai bawah rupiah sudah jebol ke 17.410," tulis dia.
Ia juga menegaskan bahwa kondisi saat ini belum bisa dianggap aman meskipun belum masuk fase krisis. “Kita belum krisis. Tapi kita sudah berada di lorong menuju ke sana.”
Dalam analisanya, Sariman menjelaskan bahwa tekanan pasar tercermin dari meningkatnya indikator risiko seperti credit default swap (CDS) dan yield obligasi negara, yang menunjukkan adanya proses repricing risiko terhadap aset Indonesia.
Ia menilai kondisi ini bukan sekadar dinamika jangka pendek, melainkan sinyal bahwa kerentanan mulai terbentuk di tengah kombinasi tekanan nilai tukar, fiskal, dan global.
Lebih lanjut, ia menyoroti dilema kebijakan yang dihadapi otoritas moneter dan fiskal, di mana setiap langkah memiliki konsekuensi terhadap pertumbuhan, stabilitas rupiah, maupun daya beli masyarakat.
Sariman juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan distribusi kesejahteraan yang merata, terutama ketika tekanan biaya hidup mulai dirasakan oleh kelompok masyarakat bawah.
Dengan kondisi rupiah yang terus melemah dan tekanan fiskal yang meningkat, perdebatan antara klaim inflasi terkendali dan realitas ekonomi menjadi semakin relevan. Stabilitas harga memang terjaga secara angka, namun risiko terhadap daya beli dan kepercayaan pasar dinilai masih perlu diwaspadai.(*)