KABARBURSA.COM - Kritik pedas kembali dilontarkan Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, terhadap kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertamina yang dinilai makin meresahkan. Ia menyebut, keluhan masyarakat—terutama pengguna motor di daerah—sudah lama berseliweran, jauh sebelum skandal dugaan BBM oplosan mencuat dan menyeret nama PT Patra Niaga, anak usaha Pertamina.
“Saya dari jauh hari sudah menyampaikan bahwa kualitas BBM ini dikeluhkan masyarakat. Dan sekarang pun, sampai Maret, April, Mei, masih banyak laporan dari warga Balikpapan yang motornya rusak setelah mengisi BBM,” tegas Mufti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Mei 2025
Bagi Mufti, persoalan BBM Pertamina bukan sekadar keluhan segelintir orang. Ia menyebut kerusakan motor akibat BBM bermasalah sudah menjalar luas, bukan satu dua kasus, tapi ribuan. Banyak warga harus antre panjang di bengkel, bahkan tak sedikit yang kendaraannya mogok mendadak di jalan.
Dalam upaya penanganan awal, DPRD setempat sempat memanggil pihak Patra Niaga. Anak usaha Pertamina itu lantas menjanjikan akan membangun sepuluh bengkel di sepuluh kota sebagai bentuk tanggung jawab. Namun menurut Mufti, solusi semacam ini hanya menyentuh permukaan, belum menyentuh akar masalah yang sesungguhnya, yakni mutu bahan bakar itu sendiri.
Ia menegaskan membangun bengkel tidak serta-merta menyelesaikan perkara. Yang lebih penting justru membenahi kualitas produk BBM agar masyarakat tak merasa ditipu oleh layanan yang seharusnya mereka percaya.
Lebih jauh, legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyoroti relasi emosional antara masyarakat kecil dengan sepeda motornya. Bagi mereka, motor bukan hanya alat transportasi, tapi buah dari kerja keras, simbol jerih payah yang dirawat sepenuh hati. Ia menyayangkan, di tengah penghematan dan perjuangan rakyat untuk membeli motor, justru BBM Pertamina menjadi penyebab rusaknya kendaraan tersebut.
Ia lantas mempertanyakan bentuk kompensasi yang sudah atau akan diberikan Pertamina kepada masyarakat yang dirugikan akibat BBM bermasalah tersebut. Hingga kini, menurutnya, belum ada jawaban tegas.
“Apa bentuk kompensasi yang diberikan ke rakyat? Sampai hari ini belum ada yang menjawab. Harus ada tanggung jawab jelas. Ini bukan sekadar soal layanan, ini menyangkut kepercayaan publik,” katanya.
Mufti juga mendesak Pertamina agar segera menggelar uji kualitas BBM yang dilakukan secara independen, bukan sekadar berdasarkan klaim internal perusahaan. Ia menilai langkah ini penting sebagai bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik yang kini mulai goyah.
Ia merujuk hasil penelitian Clean Air Asia 2024 yang mencatat Indonesia sebagai negara dengan kualitas BBM terburuk di Asia. Temuan itu, menurutnya, seharusnya cukup jadi alarm bagi Pertamina untuk terbuka kepada publik dan tidak terus-terusan berlindung di balik laporan internal.
Mufti menambahkan, buruknya kualitas BBM juga berkontribusi pada pencemaran udara dan menurunnya kinerja mesin kendaraan. “Ini pekerjaan rumah besar untuk Pak Simon (Direktur Utama Pertamina), dan saya yakin bisa diselesaikan, tapi harus cepat. Jangan sampai publik terus merasa dirugikan tanpa ada tindak lanjut konkret,” kata Mufti.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.