KABARBURSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) aktif memberantas mafia tambang ilegal. Hal itu dia ungkap menyusul pelantikan Tri Winarno sebagai Dirjen Minerba yang dilakukan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Jumat, 20 September 2024.
Adapun posisi Dirjen Minerba diketahui kosong selama hampir setahun. Dengan lengkapnya pejabat di jajaran Kementerian ESDM, Mulyanto mendesak Bahlil untuk fokus memberantas mafia tambang ilegal yang disebut memiliki bekingan dari.
“Itupun kalau Pak Bahlil berani. Karena selama ini Pemerintah terkesan tidak sungguh-sungguh menangani masalah tersebut," kata Mulyanto dalam keterangannya yang diterima KabarBursa.com, Senin, 23 September 2024.
Mulyanto menuturkan, sentralisasi kewenangan pertambangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, melalui revisi Undang-Undang (UU) Minerba, tidak diimbangi dengan pengelolaan perizinan dan pengawasan yang baik.
Akibatnya, kata Mulyanto, merebak penambangan ilegal yang merugikan keuangan negara dan lingkungan. Dia menilai, mitigasi penambangan ilegal terkesan kurang diperhatikan pemerintah.
“Pemerintah terkesan ogah-ogahan mengurusi masalah pengawasan pertambangan ini, sementara sangat bernafsu untuk mensentralisasinya ke pusat. Ibarat pepatah, nafsu besar, tenaga kurang,” ungkap Mulyanto.
Mulyanto pun mendesak Bahlil segera menuntaskan pembentukan Satgas Terpadu Pemberantasan Tambang Ilegal. Dia juga meminta Bahlil buka-bukaan dalam upaya pemeberantasan tersebut. "Pemerintah sampai hari ini hanya gembar-gembor akan membentuk satgas tersebut, tapi nyatanya nihil," ujarnya.
Mulyanto meminta Bahlil sungguh-sungguh menjalankan Konstitusi dan amanat UU Minerba agar sumber daya tambang ini benar-benar dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Terbongkarnya kasus korupsi timah senilai Rp271 triliun yang dibekingi aparat, hanyalah puncak gunung es dari persoalan karut marut tata kelola pertambangan nasional,” katanya.
Lebih jauh, Mulyanto juga meminta pemerintahan yang akan datang menempatkan permasalahan tambang ilegal pekerjaan rumah super prioritas yang dibuktikan pada 100 hari kerja pertama.
“Pemerintah yang akan datang harus bisa membuktikan diri, bahwa mereka tidak kalah dari mafia tambang dan para bekingnya,” tandasnya.
Minta Tak Ada ‘Komandan Kecil’ di Minerba
Bahlil sebelumnya resmi melantik Tri Winarno sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan pentingnya mengatasi berbagai sumber masalah di lingkup Ditjen Minerba.
Bahlil meminta Dirjen Minerba untuk menertibkan pihak-pihak yang mengatasnamakan pejabat atau memiliki loyalitas kepada pihak ketiga. Dia juga meminta Tri Winarno untuk memastikan kembali mana pegawai yang serius mengurusi persoalan minerba.
"Di Minerba itu, Bapak sekarang adalah komandannya. Jadi jangan ada komandan-komandan kecil, jangan ada Dirjen Minerba bayangan. Dirjen Minerba Republik Indonesia cuma Bapak (Tri) saja hari ini," kata Bahlil dalam keterangannya, Jumat, 20 September 2024.
Bahlil juga meminta Tri Winarno untuk berkoordinasi dengan baik, secara internal maupun eksternal, serta memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya menyelesaikan berbagai masalah yang menumpuk di sektor minerba dan membersihkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan di Ditjen Minerba.
"Reformasi berbagai kebijakan, layani masyarakat dan perusahaan, selesaikan urusan MODI, RKAB, IUP, IUP tumpang tindih. Yang tidak berhak mendapatkan MODI, jangan diberikan MODI, semua itu saya minta segera diselesaikan," tegas Bahlil.
Bahlil juga menekankan pentingnya menghapus konsultan minerba yang menurutnya menjadi akar masalah di sektor tersebut. "Konsultan-konsultan minerba dihapuskan karena ini yang membuat 'ribet', inilah yang menjadi akar masalah sehingga para pegawai terkena hukuman. Segera tertibkan oknum-oknum atau pihak lain di luar institusi yang mengatasnamakan pejabat di institusi ini," lanjutnya.
Janji Buka-Bukaan di Forum Tertutup
Sebelumnya, Bahlil mengaku akan membongkar praktik illegal mining atau tambang ilegal yang marak terjadi di sejumlah kawasan pertambangan. Namun, Bahlil akan membongkarnya dalam forum diskusi yang tertutup. Hal itu dia ungkap dalam rapat kerja Kementerian ESDM bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
“Kita akan membuat forum diskusi, FGD, yang tidak diketahui oleh orang lain, tertutup. Saya akan bongkar saja, nggak apa-apa. Karena saya mantan pengusaha jadi agak sedikit tahu,” kata Bahlil dalam rapat.
Meski begitu, Bahlil meminta DPR RI juga sepakat menjadikan illegal mining sebagai konsensus dalam memperbaiki tata kelola pertambangan. Menurutnya, kesepakatan itu perlu untuk mewujudkan perubahan terhadap negara.
“Illegal mining ini, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan selesai kalau ini tidak menjadi kesadaran kolektif, terutama pada kami yang ada di sini (Kementerian ESDM) dan bapak/ibu semua (DPR RI) dan aparat,” katanya.(*)