KABARBURSA.COM - Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, menyoroti pentingnya kepercayaan publik dan pengusaha terhadap efektivitas birokrasi pemerintahan. Menurutnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap daya tarik investasi di Indonesia.
Apalagi, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana menambah jumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) di kabinetnya.
“Pemanggilan 106 calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan memperlihatkan potensi kabinet Prabowo-Gibran yang besar,” kata Rizal dalam diskusi bertajuk ‘Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN?’, Rabu, 16 Oktober 2024.
Rizal pun membeberkan salah satu penyebab penghambat investasi masuk ke Indonesia adalah rendahnya kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap efektivitas birokrasi.
“Salah satu permasalahan yang selama ini dihadapi, masalah daya tarik investasi, adalah masalah kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap efektivitas dari birokrasi,” ungkapnya.
Dia menekankan, jika birokrasi pemerintah berjalan dengan lebih efektif, terutama dalam hal pemberian izin usaha, maka dengan sendirinya investasi akan masuk ke Indonesia. Birokrasi yang efisien berperan penting dalam mempercepat realisasi investasi dan meningkatkan daya saing.
“Perizinan yang mudah dalam berbisnis dan berusaha akan mempermudah daya saing serta mempercepat realisasi investasi,” jelas Rizal.
Dirinya pribadi, lanjut Rizal, meragukan efektivitas pemerintahan Prabowo mendatang. Dengan semakin gemuknya koalisi, dikhawatirkan akan membuat birokrasi menjadi kurang efisien, terutama dalam hal pengawasan kinerja kementerian.
“Semakin gemuk kabinet, tantangannya semakin besar, terutama dalam 100 hari pertama. Bagaimana Pak Prabowo dapat mengelola kementerian yang semakin besar dan memastikan monitoring, evaluasi, serta pengendalian kinerja berjalan dengan baik,” jelasnya.
Kendati demikian, Rizal optimistis bahwa masalah efektivitas ini bisa teratasi jika pemerintahan baru mampu menekan kasus-kasus korupsi yang kerap terjadi di Kementerian dan Lembaga.
Menurut dia, jika Prabowo tegas dalam memilih orang-orang yang amanah, jujur, dan profesional, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat.
“Jika korupsi bisa ditekan dan presiden benar-benar menyeleksi orang-orang yang amanah, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong produktivitas di kementerian dan lembaga,” pungkasnya.
59 Calon Menteri Digodok di Hambalang
Sebanyak 59 calon menteri kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto mengikuti pembekalan intensif di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, pada Rabu, 16 Oktober 2024. Salah satu tokoh yang hadir dan menarik perhatian adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, yang dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Letkol Inf G. Borlak membenarkan kehadiran Budi Gunawan dalam pembekalan tersebut.
“Pak Budi Gunawan masuk terakhir,” ujar Borlak kepada wartawan di Hambalang.
Dari catatan yang diterima Borlak, sebanyak 59 orang hadir dalam pembekalan ini. Namun, ia belum bisa memastikan apakah semua yang hadir merupakan calon menteri dan wakil menteri.
“Yang sesuai data 59 orang,” kata Borlak. “Ya, itu saja,” sambungnya.
Pembekalan ini berlangsung selama dua hari, dari Rabu hingga Kamis, 17 Oktober 2024. Beberapa tokoh lain yang hadir dalam sesi pagi ini termasuk politikus Golkar Nusron Wahid, Sekjen Kemendag Budi Santoso, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri ATR/Waka BPN Raja Juli Antoni, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang tidak hadir dalam pertemuan di Kertanegara pada awal pekan ini, juga terlihat di Hambalang.
Selain itu, kehadiran Budi Gunawan di tengah-tengah pembekalan ini menarik perhatian mengingat posisinya sebagai Kepala BIN akan segera digantikan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim surat resmi ke DPR pada 10 Oktober 2024 untuk meminta pertimbangan terkait pengangkatan Herindra sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan.
Budi Gunawan, yang menjabat sebagai Kepala BIN sejak 2016, diketahui memiliki kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri karena pernah menjadi ajudannya saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI. Namanya sempat disebut-sebut sebagai salah satu kandidat yang mungkin masuk dalam kabinet Prabowo, meskipun hingga kini belum ada kepastian mengenai posisinya.
Presiden Jokowi sendiri telah mendiskusikan penggantian Budi Gunawan dengan Prabowo Subianto, yang akan segera dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. “Guna mendapatkan pertimbangan DPR RI, yang selanjutnya akan ditetapkan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden,” bunyi surat yang ditandatangani Presiden Jokowi.
Dengan kehadiran tokoh-tokoh penting dalam pembekalan dua hari ini, publik masih menantikan formasi lengkap kabinet Prabowo-Gibran yang akan diumumkan setelah pelantikan. (*)