KABARBURSA.COM – Perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran diprediksi meningkatkan harga sejumlah komoditas dan meningkatkan tekanan inflasi energi di Indonesia.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprakirakan, tekanan inflasi energi di tanah air bakal mencul melalui dua jalur utama, yakni kenaikan biaya impor dan tekanan rupiah.
“Kenaikan biaya impor energi serta pelemahan nilai tukar yang membuat harga energi dalam rupiah semakin mahal, lalu merembet ke biaya transportasi dan distribusi,” kata Josua kepada KabarBursa.com, Selasa, 3 Maret 2026.
Sejalan dengan itu, nilai tukar rupiah tercatat berada di kisaran Rp16.894 per dolar AS pada 3 Maret 2026, atau melemah sekitar 0,18–0,21 persen secara harian.
Dalam sepekan terakhir, rupiah bergerak dari kisaran Rp16.758 menuju Rp16.89 ribu per dolar AS. Meskipun pelemahan tersebut masih tergolong moderat, posisi kurs saat ini sudah berada di atas asumsi APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Josua menjelaskan, dampak ke inflasi ditentukan oleh keputusan harga BBM dalam negeri. Menurutnya, bila pemerintah menahan harga, inflasi langsung lebih tertahan tetapi beban subsidi dan kompensasi meningkat.
Bila penyesuaian harga dilakukan, lonjakan inflasi dapat lebih nyata. Estimasi internal menunjukkan jika rata-rata harga minyak acuan Brent mencapai USD85 per barel.
Menurutnya, hal ini membuat pemerintah terdorong menyesuaikan harga BBM bersubsidi untuk meredakan tekanan fiskal. “Langkah itu dapat menambah inflasi sekitar 1,74 poin persentase melalui dampak langsung dan dampak lanjutan, sekaligus mempersempit ruang penurunan suku bunga acuan,” ujarnya.
Inflasi Februari 2026 Tembus 4,76 Persen
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, tekanan inflasi mulai meningkat pada awal tahun. BPS mencatat, inflasi Februari 2026 mencapai 4,76 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Inflasi ini naik dari 3,55 persen pada Januari 2026.
Angka tersebut sudah melampaui kisaran target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen. Kenaikan inflasi ini dipengaruhi oleh komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices), termasuk energi dan perumahan, sementara inflasi inti masih relatif stabil di kisaran 2,45 persen.
Di sisi fiskal, APBN 2026 memang sudah menyiapkan Program Pengelolaan Subsidi sekitar Rp318,9 triliun dan memberi ruang penyesuaian anggaran subsidi mengikuti realisasi serta perubahan asumsi, termasuk mekanisme memperhitungkan kenaikan penerimaan sumber daya alam bila subsidi energi naik.
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) sebesar USD70 per barel dengan asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.
Sementara itu, harga minyak Brent dalam perdagangan terbaru berada di kisaran USD67 per barel, meski sempat bergerak lebih tinggi di tengah ketegangan geopolitik.
Dengan lifting minyak yang ditargetkan sekitar 610 ribu barel per hari, struktur APBN menjadi sensitif terhadap pergerakan harga minyak global, terutama jika kenaikan berlangsung stabil di atas asumsi dasar tersebut.
Lebih lanjut, dari sisi moneter, Bank Indonesia saat ini mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 4,75 persen berdasarkan keputusan Rapat Dewan Gubernur 20–21 Januari 2026.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Dengan inflasi yang telah meningkat menjadi 4,76 persen secara tahunan serta nilai tukar yang bergerak di atas asumsi APBN, ruang penurunan suku bunga ke depan dinilai semakin terbatas dan akan sangat bergantung pada perkembangan harga energi serta stabilitas rupiah.
Dampak Kenaikan Inflasi Energi
Josua menuturkan, kenaikan inflasi energi berpotensi memperlambat kredit konsumsi dan pelemahan pendapatan riil rumah tangga. Dampak lain yang diprediksi bakal terjadi adalah penyempitan ruang pelonggaran suku bunga.
Ketika inflasi berisiko naik akibat penyesuaian BBM, ruang penurunan suku bunga acuan dapat menjadi lebih terbatas, sehingga bunga kredit konsumsi dan cicilan kendaraan cenderung tidak cepat turun, bahkan bisa naik bila persepsi risiko memburuk.
“Dalam situasi daya beli menurun, bank biasanya memperketat seleksi debitur dan menahan ekspansi pada segmen yang sensitif terhadap gejolak biaya hidup, sehingga kredit kendaraan bermotor cenderung melambat lebih dulu dibanding kredit berbasis kebutuhan pokok,” ujarnya.
Jika ditilik secara makro, lanjut dia, perlambatan kredit konsumsi ini kemudian menahan permintaan domestik dan membuat pemulihan sektor-sektor berbasis konsumsi menjadi lebih lambat.(*)