Ekonomi Jadi Isu Krusial di Era Prabowo-Gibran

KABARBURSA.COM - Di tengah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin baru, isu ekonomi kembali menjadi sorotan utama.

Ekonom senior INDEF, Didik J Rachbani mengemukakan bahwa pemerintahan baru ini mewarisi sejumlah tantangan besar dari era Jokowi yang harus segera diatasi.

"Isu krusial yang menjadi focus adalah isu ekonomi, yang merupakan sebuah warisan Jokowi yang harus diselesaikan. Banyak masalah yang diwariskan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa 22 Oktober 2024.

Menurutnya, penurunan kelas menengah merupakan indikasi lemahnya pertumbuhan ekonomi, di mana hasil survei BPS dan temuan peneliti Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pada era Jokowi pertumbuhan ekonomi  sebenarnya hanya bisa mencapai 4 persen.

"Pertumbuhan 4 persen lebih karena dukungan konsumsi," tambah dia.

Namun, kekuatan konsumsi masyarakat yang biasanya menjadi motor penggerak perekonomian, kini menurun. Didik menekankan bahwa untuk memenuhi janji pertumbuhan ekonomi Prabowo yang menargetkan 8 persen strategi yang efektif harus segera diterapkan.

"Sekarang, dorongan kelas menengahnya sudah turun berarti kekuatan konsumsi itu melemah dan menjadi factor yang krusial bagi Prabowo Subianto untuk menyelesaikan janjinya untuk tumbuh 8 persen," ungkap dia

Merujuk pada pengalaman masa lalu, dia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang berfokus pada industri dan bersaing di tingkat internasional sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan.

“Pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak berkembang dengan dinamis,” ujarnya.

Banyaknya lapangan pekerjaan yang hilang dan tidak adanya sektor unggulan selama lima tahun terakhir semakin memperburuk situasi. Penelitian dari Continuum menegaskan bahwa indeks konsumen Indonesia, baik dari pendapatan maupun IKON (indeks konsumen), menunjukkan bahwa daya beli masyarakat cukup lemah.

"Lemah ini sama dengan mobil atau motor dengan kecepatran 80 tiba-tiba turun ke 20 itu memerlukan effort yang sangat keras," terang dia.

Didik percaya bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang mandiri dan akan menurunkan ego demi strategi kepemimpinan yang lebih baik.  "Ketika (Prabowo) sudah berkuasa, ada harapan baru bahwa pidato yang disampaikan benar-benar terjadi dan diwujudkan," tambah dia.

Dia mengingatkan bahwa meskipun ekonomi Indonesia terdampak COVID-19, negara-negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam mampu bangkit dan mengalahkan Indonesia dengan pertumbuhan yang lebih baik.

"Walaupun industry di kedua negara tersebut dikatakan lemah pada tahun 2000-an, tetapi berhasil bangkit dan mengalahkan Indonesia dengan terus berkembang dan jauh lebih maju," jelas dia.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya rasio pajak dan kapasitas fiskal yang terbatas, yang mengakibatkan kesulitan dalam memperkuat ekspor.

"Saat ini yang menjadi permasalahan adalah tax ratio rendah dan kapasitas fiskalnya yang kecil," kata Didik.

Andalkan Pasar Dalam Negeri

Di samping itu, dia juga menyoroti dalam segi ekspor. Yang mana Indonesia masih mengandalkan pasar dalam negeri dengan beranggapan bahwa penduduknya sangat besar.

Tetapi menurutnya dengan jumlah penduduk yang besar namun tidak memiliki industri yang dapat bersaing di pasar internasional itu tandanya produksinya yang lemah.

"Jika ekspor kuat, berarti negara itu memiliki dua garda pasar di dalam negeri dan luar negeri,"  terang dia

Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen, tantangan ini menjadi semakin berat, terutama karena warisan kebijakan ekonomi dari Jokowi tidak memiliki strategi yang jelas, melainkan lebih bersifat ad hoc.

Meskipun infrastruktur menjadi salah satu aspek positif yang diwariskan, keberlanjutan pertumbuhan memerlukan sektor industri yang kompetitif dengan dukungan teknologi tinggi.

Didik mencatat bahwa rasio pajak saat pemerintahan SBY mencapai 12 persen tetapi selama era Jokowi turun menjadi sekitar 8-9 persen. Hal ini menunjukkan adanya masalah fiskal yang harus diatasi.

"Tax ratio terhadap PDB harus juga terhadap ekspor diberlakukan,"

Lebih lanjut, masalah pengangguran terselubung di Indonesia sangat mencolok, di mana rata-rata penduduk hanya bekerja sekitar 20 jam dalam lima hari, berarti hanya 4 jam sehari, dan banyak yang kurang dari itu.

Dia mengatakan dalam permasalahan tingkat pengangguran terbuka diatasi oleh SBY dimaan saat SBY pertama kali menjabat pada 2004 mencapai angka hampir 12 persen dan pada akhir periode 2014 berada di angka 5,94 persen. Sedangkan pada masa Jokowi tercatat pada 2014 atau periode pertama menjabat di angka 6,18 persen dan pada akhir periode 2024 sebanyak 4,92 persen.

Didik juga menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi tantangan bagi pemerintahan baru, di mana SBY lebih berhasil dibandingkan Jokowi.

"Tentunya berlaku pada pengentasan tingkat kemiskinan juga, dimana dapat dikatakan bahwa SBY lebih berhasil dibandingkan dengan Jokowi dalam mengatasinya," ungkap Didik.

Akar masalah, menurut Didik, terletak pada sumber daya manusia dan teknologi. Ia mencatat bahwa Vietnam lebih unggul dalam hal teknologi, berkat investasi nasional dan luar negeri yang solid.

Dengan indeks PISA yang sangat rendah, Didik berargumen bahwa salah penempatan SDM di kementerian selama pemerintahan Jokowi menjadi faktor penyebab stagnasi tersebut.

"Tercatat dalam 5-10 tahun tidak bergerak, ini mengartikan bahwa salah menaruh orang dalam kementerian saat pemerintahan presiden Jokowi," pungkas dia.(*)