Erick Thohir Pede Target 3 Juta Rumah per Tahun Bisa Tercapai

KABARBURSA.COM - Menteri BUMN Erick Thohir meyakini regulasi yang lebih sederhana akan mendukung realisasi target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tiga juta rumah setiap tahun.

Menurutnya, langkah ini akan mempermudah pelaksanaan mandat besar yang diemban Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Kalau regulasinya dimudahkan, mimpi besar Presiden Prabowo dan Pak Ara untuk menyediakan banyak perumahan bagi rakyat bisa segera terwujud," ujar Erick kepada wartawan dikutip di Jakarta, Rabu 27 November 2024.

Erick menekankan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu mendapat dukungan pendanaan yang memadai agar dapat mempercepat pembangunan rumah rakyat.

"Dengan pendanaan yang cukup, saya yakin BTN mampu membangun hingga 800 ribu rumah. Kalau pendanaannya kurang, ya tentu sulit untuk mencapai angka itu," tegas Erick.

Kementerian BUMN dan Kementerian PKP telah menjalin kerja sama untuk menghadirkan solusi hunian rakyat yang terjangkau, termasuk penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.

"Kita sudah sepakat soal KPR yang bisa sampai 30 tahun. Selain itu, contohnya di sini, kita buat perumahan rakyat berbentuk apartemen dengan harga terjangkau, sekitar Rp270 juta," jelas Erick.

Baru-baru ini, Erick bersama Maruarar Sirait meninjau langsung perumahan berbasis transit-oriented development (TOD) yang berlokasi di Margonda, Depok, tepatnya di Stasiun Pondok Cina, serta di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.

Kedua proyek hunian vertikal tersebut dikelola oleh Perumnas dengan memanfaatkan aset milik PT KAI. Konsep ini diharapkan menjadi model perumahan masa depan yang efisien, terjangkau, dan strategis bagi masyarakat urban.

Kucuran Dana Tambahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menggelontorkan dana tambahan untuk Program 3 Juta Rumah.

Dia memaparkan, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung Program 3 Juta dan membutuhkan dana yang cukup besar. Dia pun berharap mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP,” kata Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait dalam siaran pers, Sabtu, 16 November 2024.

Selain itu, maruarar meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabatnya yang berkompeten untuk membantu. serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Menurut dia, hal itu diperlukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik, serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kemenkeu.

Diketahui, pada tahun anggaran 2025, Kementerian PKP hanya menerima alokasi dana sebesar Rp5,1 Triliun. Berdasarkan usulan dari Satgas Perumahan, kebutuhan dana untuk pembangunan rumah mencapai Rp53,6 Triliun. Artinya, masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp48,4 Triliun yang harus dipenuhi.

“Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dalam penganggaran Kementerian PKP, sehingga program perumahan untuk masyarakat dapat berjalan sesuai rencana,” pungkas Maruarar.

Wacana Pajak BPHTB Ditiadakan

Menteri PKP Maruarar Sirait optimis harga rumah bagi masyarakat bisa segera mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan melalui potongan pajak dan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Maruarar, penurunan harga rumah memerlukan implementasi langkah konkret dalam waktu dekat, seperti penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif pajak. Salah satu langkah prioritas adalah pembahasan penghapusan BPHTB bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Perlu dilakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk menyusun draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri,” kata Maruarar Sirait, Jumat, 15 November 2204

Selain penghapusan BPHTB, telah disepakati pula berbagai kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di antaranya percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung menjadi hanya 10 hari dan penyederhanaan proses perizinan lainnya.

“Mendagri bahkan telah menyampaikan kepada saya bahwa jika ada hal lain yang diperlukan untuk memperlancar Program 3 Juta Rumah, itu bisa segera diusulkan,” ujar Ara, panggilan akrabnya.

Lebih lanjut, Maruarar menjelaskan, bahwa Kementerian PKP juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengupayakan insentif pajak, termasuk penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khusus untuk rumah MBR.

“Selain itu, efisiensi juga menjadi fokus utama, salah satunya melalui sistem pembelian terpusat untuk bahan material. Kami akan melibatkan instansi terkait, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk mendukung langkah ini,” pungkasnya.(*)