KABARBURSA.COM - Fitch Ratings memperingatkan dari Hong Kong pada 25 November 2025 bahwa kegelisahan politik yang merebak di sejumlah negara Asia Pasifik berpotensi menjadi duri serius bagi kualitas kredit kawasan pada 2026, menyusul gelombang ketidakstabilan yang mencuat sepanjang tahun di Indonesia, Maladewa, Mongolia, Nepal, dan Filipina.
Fitch memaparkan bahwa gejolak sosial berskala besar lazimnya menekan aktivitas ekonomi dalam horizon jangka pendek. Ketidakpastian memudarkan kepercayaan konsumen dan pelaku usaha, sementara posisi eksternal negara dapat tergerus bila terjadi penurunan tajam kunjungan wisatawan, remitansi, arus investasi, atau meningkatnya pelarian modal.
Dampaknya memang dapat terlokalisasi apabila stabilitas cepat dipulihkan. Namun, bila ketegangan politik dibiarkan berlarut, situasinya dapat berubah menjadi rintangan serius bagi laju perekonomian. Seperti dilansir reuters.
Ekonomi yang melemah turut menggerus fondasi fiskal, khususnya jika pemerintah merespons dengan melonggarkan kebijakan anggaran. Tekanan pada belanja negara maupun parameter kredit lainnya berpotensi meningkat ketika kegelisahan sosial berkepanjangan dan memperpanjang horizon ketidakpastian politik.
Risiko meningkat tajam apabila pergolakan politik berujung pada keruntuhan pemerintahan atau perubahan fundamental dalam standar tata kelola serta institusi negara. Kondisi demikian membuka kemungkinan terjadinya reposisi kebijakan besar-besaran yang pada akhirnya memengaruhi metrik kredit nasional.
Fitch menekankan bahwa ketahanan peringkat kredit terhadap ketegangan politik sangat ditentukan oleh kekuatan buffer fiskal dan eksternal suatu negara. Negara dengan beban utang rendah serta cadangan fiskal dan eksternal yang kokoh lebih siap menghadapi guncangan temporer.
Lembaga pemeringkat itu mengutip keputusan mempertahankan peringkat Nepal di level “BB-” pada November 2025—penilaian yang mencerminkan keyakinan bahwa likuiditas eksternal yang solid, beban utang pemerintah yang rendah, serta porsi utang luar negeri yang sangat konsesional akan membantu meredam dampak protes besar pada September dan pergantian pemerintahan terhadap kelayakan kredit negara tersebut.(*)