Logo
>

Ekonom Usul Kenaikan Suku Bunga hingga Konversi Paksa DHE untuk Jinakkan Rupiah

Rupiah tertekan di atas Rp18.100 per dolar AS. Ekonom mengusulkan kenaikan suku bunga dan konversi wajib DHE ke rupiah.

Ditulis oleh Moh. Alpin Pulungan
Ekonom Usul Kenaikan Suku Bunga hingga Konversi Paksa DHE untuk Jinakkan Rupiah
Ekonom Ronny P Sasmita mengusulkan kenaikan BI Rate, reformasi fiskal, dan konversi wajib DHE untuk meredam tekanan rupiah. Foto: Dok. KabarBursa.com.

KABARBURSA.COM – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dinilai telah memasuki fase yang tidak lagi bisa dianggap sebagai gejolak musiman atau fluktuasi pasar biasa. Menurut Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution atau ISEAI, Ronny P Sasmita, jebolnya level psikologis Rp18.100 per dolar AS menjadi sinyal keras bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia jauh lebih dalam dibanding sekadar pergerakan teknikal pasar keuangan.

Ronny menilai pelemahan rupiah saat ini merupakan hasil akumulasi berbagai tekanan yang datang secara bersamaan, mulai dari lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah hingga meningkatnya arus dana global yang mencari aset aman atau safe haven.

Namun, menurut dia, persoalan eksternal bukan satu-satunya penyebab.

Di dalam negeri, pasar juga dibayangi ketidakpastian fiskal, munculnya kekhawatiran terhadap prospek aset keuangan Indonesia, hingga perdebatan mengenai independensi Bank Indonesia setelah perubahan regulasi yang dilakukan parlemen.

"Situasi yang kita hadapi hari ini bukan lagi fluktuasi musiman atau dinamika teknikal biasa. Jebolnya level psikologis Rp18.100-an per dolar AS adalah sebuah peringatan yang sangat keras bagi perekonomian nasional," kata Ronny dalam keterangannya, Jumat, 5 Juni 2026.

Menurut dia, pasar saat ini bukan sekadar kekurangan pasokan dolar AS, melainkan sedang mengalami krisis ekspektasi yang membuat investor semakin berhati-hati menempatkan dana mereka di Indonesia.

Karena itu, penggunaan cadangan devisa untuk menahan pelemahan rupiah dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek yang mahal dan tidak menyentuh akar persoalan. Ronny menilai pemerintah dan Bank Indonesia perlu menyiapkan serangkaian langkah yang lebih tegas untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Suku Bunga Perlu Dinaikkan

Langkah pertama yang dianggap paling mendesak adalah memulihkan kredibilitas kebijakan moneter. Menurut Ronny, Presiden, Menteri Keuangan, dan pimpinan DPR perlu menyampaikan komitmen bersama bahwa independensi Bank Indonesia tetap terjaga dan tidak akan terpengaruh oleh perubahan regulasi yang belakangan menjadi perhatian investor.

Di saat yang sama, Bank Indonesia juga dinilai perlu mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuan secara agresif. Ronny mengusulkan BI Rate dinaikkan sekitar 50 hingga 75 basis poin dalam rapat dewan gubernur berikutnya sebagai bentuk shock therapy untuk pasar.

"Bank Indonesia tidak perlu ragu melakukan kenaikan suku bunga taktis sebagai sinyal bahwa otoritas siap mempertahankan stabilitas rupiah," ujarnya.

Selain itu, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) juga perlu dibuat lebih menarik agar mampu menyerap likuiditas jangka pendek dan menjaga minat investor asing terhadap pasar keuangan domestik.

APBN Diminta Lebih Ketat

Selain kebijakan moneter, Ronny menilai pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal yang lebih disiplin. Lonjakan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi energi sekaligus memperbesar tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, pemerintah diminta memperketat penyaluran BBM bersubsidi melalui sistem digital yang lebih terukur.

Dalam kondisi tertentu, penyesuaian harga energi yang diatur pemerintah juga dinilai perlu dipertimbangkan agar defisit anggaran tetap berada di bawah batas tiga persen terhadap produk domestik bruto.

Ronny juga mengusulkan penundaan sementara sejumlah proyek infrastruktur yang tidak mendesak, terutama proyek dengan kandungan impor tinggi yang berpotensi memperbesar kebutuhan devisa.

Di sisi lain, pemerintah diminta memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai tata kelola fiskal, termasuk posisi dan risiko entitas investasi baru seperti Danantara yang sempat menjadi perhatian lembaga pemeringkat internasional.

DHE Perlu Dipaksa Masuk Rupiah

Sorotan lain diarahkan pada implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Menurut Ronny, kewajiban penyimpanan DHE selama 12 bulan di dalam negeri belum cukup efektif meningkatkan pasokan dolar di pasar domestik karena eksportir masih diperbolehkan menyimpan dana tersebut dalam mata uang asing.

Akibatnya, likuiditas dolar tetap mengendap di perbankan dan tidak benar-benar beredar di pasar. Untuk mengatasi kondisi tersebut, ia mengusulkan perubahan aturan yang mewajibkan sebagian besar DHE dikonversi ke rupiah.

"Pemerintah perlu menetapkan kewajiban konversi riil sebesar 80 persen dari total DHE yang masuk langsung ke mata uang rupiah dan hanya menyisakan maksimal 20 persen dalam bentuk valas untuk kebutuhan operasional eksportir," kata Ronny.

Menurut dia, langkah tersebut akan memperbesar pasokan dolar di pasar domestik sekaligus membantu memperkuat nilai tukar rupiah secara lebih berkelanjutan.

Kebijakan itu juga perlu diikuti dengan pengawasan lebih ketat terhadap praktik transfer pricing serta percepatan transaksi mata uang lokal dengan negara mitra dagang utama guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Selain kebijakan ekonomi, Ronny menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah di tengah tekanan pasar. Ia menilai pernyataan pejabat yang tidak sinkron justru berpotensi memperburuk persepsi investor dan memicu kepanikan yang tidak perlu.

Karena itu, pemerintah didorong membentuk tim manajemen krisis yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Tim tersebut diharapkan menjadi satu-satunya sumber komunikasi resmi terkait kondisi ekonomi dan langkah stabilisasi yang sedang dijalankan.

Ronny juga mendorong pemerintah melakukan pendekatan langsung kepada investor global di pusat-pusat keuangan dunia seperti Singapura, Hong Kong, London, dan New York.

Menurut dia, pasar internasional lebih menghargai keterbukaan mengenai risiko yang sedang dihadapi dibanding sekadar narasi optimisme tanpa rencana aksi yang jelas.

"Menjinakkan rupiah di level ekstrem ini membutuhkan keberanian untuk mengambil pilihan kebijakan yang pahit namun menyembuhkan demi mengembalikan kepercayaan pasar global kepada perekonomian Indonesia," katanya.(*)

Disclaimer:
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

Gabung Sekarang

Jurnalis

Moh. Alpin Pulungan

Asisten Redaktur KabarBursa.com. Jurnalis yang telah berkecimpung di dunia media sejak 2020. Pengalamannya mencakup peliputan isu-isu politik di DPR RI, dinamika hukum dan kriminal di Polda Metro Jaya, hingga kebijakan ekonomi di berbagai instansi pemerintah. Pernah bekerja di sejumlah media nasional dan turut terlibat dalam liputan khusus Ada TNI di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto di Desk Ekonomi Majalah Tempo.

Lulusan Sarjana Hukum Universitas Pamulang. Memiliki minat mendalam pada isu Energi Baru Terbarukan dan aktif dalam diskusi komunitas saham Mikirduit. Selain itu, ia juga merupakan alumni Jurnalisme Sastrawi Yayasan Pantau (2022).