KABARBURSA.COM - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana pelaksanaan lima groundbreaking baru di Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini, usulan tersebut sedang diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kami sedang mengusulkan kepada Bapak Presiden mengenai lima groundbreaking. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), kami telah mengajukan permohonan peresmian," ujar Basuki saat ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Namun, Basuki belum dapat memastikan kapan pelaksanaan groundbreaking baru di IKN tersebut akan dilakukan, karena keputusan akhir masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo.
Dari lima proyek groundbreaking yang direncanakan, empat di antaranya berasal dari perusahaan swasta domestik. Sementara satu investor lainnya adalah perusahaan Jepang, Sojitz, yang masih dalam tahap penjajakan kerja sama.
"Semua investor swasta berasal dari dalam negeri, kecuali satu, Sojitz dari Jepang, yang sedang kami upayakan," jelas Basuki.
Lebih lanjut, Basuki menyampaikan bahwa proyek-proyek tersebut akan fokus pada sektor perkantoran, hotel, rumah makan, dan penghijauan di kawasan IKN.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menegaskan bahwa investasi di IKN akan terus berjalan pada tahun 2025. Ia menyebutkan, lima investor sudah siap merealisasikan penanaman modal mereka dalam proyek dengan nilai total Rp466 triliun.
"Investasi ini terus berlanjut. Dari pipeline yang ada, saat ini sekitar Rp5 triliun sudah dalam proses," kata Agung.
Prabowo Berkunjung ke IKN
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berkunjung ke IKN dalam waktu dekat.
Jika kunjungan tersebut terlaksana, ini akan menjadi yang pertama sejak Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden RI.
Rencana ini diungkapkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono usai rapat koordinasi terkait strategi re-introduksi IKN di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Diana menjelaskan bahwa jadwal pasti kunjungan Presiden Prabowo masih menunggu konfirmasi dari Sekretariat Kabinet (Seskab).
"Kami sudah mengirimkan surat, namun masih menunggu koordinasi jadwalnya. Kami mengusulkan agar kunjungan dilakukan pada bulan Desember ini," kata Diana.
Berbeda dengan Basuki Hadimuljono yang mengatakan kunjungan Prabowo tersebut tidak dapat dilaksanakan pada Desember 2024, melainkan kemungkinan akan dijadwalkan ulang pada Januari 2025.
"Koordinasi masih berjalan. Jika tidak Desember, kemungkinan akan dilakukan pada Januari," kata mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini.
Kapan Prabowo Berkantor di IKN?
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa target tersebut tidak akan mengalami keterlambatan yang signifikan.
"Targetnya, Pak Prabowo sudah mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028," kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu, 7 Desember 2024.
Dia menjelaskan, Presiden Prabowo menunggu penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana untuk lembaga legislatif dan yudikatif di IKN sebelum memulai aktivitasnya di sana.
Katanya, saat ini, pemerintah sedang mempercepat pembangunan IKN, terutama untuk mendukung ekosistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Paling lambat 17 Agustus 2029, seluruh elemen eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN yang saat ini berada di Jakarta, akan pindah ke IKN," ucap Dody.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur. Supratman menyebutkan bahwa penetapan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan status ibu kota belum akan ditandatangani dalam waktu dekat.
"Soal deadline Keppres pemindahan ibu kota, karena Pak Presiden Prabowo ingin memastikan seluruh sarana dan prasarana dasar, baik untuk legislatif, eksekutif, maupun yudikatif terpenuhi di IKN. Kami juga sedang melihat anggaran yang tersedia ke depan," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024.
Lelang Proyek di IKN
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan rencana pembangunan Kompleks Parlemen Republik Indonesia atau Gedung DPR/MPR dan DPD RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dimulai pada 2025.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa tahapan awal proyek tersebut akan diawali dengan proses lelang yang dijadwalkan berlangsung pada kuartal pertama tahun 2025.
Saat ini, dokumen lelang masih dalam proses tinjauan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Proses lelang akan dimulai pada 2025, tetapi dokumennya masih direview oleh BPKP,” ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, 6 Desember 2024.
Dody menyebut fokus utama saat ini adalah menyelesaikan fasilitas bagi pejabat eksekutif, seperti Kantor dan Istana Kepresidenan, sebelum memulai pembangunan gedung parlemen.
“Proses lelang untuk gedung DPR RI rencananya dimulai kuartal I-2025, tetapi semua anggaran masih ditahan sambil menunggu hasil tinjauan dari BPKP,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mempercepat pembangunan fasilitas legislatif, yudikatif, serta hunian dan infrastruktur pendukung lainnya. Basuki optimistis seluruh fasilitas utama, termasuk hunian, dapat diselesaikan pada 2028.
“Targetnya, semua fasilitas eksekutif, legislatif, yudikatif, serta hunian harus siap pada 2028. Selama ada program dan anggarannya, saya akan kerjakan,” tegas Basuki. (*)