KABARBURSA.COM – Kenaikan harga minyak dunia yang mendekati level USD 80 per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas.
Ia meminta pemerintah bersikap sigap dan tidak menyepelekan risiko pelebaran dampak ekonomi dari konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“Lonjakan harga minyak global pasti akan memperberat beban subsidi BBM dalam APBN kita. Jangan tunggu dampaknya menjalar ke sektor lain. Pemerintah harus bergerak cepat,” ujar Bertu dalam keterangan tertulis, Senin, 23 Juni 2025.
Lanjutnya, Ia mengingatkan bahwa tahun ini pemerintah telah menganggarkan subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp26,7 triliun.
Namun, jika harga minyak dunia terus naik imbas ketegangan geopolitik, maka risiko pembengkakan subsidi tak bisa dihindari.
Bertu menyebut konflik yang kian panas di kawasan Teluk bukan lagi isu regional, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi global—termasuk Indonesia. Ia menilai dampak kenaikan harga minyak akan menjalar ke biaya produksi industri, distribusi logistik, dan pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.
“Kita sedang berada di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Harga energi naik, nilai tukar rupiah belum pulih, dan biaya produksi naik. Jika tidak diantisipasi, masyarakat akan makin terhimpit,” tegasnya
Kekhawatiran lain yang disampaikan Bertu adalah potensi terganggunya jalur perdagangan energi global jika Selat Hormuz—jalur vital ekspor-impor minyak dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, UEA, hingga Irak ditutup oleh Iran.
“Kalau Selat Hormuz sampai diblokir, dampaknya bukan main. Itu jalur strategis perdagangan minyak dunia. Maka kita tidak bisa anggap enteng skenario terburuk dari konflik ini,” imbuhnya.
Bertu pun mendesak Kementerian Keuangan untuk segera berkoordinasi dengan lintas kementerian guna menyiapkan langkah mitigasi menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya strategi jangka pendek dan menengah agar gejolak eksternal tidak berdampak langsung pada ekonomi domestik.
“Pemerintah harus lindungi masyarakat, terutama pelaku UMKM, dari efek domino perang. Perlu program pelatihan, stimulus, bahkan jaring pengaman ekonomi yang konkret,” tegasnya.
Bertu juga menilai penting bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik agar masyarakat tidak panik dan memiliki pegangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
“Ini bukan sekadar soal harga minyak. Ini soal daya tahan ekonomi nasional di tengah krisis global. Maka, langkah konkret jauh lebih penting dari sekadar pernyataan normatif,” pungkasnya.(*)