KABARBURSA.COM - Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan impor beras maupun gula konsumsi sepanjang 2026. Keputusan ini diambil seiring menguatnya produksi nasional, terjaganya cadangan pangan, serta kesinambungan langkah menuju swasembada dan kedaulatan pertanian domestik.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, menyatakan secara lugas bahwa beras dan gula konsumsi tidak termasuk dalam agenda importasi tahun depan.
“Untuk gula konsumsi tidak ada impor. Begitu pula beras konsumsi, tidak ada impor. Beras industri juga tidak jadi. Hampir seluruh kebutuhan konsumsi kita telah dipenuhi dari dalam negeri,” ujar Tatang dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 2 Desember 2026.
Pemerintah memastikan kebutuhan konsumsi komoditas pangan strategis—mulai dari beras, gula, hingga jagung pakan—dapat dipenuhi sepenuhnya dari hasil produksi petani nasional. Rantai pasok domestik dinilai cukup solid untuk menopang permintaan sepanjang tahun.
Dalam pembahasan Neraca Komoditas (NK) Tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), kebijakan yang disepakati menempatkan produksi dalam negeri sebagai prioritas utama. Setiap keputusan disusun melalui mekanisme seleksi berlapis.
“Semua usulan berasal dari pelaku usaha, lalu diverifikasi oleh kementerian dan lembaga teknis terkait. Harapannya, keputusan ini dapat menjawab seluruh ekspektasi,” lanjut Tatang.
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap petani dan peternak nasional sebagai fondasi utama kebijakan pangan.
Pada 2026, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, komitmen menjaga kesejahteraan petani dan peternak ditegaskan kembali. “Petani dan peternak tidak boleh merugi. Mereka harus sejahtera. Hasil kerja kerasnya harus tersalurkan kepada masyarakat,” tegas Amran.
Lebih jauh, dalam NK Tahun 2026 tidak terdapat kesepakatan mengenai kuota impor beras umum. Artinya, Indonesia tidak lagi melakukan impor beras umum yang sebelumnya sempat ditugaskan kepada Perum Bulog guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Impor beras untuk kebutuhan bahan baku industri juga dipastikan nihil pada 2026. Padahal pada 2025, kuota impor beras industri sempat diberikan kepada 13 pelaku usaha swasta untuk memenuhi kebutuhan tepung beras dan bihun.
Beras industri yang dimaksud meliputi beras pecah dengan tingkat keutuhan di bawah 15 persen, termasuk beras ketan pecah dengan spesifikasi serupa. Ke depan, bahan baku tersebut diharapkan dapat dipenuhi dari sumber lokal.
Tanpa impor beras industri, pemerintah mendorong pelaku usaha mengoptimalkan beras pecah dan beras ketan pecah produksi domestik. Targetnya jelas: memenuhi standar kadar amilosa, kebersihan, viskositas, hingga tingkat kekerasan bahan baku.
Selain beras, gula konsumsi juga dipastikan tidak diimpor pada 2026. Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional per 28 Desember 2025, stok awal gula konsumsi dari 2025 ke 2026 diperkirakan mencapai 1,437 juta ton.
Dengan kebutuhan konsumsi tahunan sekitar 2,836 juta ton, produksi gula nasional yang diestimasi berada pada kisaran 2,7 juta hingga 3 juta ton berpotensi menciptakan surplus yang solid.
Penegasan serupa berlaku untuk jagung pakan, benih, dan kebutuhan rumah tangga. Pemerintah memastikan tidak ada impor jagung pada 2026. Proyeksi neraca menunjukkan stok awal mencapai 4,521 juta ton, meski terdapat estimasi susut atau tercecer sekitar 831,6 ribu ton.
Produksi jagung nasional pada 2026 diperkirakan menembus 18 juta ton, sementara kebutuhan tahunan berada di kisaran 17,055 juta ton. Dengan perhitungan tersebut, ketersediaan jagung dinilai tetap mencukupi meski tanpa impor sepanjang tahun.(*)