KABARBURSA.COM - Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati mengomentari kegagalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menekan angka penurunan prevalensi stunting sepanjang periode 2019-2024.
Kurniasih menegaskan, target Jokowi menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 belum tercapai, dengan prevalensi stunting nasional yang masih berada di angka 21 persen.
Sementara Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) sendiri, tutur Kurniasih, memiliki target prevalensi stunting di sebuah negara di bawah 20 persen. Menurutnya, hal ini menjadi tugas yang mesti diselesaikan pemerintahan era Prabowo Subianto.
Apalagi, kata Kurniasih, kegagalan penurunan prevalensi stunting di masa kepemimpinan Presiden Jokowi menunjukkan langkah-langkah yang diambil saat ini belum cukup efektif dalam menurunkan angka stunting secara signifikan.
“Kegagalan mencapai target 14 persen menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal. Dengan angka prevalensi stunting yang masih tinggi, yaitu 21 persen, ini artinya masih ada sekitar satu dari lima anak di Indonesia yang mengalami stunting. Ini adalah situasi yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintahan yang akan datang,” kata Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu, 6 Oktober 2024.
Kurniasih menuturkan, stunting tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga mempengaruhi masa depan bangsa secara keseluruhan. Menurutnya, stunting yang dialami pada usia dini berdampak pada perkembangan otak anak, yang pada gilirannya mempengaruhi kecerdasan dan produktivitas di masa depan.
“Investasi di bidang kesehatan, gizi, dan pendidikan sejak dini harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah yang akan datang harus lebih fokus pada langkah-langkah preventif dan intervensi yang lebih terarah untuk menurunkan angka stunting,” tegasnya.
Sebagai solusi, Kurniasih mendorong peningkatan akses gizi yang berkualitas bagi ibu hamil dan balita, program edukasi kesehatan yang lebih masif, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
“Kita memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat untuk memastikan bahwa program penanganan stunting benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Harus ada perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan program di lapangan agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai di masa mendatang,” ujar Kurniasih.
Lebih jauh, Kurniasih berharap pemerintah selanjutnya belajar dari kekurangan yang ada dan dapat mengakselerasi program-program penanganan stunting sehingga target prevalensi yang lebih rendah dapat segera tercapai.
Porsi APBN untuk Turunkan Stunting
Diketahui, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mencanangkan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) semasa kepemimpinannya kelak. Adapun program tersebut dipercaya dapat mencegah sekaligus menekan angka stunting di dalam negeri.
Sementara itu, Pemerintah juga telah menyesuaikan porsi belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang semula dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp976,8 triliun menjadi Rp1.160,1 triliun di APBN 2025. Sementara belanja non-K/L turun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (PKAPBN BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan hal tersebut terjadi dikarenakan anggaran untuk mendukung program-program unggulan sudah didistribusikan ke K/L teknis.
Wahyu lanjut memaparkan, program unggulan pemerintahan baru 2025 telah ditampung di belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp121 triliun. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Program ini bertujuan memberi makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Program unggulan lainnya adalah pemeriksaan kesehatan gratis dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,2 triliun. Cek kesehatan gratis ditujukan untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik. Serta program penuntasan TBC sebesar Rp8 triliun.
Di samping itu, masih terkait belanja unggulan pemerintahan baru di sektor kesehatan, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah dialokasikan sebesar Rp1,8 triliun untuk meningkatkan RS tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya.
Sementara itu, alokasi program unggulan lainnya dari pemerintahan baru yang ditampung di APBN 2025 mencakup renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun.
Tak hanya itu, program unggulan di sektor ketahanan pangan pun telah dialokasikan sebesar Rp15 triliun antara lain untuk membiayai pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa meliputi intensifikasi 80 ribu hektar dan ekstensifikasi (cetak sawah) seluas 150 ribu hektar.
Wahyu menjelaskan APBN 2025 merupakan APBN yang spesial karena didesain untuk mendukung agar transformasi berjalan efektif dan lancar. Namun di lain sisi, tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN.
“Makanya di dalam APBN itu esensinya ada yang sifatnya melanjutkan program-program yang sudah bagus dan menambah sesuatu yang lebih bagus lagi dengan berbagai program regular. Jadi ada ada keberlanjutan dan ada penguatan tujuannya untuk akselerasi,” tutup Wahyu. (*)