KABARBURSA.COM - Analis Komunikasi Politk, Hendri Satrio alias Hensat menilai, kabinet gemuk di era kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jelas akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Diketahui, Prabowo sendiri sebelumnya telah memanggil sebanyak 107 calon anggota kabinet. Adapun rinciannya, 49 calon menteri dan 58 calon wakil menteri dan calon kepala badan. Hensat menilai, APBN akan terbebani mengingat banyaknya anggota kabinet dengan beberapa kementerian yang dipecah.
"APBN kita pasti akan, walaupun tidak akan, misalnya Pak Prabowo mengatakan bahwa jangan kemudian mengambil uang dari APBN, tapi kabinet gemuk ini sudah jelas membebani negara," kata Hensa dalam keterangannya kepada Kabarbursa.com, dikutip Kamis, 17 Oktober 2024.
"Bukan saja dari sisi nomenklatur belanja pegawai, tapi juga belanja infrastrukturnya, termasuk gedung dan lain-lain," lanjutnya.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu pun menilai, kabinet Prabowo menjadi gemuk karena harus memenuhi keinginan orang-orang yang telah berjasa ikut membantu memenangkannya di Pilpres 2024 kemarin. Sehingga, kata Hensat, Prabowo pun harus merubah nomenklatur kementerian dan akhirnya membentuk kabinet yang berpotensi akan membebani negara.
"Itu sebuah fenomena yang harus kita terima, jadi ini mungkin adalah kemenangan elektoral pertama yang kemudian berpotensi membebani APBN," jelasnya.
Di sisi lain, Hensat tak memungkiri bahwa kabinet yang akan menjalankan pemerintahan nantinya tak berbeda jauh dengan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai, hal itu ditunjukkan dari 17 menteri era Jokowi yang dipanggil oleh Prabowo untuk mengisi kembali kursi di kabinet. Menurutnya, ini memperlihatkan bahwa Jokowi mewariskan banyaknya utang dan program-programnya kepada Prabowo.
"Menurut saya Pak Prabowo mungkin kalau dengan komposisi kabinet seperti yang kemarin kita lihat, maka akan meneruskan cara-cara rezim hutangnya Pak Jokowi itu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, program-program atau proyek-proyeknya," kata Hensat.
Menurutnya, kecenderungan Prabowo saat ini untuk melakukan pelantikan. Setelahnya, kata Hensat, Prabowo baru akan melakukan gerakan politik yang menunjukkan dirinya sebagai pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat.
Meski begitu, Hensat mengaku tetap optimis dan memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menjalankan pemerintah serta kabinetnya. "Saya katakan ya, memang kita harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk mengandalkan pemerintahannya dan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo memimpin kabinet," pungkasnya.
Siasat Tambal APBN
Diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menutupi kekurangan anggaran belanja negara pada tahun 2025 dengan mengoptimalkan penerimaan negara yang selama ini bocor akibat praktik pengemplangan pajak.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintahannya untuk menstabilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memastikan bahwa pendapatan negara bisa maksimal, terutama dari sektor perpajakan yang selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan belanja negara pada tahun depan, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp3.900 triliun. Namun, jumlah ini masih jauh dari alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025, yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Artinya, terdapat kekurangan sekitar Rp300 triliun yang harus segera diatasi.
“Ada kesenjangan antara anggaran yang telah disahkan dalam APBN dengan kebutuhan riil belanja negara. Kebutuhan kita minimal Rp3.900 triliun, jadi ada kekurangan sekitar Rp300 triliun,” ujar Dradjad saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.
Dradjad mengungkap, salah satu penyebab utama defisit anggaran ini adalah kebocoran penerimaan negara yang disebabkan oleh pengemplangan pajak. Menurutnya, nilai kebocoran penerimaan negara dari sektor pajak ini bahkan melebihi jumlah defisit yang ada, yakni lebih dari Rp300 triliun. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, meski beberapa di antaranya sudah kalah di pengadilan.
“Kami menemukan banyak pajak yang belum terkumpul, serta adanya sumber-sumber penerimaan yang belum tergali dengan optimal,” jelasnya.
Salah satu contohnya adalah kasus-kasus hukum terkait pengemplang pajak yang telah dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung, namun belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan putusan pengadilan.
“Wajib pajak sudah kalah di pengadilan, putusan inkrah, tapi mereka masih belum membayar. Ada yang sudah 10 tahun, bahkan 15 tahun belum juga membayar kewajiban pajaknya. Nilai pajak yang belum terkumpul ini sangat besar,” tambahnya.
Dalam rangka menutupi kekurangan anggaran dan mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintahan Prabowo berencana mengejar potensi pajak yang selama ini belum terjangkau secara maksimal. Menurut Dradjad, pemerintah sudah memiliki data dan informasi yang cukup mendetail mengenai para pengemplang pajak dan sumber-sumber penerimaan negara yang belum tergali.
“Kami bisa mengecek hal-hal yang sangat spesifik, hingga ke tingkat yang sangat rinci. Ternyata memang masih ada banyak sumber penerimaan negara yang belum tersentuh,” ungkapnya.
Selain itu, Dradjad juga menyoroti pentingnya reformasi di sektor perpajakan untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara. Salah satu fokusnya adalah memperkuat penegakan hukum terhadap para pengemplang pajak yang sudah dinyatakan kalah di pengadilan, namun belum membayar kewajiban mereka. Dengan memanfaatkan mekanisme hukum yang sudah ada dan memperkuat pengawasan, diharapkan kasus-kasus seperti ini bisa segera dituntaskan.
Pemerintah Prabowo juga akan mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan baru yang belum tergali, terutama dari sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya dioptimalkan. Menurutnya, ada banyak potensi pendapatan dari berbagai sektor ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan pemerintahan baru ini akan fokus untuk mengeksplorasi potensi-potensi tersebut.
“Masih ada banyak ruang bagi kita untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru. Sumber-sumber ini ada di berbagai sektor, termasuk sektor-sektor ekonomi yang belum terjangkau secara optimal oleh kebijakan fiskal saat ini. Dengan memanfaatkan semua potensi ini, kami optimis bisa menutupi kekurangan anggaran tanpa harus membebani masyarakat lebih jauh,” tutupnya.(*)