KABARBURSA.COM - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dwi Astuti, menanggapi isu kebocoran penerimaan negara yang dipicu oleh pengemplangan pajak. Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi lebih dalam terkait masalah ini.
"Atas informasi tersebut, saat ini DJP sedang melakukan pendalaman," ujarnya kepada Kabarbursa.com, Selasa, 15 Oktober 2024.
Fenomena kebocoran penerimaan negara ini sebelumnya diungkap oleh salah satu Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo. Ia menyoroti bahwa kebocoran penerimaan negara, terutama di sektor pajak, menjadi salah satu penyebab utama defisit anggaran.
Nilai kebocoran ini bahkan diperkirakan melebihi angka defisit yang ada, yakni lebih dari Rp300 triliun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, meski beberapa di antaranya telah kalah di pengadilan.
“Wajib pajak sudah kalah di pengadilan, putusan inkrah, tapi mereka masih belum membayar. Ada yang sudah 10 tahun, bahkan 15 tahun belum juga membayar kewajiban pajaknya. Nilai pajak yang belum terkumpul ini sangat besar,” ungkap Dradjad.
Sebagai langkah untuk menutupi kekurangan anggaran dan meningkatkan penerimaan negara, pemerintahan Prabowo berencana mengejar potensi pajak yang selama ini belum digarap maksimal. Dradjad menyebut, pemerintah sudah memiliki data dan informasi yang detail mengenai para pengemplang pajak serta sumber-sumber penerimaan negara yang belum tergali.
"Bahkan, kami bisa mengecek hal-hal yang sangat spesifik, hingga ke tingkat yang sangat rinci. Ternyata memang masih ada banyak sumber penerimaan negara yang belum tersentuh," jelasnya.
Dradjad menegaskan, pemerintahan Prabowo akan memprioritaskan penertiban para pengemplang pajak yang selama ini lolos dari kewajiban. Harapannya, kekurangan anggaran negara pada 2025 dapat tertutupi tanpa harus bergantung pada utang atau menaikkan pajak bagi masyarakat yang sudah taat membayar.
Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memang berencana menutup kekurangan anggaran belanja negara pada tahun 2025 dengan cara mengoptimalkan penerimaan negara yang selama ini bocor akibat praktik pengemplangan pajak. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menstabilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memaksimalkan pendapatan, terutama dari sektor pajak yang selama ini belum digarap optimal.
Dradjad juga menambahkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan belanja negara tahun depan, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp3.900 triliun. Namun, jumlah tersebut masih kurang sekitar Rp300 triliun dari alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025, yang sebesar Rp3.621,3 triliun.
“Ada kesenjangan antara anggaran yang telah disahkan dalam APBN dengan kebutuhan riil belanja negara. Kebutuhan kita minimal Rp3.900 triliun, jadi ada kekurangan sekitar Rp300 triliun,” pungkas Dradjad.
Memperkuat Sinergi Dalam Kerangka
Menurut Sri Mulyani, pertemuan tersebut adalah bagian dari agenda rutin yang dilakukan Kemenkeu untuk membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dalam kerangka #KemenkeuSatu.
Dalam diskusi itu, ia bersama para pimpinan Kemenkeu membahas sejumlah isu strategis, baik terkait tata kelola organisasi maupun tugas dan fungsi kementerian tersebut. Salah satu yang menjadi fokus pembahasan adalah capaian dalam Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK), yang menurutnya merupakan upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan Kemenkeu.
Selain itu, pertemuan juga menyoroti optimalisasi penerimaan pajak pada tahun anggaran 2025 melalui penerapan sistem CoreTax, serta penguatan sinergi antara pusat dan daerah.
“Diskusi padat menjelang akhir pekan, tapi kami tetap bersemangat karena ini adalah tugas yang sangat penting untuk masa depan bangsa Indonesia,” ungkap Sri Mulyani.
Dalam UU APBN 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, dengan belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun. Defisit anggaran diproyeksikan sebesar Rp616,19 triliun, sementara keseimbangan primer defisit tercatat Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
Target penerimaan perpajakan tahun 2025 dipatok sebesar Rp2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun. Untuk menggenjot penerimaan negara, Core Tax Administration System (CTAS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dioptimalkan sebagai tulang punggung utama penerimaan.
Di sisi belanja, alokasi untuk kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.541,36 triliun, dan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp919,87 triliun.
Optimalkan Penerimaan Negara
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menutupi kekurangan anggaran belanja negara pada tahun 2025 dengan mengoptimalkan penerimaan negara yang selama ini bocor akibat praktik pengemplangan pajak.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintahannya untuk menstabilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memastikan bahwa pendapatan negara bisa maksimal, terutama dari sektor perpajakan yang selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan belanja negara pada tahun depan, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp3.900 triliun. Namun, jumlah ini masih jauh dari alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025, yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Artinya, terdapat kekurangan sekitar Rp300 triliun yang harus segera diatasi.
“Ada kesenjangan antara anggaran yang telah disahkan dalam APBN dengan kebutuhan riil belanja negara. Kebutuhan kita minimal Rp3.900 triliun, jadi ada kekurangan sekitar Rp300 triliun,” ujar Dradjad saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.(*)