KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan jumlah petani milenial di Indonesia.
Kata Sudaryono, saat ini, petani di Indonesia didominasi oleh generasi yang lebih tua, dengan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 38,02 persen petani merupakan generasi baby boomers berusia 41-56 tahun. Sebaliknya, petani muda hanya mencapai 21,93 persen, atau sekitar 6,2 juta orang.
“Untuk mengatasi ketimpangan ini, Kementerian Pertanian menargetkan untuk melahirkan 2,5 juta petani milenial melalui program Duta Petani Milenial (DPM) hingga tahun 2024,” ungkap Sudaryono dalam rilis yang dikutip, Selasa, 29 Oktober 2024.
Selain DPM, program lain yang diluncurkan yaitu Duta Petani Andalan (DPA), Penerapan Digitalisasi Pertanian (PDP), Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP), dan program magang petani ke luar negeri.
Katanya, inisiatif-inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah petani muda, tetapi juga untuk memulihkan ekonomi masyarakat pertanian, membangkitkan semangat wirausaha, dan meningkatkan produksi pangan serta peternakan.
Menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 4 Tahun 2019, petani milenial didefinisikan sebagai individu berusia 19 hingga 39 tahun yang mampu beradaptasi dengan teknologi digital. Sudaryono pun mengajak generasi milenial untuk aktif menciptakan solusi inovatif dalam sektor pertanian, mengingat potensi besar mereka dalam memanfaatkan teknologi.
“Kita berada di era di mana teknologi informasi dan komunikasi dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas pertanian. Saya mendorong milenial untuk berpartisipasi dalam berbagai program yang mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan generasi muda. Menurutnya, sektor pertanian memerlukan bukan hanya tenaga kerja, tetapi juga inovasi dalam pengelolaan sumber daya, pemasaran, dan distribusi produk.
“Kita perlu menciptakan platform digital yang memfasilitasi interaksi antara petani dan konsumen serta mendukung usaha kecil dan menengah di bidang pertanian,” pungkas Sudaryono.
Prabowo akan Putihkan Utang 6 Juta Petani dan Nelayan
Ketua Dewan Penasihan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan untuk menghapus utang jutaan petani dan nelayan di Indonesia. Hashim menjelaskan bahwa Perpres ini diharapkan akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada minggu depan.
“Mungkin minggu depan, Bapak Presiden akan menandatangani Perpres tersebut. Ada jutaan petani dan nelayan yang masih terjebak dalam utang lama, utang yang berasal dari krisis moneter tahun 1998, serta utang yang timbul pada 2008 dan tahun-tahun sebelumnya,” kata Hashim di acara diskusi di Menara KADIN Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024.
Kondisi utang yang mengikat ini telah membuat petani dan nelayan kesulitan dalam mengakses pinjaman dari lembaga keuangan.
“Setiap kali masuk ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK (Otoritas Jasa Keuangan), mereka selalu ditolak. Hal ini terjadi karena mereka masih memiliki utang Rp10 juta, Rp15 juta, atau Rp20 juta,” ujar adik kandung Prabowo Subianto ini.
Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa utang-utang tersebut sebenarnya sudah lama dibekukan oleh bank, tetapi hak tagih bank masih ada. “Akibatnya, sekitar 5-6 juta petani yang memiliki utang lama tidak dapat mengajukan pinjaman baru dari bank,” jelasnya.
Hashim menekankan bahwa kondisi ini mendorong para petani dan nelayan untuk mencari sumber pembiayaan yang tidak resmi, seperti rentenir dan pinjaman online.
“Saya pernah menyampaikan hal ini kepada Pak Prabowo. Ini adalah masalah yang harus diatasi. Tahun lalu, kami sudah merekam masalah ini dan Pak Prabowo sepakat untuk melakukan perubahan,” ungkap Hashim.
Dalam prosesnya, Hashim melibatkan tim perbankan untuk membahas dampak dari kebijakan ini terhadap sektor perbankan di Indonesia.
“Kami bertanya kepada tim ekonomi apakah langkah ini akan merusak sistem perbankan. Akhirnya, kami mendapat penjelasan bahwa langkah ini tidak akan merusak, karena utang tersebut sudah dihapus-bukukan,” jelasnya.
Dengan adanya Perpres pemutihan utang yang sedang disusun oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas, diharapkan para petani dan nelayan dapat kembali mendapatkan akses ke pinjaman perbankan.
“Mungkin minggu depan, Pak Prabowo akan menandatangani Perpres ini. Semua sudah disiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” imbuh politisi Partai Gerindra ini.
Langkah ini dianggap sebagai salah satu strategi untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Hashim berpendapat, jika kebijakan ini berhasil dilaksanakan, maka sekitar 5-6 juta petani dan nelayan, beserta keluarganya, akan mendapatkan peluang baru.
“Dengan demikian, sekitar 30-40 juta orang akan merasakan dampak positif dari kebijakan ini,” tuturnya. (*)