Logo
>

Kementerian PKP Alokasikan Rp5,27 Triliun untuk Program 3 Juta Rumah 2025

Ditulis oleh Ayyubi Kholid
Kementerian PKP Alokasikan Rp5,27 Triliun untuk Program 3 Juta Rumah 2025

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,274 triliun dalam tahun anggaran 2025. Dana ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, pengembangan infrastruktur perumahan di berbagai wilayah Indonesia, serta operasional kementerian.

    “Anggaran ini merupakan bagian dari alokasi total Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 116,227 triliun. Dari total tersebut, Rp110,961 triliun dialokasikan untuk Kementerian PU, sedangkan Rp5,274 triliun untuk Kementerian PKP,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.

    Selain anggaran utama, terdapat tambahan pembiayaan sebesar Rp35,49 triliun dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dana ini akan digunakan untuk pembiayaan 234.200 unit rumah melalui berbagai skema, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

    Rincian Alokasi Anggaran Per Direktorat

    Menteri Maruarar memaparkan pembagian dana ke sejumlah direktorat di Kementerian PKP sebagai berikut:

    Ditjen Kawasan Permukiman

    Alokasi: Rp0,212 triliun

    Penggunaan:

    • Sinkronisasi program
    • Verifikasi data dan evaluasi kegiatan
    • Peningkatan kualitas kawasan seperti Panjunan di Cirebon dan Kampung Ceria di Lubuk Linggau

    Ditjen Perumahan Perdesaan

    Alokasi: Rp0,908 triliun

    Penggunaan:

    • Bantuan Rumah Swadaya (BSPS)
    • Pembangunan rumah khusus di Daerah Otonomi Baru (DOB)
    • Pemulihan pascabencana di Lebak dan Ternate

    Ditjen Perumahan Perkotaan

    Alokasi: Rp3,707 triliun

    Penggunaan:

    • Pembangunan rumah susun (rusun) untuk TNI, ASN, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
    • Renovasi Wisma Atlet Kemayoran
    • Penyediaan sarana dan utilitas untuk 10.550 unit rumah MBR di berbagai provinsi

    Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

    Alokasi: Rp 0,078 triliun

    Penggunaan:

    • Pengembangan sistem pembiayaan perumahan

    Inspektorat Jenderal

    Alokasi: Rp 0,009 triliun

    Penggunaan:

    • Layanan audit dan pengawasan keuangan.

    Sekretariat Jenderal

    Alokasi: Rp0,359 triliun

    Penggunaan:

    • Operasional kementerian
    • Pembayaran gaji
    • Layanan data dan produk hukum

    Pembagian anggaran antara Kementerian PU dan Kementerian PKP merupakan hasil kesepakatan terkait pemisahan alokasi berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Menteri Maruarar menegaskan bahwa pengelolaan dana akan dilakukan dengan transparansi untuk memastikan tercapainya target Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional.

    Bakal Berdampak pada Konsumsi Listrik

    Sementara itu, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa Program 3 Juta Rumah yang sedang dijalankan akan memberikan dampak besar terhadap konsumsi listrik di Indonesia.

    Saat ini, sekitar 91 persen dari pelanggan PLN adalah rumah tangga, dengan total 83 juta pelanggan. Setiap tahunnya, PLN mencatat penambahan sekitar 3 juta pelanggan, yang membuat total permintaan listrik saat ini mencapai 122 TWh (Terra Watt Hour) per tahun.

    Dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, konsumsi listrik diperkirakan akan meningkat sebesar 6,3 TWh, sehingga total konsumsi listrik Indonesia diprediksi akan mencapai sekitar 128,3 TWh per tahun.

    “Tentu saja dengan penambahan dari Program 3 Juta Rumah per tahun akan meningkatkan konsumsi demand sekitar 6,3 TWh per tahun,” kata Darmawan dalam dialog interaktif di Menara BTN, Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024

    Untuk memenuhi peningkatan konsumsi ini, PLN membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 1 Gigawatt setiap tahunnya.

    Dia menekankan bahwa permintaan listrik dari Program 3 Juta Rumah ini tidak akan terkonsentrasi di satu lokasi, melainkan akan tersebar di berbagai wilayah.

    “Nah tentu saja ini artinya adalah bukan concentrated demand, tapi adalah distributed demand,” jelas Darmawan.

    Dia pun merinci saat ini permintaan listrik dari semua sektor, termasuk rumah tangga, pertanian, maritim, dan sektor lainnya, mencapai sekitar 122 TWh per tahun.

    “Jadi saat ini sudah ada pernambahan 3 juta pelanggan dari electrifying lifestyle, agriculture, marine, dan lain-lain,” tuturnya.

    Lanjut Darmawan, konsumsi listrik per kapita di Indonesia saat ini berada di angka sekitar 1.263 kWh (Kilowatt Hour) per tahun, yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    Namun, Darmawan memperkirakan bahwa dengan proyeksi Indonesia Emas pada tahun 2045, konsumsi listrik per kapita akan meningkat tiga kali lipat menjadi sekitar 4.000 kWh per tahun.

    “Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, konsumsi per kapita listrik kita itu hanya sekitar 1.263 kWh per tahun. Nah, di tahun 2045 ini dengan adanya target ‘Indonesia Emas’ diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat, menjadi sekitar 4.000 kWh per tahun,” ungkap Darmawan. (*)

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Ayyubi Kholid

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.