KABARBURSA.COM - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,274 triliun dalam tahun anggaran 2025. Dana ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, pengembangan infrastruktur perumahan di berbagai wilayah Indonesia, serta operasional kementerian.
“Anggaran ini merupakan bagian dari alokasi total Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 116,227 triliun. Dari total tersebut, Rp110,961 triliun dialokasikan untuk Kementerian PU, sedangkan Rp5,274 triliun untuk Kementerian PKP,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.
Selain anggaran utama, terdapat tambahan pembiayaan sebesar Rp35,49 triliun dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dana ini akan digunakan untuk pembiayaan 234.200 unit rumah melalui berbagai skema, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Rincian Alokasi Anggaran Per Direktorat
Menteri Maruarar memaparkan pembagian dana ke sejumlah direktorat di Kementerian PKP sebagai berikut:
Ditjen Kawasan Permukiman
Alokasi: Rp0,212 triliun
Penggunaan:
- Sinkronisasi program
- Verifikasi data dan evaluasi kegiatan
- Peningkatan kualitas kawasan seperti Panjunan di Cirebon dan Kampung Ceria di Lubuk Linggau
Ditjen Perumahan Perdesaan
Alokasi: Rp0,908 triliun
Penggunaan:
- Bantuan Rumah Swadaya (BSPS)
- Pembangunan rumah khusus di Daerah Otonomi Baru (DOB)
- Pemulihan pascabencana di Lebak dan Ternate
Ditjen Perumahan Perkotaan
Alokasi: Rp3,707 triliun
Penggunaan:
- Pembangunan rumah susun (rusun) untuk TNI, ASN, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- Renovasi Wisma Atlet Kemayoran
- Penyediaan sarana dan utilitas untuk 10.550 unit rumah MBR di berbagai provinsi
Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Alokasi: Rp 0,078 triliun
Penggunaan:
- Pengembangan sistem pembiayaan perumahan
Inspektorat Jenderal
Alokasi: Rp 0,009 triliun
Penggunaan:
- Layanan audit dan pengawasan keuangan.
Sekretariat Jenderal
Alokasi: Rp0,359 triliun
Penggunaan:
- Operasional kementerian
- Pembayaran gaji
- Layanan data dan produk hukum
Pembagian anggaran antara Kementerian PU dan Kementerian PKP merupakan hasil kesepakatan terkait pemisahan alokasi berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Menteri Maruarar menegaskan bahwa pengelolaan dana akan dilakukan dengan transparansi untuk memastikan tercapainya target Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional.
Bakal Berdampak pada Konsumsi Listrik
Sementara itu, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa Program 3 Juta Rumah yang sedang dijalankan akan memberikan dampak besar terhadap konsumsi listrik di Indonesia.
Saat ini, sekitar 91 persen dari pelanggan PLN adalah rumah tangga, dengan total 83 juta pelanggan. Setiap tahunnya, PLN mencatat penambahan sekitar 3 juta pelanggan, yang membuat total permintaan listrik saat ini mencapai 122 TWh (Terra Watt Hour) per tahun.
Dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, konsumsi listrik diperkirakan akan meningkat sebesar 6,3 TWh, sehingga total konsumsi listrik Indonesia diprediksi akan mencapai sekitar 128,3 TWh per tahun.
“Tentu saja dengan penambahan dari Program 3 Juta Rumah per tahun akan meningkatkan konsumsi demand sekitar 6,3 TWh per tahun,” kata Darmawan dalam dialog interaktif di Menara BTN, Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024
Untuk memenuhi peningkatan konsumsi ini, PLN membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 1 Gigawatt setiap tahunnya.
Dia menekankan bahwa permintaan listrik dari Program 3 Juta Rumah ini tidak akan terkonsentrasi di satu lokasi, melainkan akan tersebar di berbagai wilayah.
“Nah tentu saja ini artinya adalah bukan concentrated demand, tapi adalah distributed demand,” jelas Darmawan.
Dia pun merinci saat ini permintaan listrik dari semua sektor, termasuk rumah tangga, pertanian, maritim, dan sektor lainnya, mencapai sekitar 122 TWh per tahun.
“Jadi saat ini sudah ada pernambahan 3 juta pelanggan dari electrifying lifestyle, agriculture, marine, dan lain-lain,” tuturnya.
Lanjut Darmawan, konsumsi listrik per kapita di Indonesia saat ini berada di angka sekitar 1.263 kWh (Kilowatt Hour) per tahun, yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Namun, Darmawan memperkirakan bahwa dengan proyeksi Indonesia Emas pada tahun 2045, konsumsi listrik per kapita akan meningkat tiga kali lipat menjadi sekitar 4.000 kWh per tahun.
“Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, konsumsi per kapita listrik kita itu hanya sekitar 1.263 kWh per tahun. Nah, di tahun 2045 ini dengan adanya target ‘Indonesia Emas’ diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat, menjadi sekitar 4.000 kWh per tahun,” ungkap Darmawan. (*)