Logo
>

Kementerian PKP Klaim Progres Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 91,36 Persen

Ditulis oleh Ayyubi Kholid
Kementerian PKP Klaim Progres Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 91,36 Persen

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan pembangunan rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 91,36 persen.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, meski pemindahan ASN ke IKN tertunda, rusun tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, salah satunya adalah untuk paskibraka saat bertugas pada peringatan 17 Agustus 2024.

    “Seperti untuk acara-acara kenegaraan yang dimanfaatkan oleh tamu dari berbagai institusi, termasuk oleh Otorita IKN,” ujar Iwan dalam keterangan resminya, Kamis, 26 Desember 2024.

    Sementara itu, Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar menjelaskan bahwa pembangunan 47 tower rusun terbagi dalam enam paket pekerjaan.

    Rinciannya, Paket 1 Konstruksi Rusun ASN 1 mencakup 9 tower dengan progres 91,02 persen. Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 terdiri dari 8 tower dengan progres 83,84 persen.

    Selanjutnya, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower mencapai progres 85,16 persen, dan Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 dengan 8 tower telah mencapai 87,81 persen.

    Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres meliputi 9 tower dengan progres 89,91 persen, sedangkan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower sudah mencapai 92,44 persen.

    “Saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 tower rusun tersebut sudah sebesar 91,36 persen,” jelasnya.

    Di luar enam paket itu, Aswin juga mengungkapkan bahwa pembangunan 9 tower lainnya telah dimulai. Proyek ini meliputi 2 tower untuk asrama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), 3 tower Hunian Modular TNI, dan 4 tower Hunian Vertikal Negara di IKN.

    Habiskan Dana Rp89 Triliun

    Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa hingga Desember 2024, pembangunan IKN telah menghabiskan anggaran Rp89 triliun. Dana jumbo tersebut digunakan untuk 109 paket proyek yang keseluruhan progresnya diklaim telah mencapai 61,7 persen.

    “Kami tetap semangat untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Alokasi anggaran tetap tersedia di Kementerian PU untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan kami juga sudah mulai mempersiapkan pemindahan ke IKN,” kata Diana beberapa waktu lalu.

    Lebih rinci, progres pembangunan untuk batch 1 (kontrak 2020-Maret 2023) mencakup 40 paket senilai Rp25,1 triliun, dengan capaian 95,8 persen. Untuk batch 2 (kontrak April-November 2023), sebanyak 31 paket senilai Rp27,6 triliun tercatat mencapai 75,1 persen. Sementara itu, untuk batch 3 (kontrak Desember 2023-2024), yang mencakup 38 paket senilai Rp36,2 triliun, baru mencapai 27,9 persen.

    Diana menegaskan bahwa pembangunan akan terus dilakukan dengan disiplin untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN, terutama menjelang pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota pada 2028.

    Keputusan pemindahan ibu kota, menurut arahan Presiden Prabowo Subianto, harus tetap dilaksanakan, salah satunya untuk mengantisipasi ancaman peningkatan muka air laut yang membahayakan Jakarta. Prabowo juga berencana memulai aktivitas kantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    Selain itu, Diana mengungkapkan, Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan siap diresmikan, termasuk Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

    “Selain pembangunan infrastruktur, kami juga memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan, terutama dalam pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi. Kami ingin memastikan bahwa ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait usulan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun. Anggaran ini diusulkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana legislatif serta yudikatif di IKN.

    “Kami sedang mengajukan tambahan anggaran ke Bappenas dan Menteri Keuangan sebesar Rp8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” kata Basuki saat ditemui di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.

    Ia menjelaskan bahwa dana tersebut juga akan digunakan untuk mempercepat pembangunan konektivitas di IKN. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini juga menyatakan bahwa pelelangan proyek pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan dimulai pada awal 2025.

    “Pelelangan proyek ini akan dimulai pada Januari. Bulan depan sudah mulai,” ujarnya.

    Tender Pembangunan IKN

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menggelar tender proyek pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Nilai proyeknya Rp104.032.000.000.

    Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PU, proyek tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan nilai pagu Rp104.032.000.000, yang terdiri dari anggaran 2024 sebesar Rp10.403.200.000 dan anggaran 2025 sebesar Rp93.628.800.000.

    Untuk diketahui, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan berbagai skema untuk mengakomodasi kebutuhan warga yang terdampak oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meluncurkan program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.

    Program ini mencakup sejumlah bentuk kompensasi, termasuk pembangunan rusun untuk warga yang harus direlokasi.

    Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang kini tergabung dalam Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa PDSK Plus tidak hanya menawarkan ganti rugi finansial, tetapi juga menyediakan hunian baru sebagai pengganti tempat tinggal warga yang terdampak oleh pembangunan.

    “Pendekatan PDSK Plus ini dirancang untuk menangani dampak sosial secara komprehensif. Selain ganti rugi, kami juga memastikan bahwa warga yang terdampak mendapatkan tempat tinggal baru. Oleh karena itu, kami sedang menyiapkan pembangunan rumah susun untuk mereka,” kata Iwan dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI, Senin, 9 Desember 2024.

    Pembangunan rusun ini ditargetkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdampak oleh proyek pembangunan IKN. Namun, proses pembangunan masih berada pada tahap tender.

    “Rumah susun ini dirancang untuk memastikan bahwa perhatian terhadap warga terdampak tetap terjaga, meskipun ada percepatan pembangunan IKN. Kami tidak ingin hanya fokus pada pembangunan kota, sementara masyarakat di sekitar proyek justru terabaikan,” jelasnya. (*)

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Ayyubi Kholid

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.