KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan rencana pembangunan Kompleks Parlemen Republik Indonesia atau Gedung DPR/MPR dan DPD RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dimulai pada 2025.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa tahapan awal proyek tersebut akan diawali dengan proses lelang yang dijadwalkan berlangsung pada kuartal pertama tahun 2025.
Saat ini, dokumen lelang masih dalam proses tinjauan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Proses lelang akan dimulai pada 2025, tetapi dokumennya masih direview oleh BPKP,” ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, 6 Desember 2024.
Dody menyebut fokus utama saat ini adalah menyelesaikan fasilitas bagi pejabat eksekutif, seperti Kantor dan Istana Kepresidenan, sebelum memulai pembangunan gedung parlemen.
“Proses lelang untuk gedung DPR RI rencananya dimulai kuartal I-2025, tetapi semua anggaran masih ditahan sambil menunggu hasil tinjauan dari BPKP,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mempercepat pembangunan fasilitas legislatif, yudikatif, serta hunian dan infrastruktur pendukung lainnya. Basuki optimistis seluruh fasilitas utama, termasuk hunian, dapat diselesaikan pada 2028.
“Targetnya, semua fasilitas eksekutif, legislatif, yudikatif, serta hunian harus siap pada 2028. Selama ada program dan anggarannya, saya akan kerjakan,” tegas Basuki.
Kapan Prabowo Berkantor di IKN?
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, direncanakan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus 2028. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa target tersebut tidak akan mengalami keterlambatan yang signifikan.
“Targetnya, Pak Prabowo pada 17 Agustus 2028 sudah mulai berkantor di sana (IKN),” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Sabtu, 7 Desember 2024.
Dody menjelaskan, Presiden Prabowo masih menunggu penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana legislatif serta yudikatif di IKN sebelum mulai berkantor di lokasi tersebut.
Sementara itu, pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan IKN, terutama untuk mendukung ekosistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Paling lambat 17 Agustus 2029, seluruh elemen eksekutif, legislatif, yudikatif, beserta ASN Jakarta akan berada di IKN,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.
Akan tetapi, Supratman menyebut penetapan Keppres pemindahan status ibu kota itu belum akan diteken dalam waktu dekat.
“Soal deadline-nya (Keppres pemindahan ibu kota), karena pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar ya, baik itu legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatifnya terpenuhi (di IKN). Itu aja, nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa 19 November 2024.
IKN Tetap Dilanjutkan
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap dilanjutkan. Prioritas utama diarahkan pada penyelesaian pusat pemerintahan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Presiden sudah menegaskan pembangunan IKN akan terus berjalan, namun difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan,” ujar AHY saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu 30 November 2024.
Fasilitas pemerintahan yang menjadi prioritas mencakup gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut AHY, penataan infrastruktur ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan di IKN.
“Pembangunan ini lebih terarah pada central for government, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Itu yang akan menjadi fokus utama,” jelasnya.
Namun, tantangan anggaran menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan proyek besar ini. AHY mengakui, keterbatasan fiskal mendorong pemerintah untuk mencari solusi pembiayaan alternatif, termasuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri.
“Anggaran harus kita distribusikan ke berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu, kita mengupayakan sumber pendanaan dari berbagai investasi, baik domestik maupun asing, untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN,” tambah AHY.
Pemerintah juga berharap peran aktif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam proyek ini. AHY menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha besar, dan UMKM untuk mempercepat pembangunan IKN.
“Kadin harus menjadi mitra strategis yang mampu menghubungkan pengusaha dari semua level, mulai dari perusahaan besar hingga UMKM. Kita perlu melibatkan semua pihak dalam membangun infrastruktur,” ajaknya.
AHY memastikan kerja sama erat dengan Otorita IKN akan terus dilakukan untuk merampungkan perencanaan pusat pemerintahan, termasuk fasilitas legislatif dan yudikatif.
“Kita akan berkoordinasi dengan Otorita IKN, seperti Pak Basuki (Ketua OIKN), untuk memastikan rencana pembangunan pusat parlemen dan yudikatif berjalan sesuai target,” tandasnya. (*)