Kerugian BUMN Per Tahun Rp50 Triliun, Danantara Bereskan Aset Hotel Milik Negara

KABARBURSA.COM – Angka kerugian badan usaha milik negara atau BUMN ternyata jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan laporan keuangan. Setiap tahun, BUMN menanggung beban hingga sekitar Rp50 triliun. Separuhnya tercatat jelas dalam pembukuan, separuh lainnya tersembunyi dalam lapisan inefisiensi yang selama ini luput dari sorotan publik.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, membeberkan kerugian langsung BUMN mencapai Rp20 triliun per tahun. Angka ini berasal dari akumulasi kerugian anak-anak usaha yang secara resmi tercantum dalam laporan keuangan perusahaan pelat merah.

“Total akumulasi loss anak perusahaan BUMN dalam satu tahun mencapai Rp20 triliun,” ujar Dony di Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

Namun persoalan tidak berhenti di sana. Di luar kerugian yang terlihat di laporan laba rugi, terdapat beban tak kasat mata yang justru nilainya lebih besar. Dony menyebut adanya kerugian tidak langsung akibat struktur usaha yang berlapis-lapis, transaksi yang saling tumpang tindih, serta operasional yang tidak efisien. “Indirect loss karena inefisiensi dan anak perusahaan yang merugi mencapai Rp30 triliun,” kata Dony.

Jika digabungkan, total potensi kerugian BUMN setiap tahun mendekati Rp50 triliun. Angka ini menjadi salah satu alasan utama mengapa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memilih jalur konsolidasi besar-besaran, bukan sekadar tambal sulam manajemen.

Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang saat ini lebih dari seribu perusahaan dipangkas menjadi sekitar 300 entitas saja. Prosesnya tidak sederhana. Ada merger, restrukturisasi, hingga penutupan perusahaan yang dinilai tak lagi layak secara bisnis.

Meski begitu, Dony menegaskan konsolidasi ini tidak diarahkan pada pemutusan hubungan kerja. Ia menyebut biaya tenaga kerja BUMN relatif kecil dibandingkan kerugian yang ditanggung negara. “Biaya tenaga kerja hanya Rp2 triliun, jauh lebih kecil dibanding kerugian Rp20 triliun,” ujarnya.

Menurut Dony, menyerap dan menata ulang tenaga kerja jauh lebih masuk akal ketimbang membiarkan perusahaan terus merugi tanpa perbaikan struktur.

Ia mengakui proses penataan BUMN bukan pekerjaan instan. Sepanjang tahun lalu saja, pemerintah telah menyelesaikan 21 persoalan besar di sejumlah BUMN strategis. Mulai dari industri gula, restrukturisasi Waskita Karya, hingga penataan ulang Krakatau Steel.

Sektor penerbangan juga ikut disentuh. Garuda Indonesia dan seluruh anak usahanya kini telah mencatatkan ekuitas positif. Maskapai berbiaya rendah Citilink bahkan diproyeksikan mulai mencetak laba dalam waktu dekat.

“Tahun depan Citilink ditargetkan mencatat laba sekitar USD6 juta hingga USD9 juta,” ungkap Dony. Angka tersebut berarti setara dengan Rp101,1 miliar hingga Rp151,6 miliar.

Langkah berikutnya yang kini menjadi perhatian Danantara adalah sektor perhotelan milik negara. Di sektor ini, masalah utamanya bukan hanya rugi, melainkan terpecah-pecahnya kepemilikan dan pengelolaan aset.

Dony menyebut hampir seluruh BUMN memiliki unit usaha hotel, dengan model kepemilikan dan manajemen yang berdiri sendiri-sendiri. Kondisi ini membuat aset sulit berkembang optimal. “Kami perlu menyatukan aset agar pengelolaannya lebih terarah dan efisien,” kata Dony.

Danantara menargetkan konsolidasi sekitar 100 hotel milik BUMN bisa dirampungkan tahun ini. Proses penataan yang telah dimulai sejak tahun lalu itu kini masuk ke tahap penyatuan aset secara menyeluruh dan diharapkan tuntas dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan. Seluruh aset perhotelan BUMN saat ini telah ditempatkan di bawah PT Hotel Indonesia Natour yang beroperasi dengan nama InJourney Hospitality sebagai holding operasionalnya.

Setelah konsolidasi rampung, Danantara juga membuka ruang bagi masuknya mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dari aset-aset tersebut. Kerja sama akan dirancang secara fleksibel, menyesuaikan karakter masing-masing hotel dan minat investor, dengan opsi mulai dari pembentukan usaha patungan hingga pelepasan sebagian kepemilikan aset.

Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong keterlibatan swasta di sektor-sektor yang bisa dikelola secara profesional. “Bisnis yang bisa dilakukan swasta, kami beri ruang partisipasi,” kata Dony.

Ia menegaskan tidak semua sektor harus dikelola penuh oleh negara. Justru dengan menggandeng investor berpengalaman, kualitas layanan dan manajemen hotel nasional bisa meningkat lebih cepat.

Danantara berharap konsolidasi ini tidak hanya memperbaiki neraca keuangan BUMN, tetapi juga memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia di tingkat regional dan global. Dalam jangka panjang, hotel-hotel milik negara diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.(Adi Subchan).