KABARBURSA.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), KKP berkomitmen menyediakan sumber protein berkualitas melalui produk perikanan untuk mendukung keberhasilan program tersebut.
KKP telah mengembangkan budidaya perikanan berbasis potensi lokal dengan fokus pada komoditas unggulan di masing-masing wilayah. Pendekatan ini selaras dengan konsep MBG yang memanfaatkan kearifan lokal dan menyesuaikan dengan karakteristik tematik daerah.
"Makan bergizi ini peluang besar untuk menyerap hasil budi daya perikanan karena pasarnya sudah ada," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 November 2024.
Trenggono menjelaskan, KKP telah membuat berbagai modeling budidaya yang siap dikembangkan di berbagai wilayah. Salah satunya adalah modeling budi daya ikan nila salin di Karawang. Metode budidaya pada program modeling telah siap diterapkan dalam upaya revitalisasi tambak-tambak idle yang ada di sepanjang jalur Pantura dari Banten hingga Jawa Timur.
Adapun luasan tambak idle mencapai 78 ribu hektare dan di tahap 1 revitalisasi akan menyasar 13 ribu hektare di tahun 2025. "Kita akan buat budi daya perikanan tematik sesuai dengan potensi yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan pangan MBG," ujarnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan KKP dalam pelaksanaan program MBG. Sinergi bahkan akan dilakukan dalam upaya pencapaian target swasembada pangan nasional.
Dadan mengatakan sebanyak 85 persen dari total anggaran MBG akan dialokasikan membeli bahan lokal yang bersifat tematik. Jika ada daerah yang memiliki potensi perikanan, misalnya, maka 85 persen anggaran akan digunakan untuk membeli ikan, sementara sisanya untuk pembiayaan memasak.
"Kalau daerah MBG banyak ikan, ya kita kasih ikan. Kalau telur ya kita kasih telur. Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” jelas Dadan.
Diketahui Menteri Trenggono tengah mengejar implementasi kebijakan berbasis ekonomi biru. Salah satunya yaitu pengembangan budidaya perikanan yang dinilai mampu memenuhi ketahanan pangan tanpa merusak ekologi.
Sinergi Lintas Kementerian
KKP memperkuat sinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk mengoptimalkan potensi daerah penghasil produk kelautan dan perikanan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, seperti MBG dan Swasembada Pangan.
Kerja sama antara dua kementerian itu ditandai dengan penandatanganan dokumen kesepahaman bersama oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2024.
Dengan kesepakatan ini, pengelolaan desa-desa penghasil produk kelautan dan perikanan diharapkan semakin optimal. Sebelumnya, KKP telah menjalankan program kampung perikanan budi daya dan kampung nelayan maju untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil perikanan. Program ini melibatkan masyarakat pembudidaya dan nelayan di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita bisa berakselerasi lebih cepat karena Kemendes juga menyambut dengan baik karena ini bisa langsung kerja sama. Sehingga desa-desa perikanan seperti desa lele, patin, ikan mas, gurame bisa tumbuh dengan baik,” jelas Trenggono.
Ruang lingkup kesepahaman bersama meliputi sinergi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa dan daerah tertinggal berbasis pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi desa di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.
Trenggono menambahkan, sinergi bersama Kemendes PDT sekaligus untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni MBG dan swasembada pangan. Melalui pengelolaan bersama, daerah-daerah penghasil perikanan akan semakin produktif dan hasilnya dapat menyokong kebutuhan bahan baku produksi MBG secara berkelanjutan.
Dengan demikian, nelayan dan pembudidaya di desa setempat bisa ikut merasakan manfaat ekonomi dari program unggulan pemerintah tersebut. “Ini untuk menyokong bahan baku di dapur-dapur tempat memasak makan bergizi gratis itu tersedia, salah satunya melalui produk perikanan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengungkapkan ada lebih dari 75 ribu desa di Indonesia yang masing-masing memiliki potensi keunikannya, termasuk di bidang kelautan dan perikanan. Kolaborasi dengan KKP untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang ada sehingga pertumbuhan ekonomi di desa bisa terus meningkat.
Selain itu, kolaborasi ini untuk menyokong program swasembada pangan dan makan bergizi gratis melalui produktivitas masyarakat desa. Pihaknya bahkan mengalokasikan 20 persen dari dana desa sebesar Rp71 triliun khusus untuk mendukung program ketahanan pangan melalui BUMDes.
Yandri mengatakan anggaran yang disiapkan akan diarahkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi agar tidak habis dalam sekali penggunaan. Ia menekankan pentingnya mendorong potensi desa-desa perikanan untuk menunjang ketahanan pangan, khususnya dari protein.
Program ini juga dikaitkan dengan inisiatif makan bergizi gratis sehingga desa-desa penghasil tidak hanya menjadi penonton.
"Misal desa di Banten, tapi bahan bakunya diambil dari Bogor, atau Cianjur. Ikan di Serang bisa dimaksimalkan ikannya, mungkin rempahnya (juga),” kata Yandri.(*)