KABARBURSA.COM – Di balik eskalasi politik dan militer yang terjadi di Venezuela, tekanan paling cepat dan nyata justru bekerja melalui jalur ekonomi. Gangguan pada distribusi minyak, pengapalan, dan arus devisa menunjukkan bagaimana krisis geopolitik dapat berfungsi sebagai senjata ekonomi yang melumpuhkan tanpa harus menghancurkan infrastruktur produksi secara langsung.
Dampak ekonomi dari eskalasi ini paling cepat tercermin di sektor minyak, yang selama ini menjadi tulang punggung devisa Venezuela. Meski fasilitas produksi dan pengilangan milik PDVSA dilaporkan tidak mengalami kerusakan berarti, tekanan justru muncul pada sisi distribusi dan pengapalan.
Sejak Desember 2025, blokade terhadap tanker serta penyitaan kargo telah memangkas ekspor minyak Venezuela hingga sekitar separuh dari level 950.000 barel per hari yang tercatat pada November.
Situasi tersebut diperparah oleh sikap perusahaan pelayaran internasional yang menghindari perairan Venezuela, menyebabkan penumpukan stok minyak di pelabuhan dan anjloknya aktivitas ekspor.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak selalu diwujudkan melalui kerusakan fisik. “Gangguan logistik dan kepastian pengapalan sudah cukup untuk melumpuhkan devisa,” kata Syafruddin dalam keterangannya, Senin, 5 Januari 2026.
Tekanan dari luar tersebut kemudian menimpa kondisi moneter domestik yang sejak awal berada dalam posisi rapuh. Data menunjukkan uang beredar luas atau M2 tumbuh sekitar 382 persen secara tahunan pada November 2025, sementara basis uang atau M0 melonjak sekitar 521 persen.
Pada saat yang sama, suku bunga kredit bank komersial berada di kisaran 58 persen, inflasi konsumen mencapai 23,6 persen, dan cadangan devisa bank sentral hanya sekitar USD 13,6 miliar.
Dengan struktur ekonomi seperti itu, guncangan dari sisi eksternal dengan mudah diterjemahkan menjadi tekanan terhadap harga dan nilai tukar.
“Guncangan devisa mudah memicu kenaikan harga dan mempercepat pelarian ke mata uang asing,” ujarnya. Ia menilai, dalam krisis yang berkepanjangan, fungsi uang domestik sebagai penyimpan nilai semakin tergerus.
Dari sisi diplomasi, Rusia dan China secara terbuka menolak tindakan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai preseden berbahaya. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas serangan tersebut setelah Kolombia mengajukan permintaan resmi dengan dukungan kedua negara itu. Sekretaris Jenderal PBB juga menilai aksi tersebut mengancam prinsip dasar Piagam PBB, khususnya terkait kedaulatan dan non-intervensi.
Menurut Syafruddin, sikap Rusia dan China menegaskan bahwa persoalan Venezuela melampaui isu pergantian rezim semata. “Ini ujian apakah norma non-intervensi masih punya daya paksa,” katanya.
Kritik turut muncul dari dalam Amerika Serikat. Sejumlah anggota Kongres menilai Presiden Trump melanggar Konstitusi karena melancarkan serangan tanpa otorisasi legislatif.
Syafruddin menilai kritik tersebut penting karena menunjukkan bahwa dampak premanisme global tidak hanya dirasakan oleh negara sasaran. “Premanisme global juga menggerus tata kelola demokrasi di negara pelaku,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, pola premanisme global menciptakan biaya ekonomi tambahan melalui meningkatnya ketidakpastian dan terganggunya tata kelola.
Serangan siber yang mengacaukan sistem administrasi PDVSA memaksa perusahaan beralih ke proses manual, mendorong kenaikan biaya transaksi, serta mengacaukan perencanaan ekspor.
Syafruddin menegaskan bahwa dunia tidak boleh membiarkan praktik intervensi sepihak menjadi sesuatu yang lazim. “Intervensi sepihak tidak boleh dinormalisasi,” kata dia.
Bagi Indonesia, menurutnya, krisis Venezuela membawa pesan strategis yang jelas. “Perkuat ketahanan energi dan pangan, diversifikasi devisa, dan bangun kredibilitas institusi ekonomi,” ucap dia. Dengan fondasi yang kuat, tekanan geopolitik global tidak mudah berubah menjadi krisis domestik.(*)