KABARBURSA.COM – Badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi pupuk dan petrokimia, PT Pupuk Indonesia (Persero), mencetak laba bersih sebesar Rp6,25 triliun pada 2023, menurun 66,2 persen dari sebelumnya Rp18,51 triliun pada 2022. Hal ini sejalan dengan penurunan pendapatan tahun 2023 sebesar 23,8 persen menjadi Rp79,21 triliun, dibandingkan 2022 sebesar Rp103,96 triliun.
Merujuk data yang telah ditelusuri Kabarbursa.com, pada 2023 terjadi pergerakan harga komoditas global, yang terkait dengan industri pupuk, seperti amoniak, batuan fosfat, dan kalium klorida (KCl), mengarah pada penurunan signifikan. Penurunan harga komoditas ini berdampak pada kinerja ekspor Indonesia.
Selain itu, harga gas alam, yang merupakan komponen penting dalam produksi pupuk, juga mengalami kenaikan di pasar internasional. Hal ini turut memberikan tekanan pada biaya produksi pupuk domestik.
Khusus pada Maret 2023, kinerja ekspor Indonesia menurun akibat landainya harga komoditas sejalan dengan penurunan permintaan pasar global. Tak hanya itu, perlambatan ekonomi dunia ikut mengerek turun kinerja ekspor selama 2023 sehingga memengaruhi penerimaan negara meleset 40 persen dari target.
Dampak lainnya adalah pada ekonomi daerah penghasil komoditas. Penurunan harga komoditas dunia dapat menggerus pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sehingga diperlukan pengembangan hilirisasi dan sumber-sumber ekonomi lain atau baru.
Penurunan kinerja keuangan yang signifikan ini memunculkan spekulasi di kalangan publik, termasuk tudingan terkait dugaan manipulasi laporan keuangan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah.
Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan
Iskandarsyah, dalam laporannya, menegaskan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan Pupuk Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp8,3 triliun. Ia meminta Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) untuk segera memanggil Direktur Utama Pupuk Indonesia dan para direksinya.
Menurut dia, uang yang diduga diselewengkan merupakan aset negara dan harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, ditemukan adanya rekening yang tidak disajikan dalam neraca dengan nilai mencapai Rp7,978 triliun. Angka ini terdiri dari Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp707,874 miliar dan Penempatan Deposito Berjangka Rp7,270,50 miliar.
"Dengan data ini, kami akan terus mendorong Kejaksaan Agung untuk bertindak atas pencurian uang negara ini," tegas Iskandarsyah.
Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Dibantah
Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana membantah berita tentang adanya dugaan manipulasi dalam laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan kerugian negara.
“Pupuk Indonesia menegaskan bahwa pemberitaan mengenai dugaan manipulasi laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” ujar Wijaya, Jumat, 7 Maret 2025.
Wijaya menegaskan laporan keuangan perusahaan telah dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan diaudit kantor akuntan publik independen. Selain itu, laporan keuangan tersebut telah di-review oleh OJK sebagai bagian dari pengawasan otoritas pasar modal terhadap emiten yang menerbitkan obligasi.
“Kami berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan transparansi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen serta di-review oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai regulasi yang berlaku,” kata dia.
Terkait dengan tudingan adanya rekening yang tidak disajikan dalam neraca senilai Rp7,978 triliun, Wijaya mengatakan tuduhan tersebut tidak benar. Dia mengatakan seluruh dana telah dicatat dalam Laporan Posisi Keuangan atau Neraca pada Aset Lancar Lainnya sesuai standar akuntansi yang berlaku.
“Deposito berjangka lebih dari tiga bulan memang tidak dikategorikan sebagai kas dan setara kas, melainkan dikategorikan sebagai aset lancar lainnya. Sementara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo yang dialokasikan untuk Perjanjian Pelayanan Jasa Notional Pooling (PPJNP). Kedua hal tersebut telah tercatat, disajikan di dalam laporan keuangan, dan dilaporkan kepada publik,” ungkap Wijaya.
Sementara, mengenai tuduhan pencairan deposito sebesar Rp15,932 triliun yang tidak dilaporkan, Wijaya mengatakan perubahan saldo deposito yang dimiliki Pupuk Indonesia juga telah dicatat secara transparan dalam laporan keuangan.
Penurunan saldo yang terjadi, kata dia, juga telah dijelaskan karena adanya faktor-faktor, seperti penempatan ke dalam deposito jatuh tempo lebih dari tiga bulan, penempatan kas dalam kategori kas yang dibatasi penggunaannya, serta pencairan lainnya yang sesuai dengan prinsip akuntansi.
“Dengan demikian, Pupuk Indonesia menegaskan bahwa seluruh laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara transparan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Perusahaan senantiasa berpegang pada prinsip tata kelola yang baik, serta terus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” kata dia.
Dengan adanya kesimpulan itu, artinya akuntan publik yang independen telah menyimpulkan laporan keuangan Pupuk Indonesia disajikan secara wajar dalam semua aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Wijaya menjelaskan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pupuk Indonesia Tahun 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) dengan opini wajar tanpa modifikasi. (*)