KABARBURSA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyoroti serius tren penurunan tajam produksi minyak atau lifting nasional yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam acara Energi dan Mineral Forum 2025 di Jakarta, Senin, 26 Mei 2025, ia mengaku heran mengapa produksi minyak Indonesia terus merosot, sementara kebutuhan dalam negeri justru melonjak.
Data yang dipaparkan Bahlil menunjukkan bahwa lifting minyak Indonesia sepanjang 2024 hanya menyentuh angka 580 ribu barel per hari. Jumlah ini sangat timpang dibandingkan tingkat konsumsi nasional yang telah mencapai 1,6 juta barel per hari.
“Sementara Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara hebat itu harus mandiri pangan dan mandiri energi,” kata Bahlil di hadapan peserta forum.
Ia pun melempar dugaan bahwa penurunan ini tidak semata karena faktor teknis semata, melainkan ada kemungkinan dirancang secara sistematis.
“Saya menduga ini by design. Dan untuk mengamankan arahan Presiden serta demi kepentingan Ibu Pertiwi, saya tidak akan mundur selangkah pun menghadapi pihak-pihak seperti ini,” tegasnya.
Bahlil lantas mengingatkan kembali masa keemasan sektor migas Indonesia pada era 1990-an. Kala itu, kata dia, Indonesia mampu memproduksi hingga 1,6 juta barel per hari, sementara konsumsi dalam negeri hanya sekitar 500 ribu.
“Kita bisa ekspor 1 juta barel per hari, dan kontribusi sektor migas terhadap pendapatan negara mencapai 40 hingga 42 persen. Saat itu, Indonesia diperhitungkan dan membuat banyak negara tidak nyaman karena daya tawar kita tinggi,” ungkapnya.
Namun kini, dari 39.669 sumur migas yang ada, hanya sekitar separuhnya—tepatnya 19.380—yang aktif berproduksi. Angka itu menjadi refleksi tantangan serius yang dihadapi sektor hulu migas tanah air.
DPR Soroti Ketidakakuratan Data Lifting
Tak hanya dari eksekutif, sorotan juga datang dari legislatif. Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya, mengkritisi akurasi data lifting minyak yang dinilai belum selaras dengan asumsi makro dalam APBN.
Dalam rapat bersama direksi Pertamina, Asep menyebutkan bahwa realisasi lifting belum menyentuh target nasional di kisaran 600–605 ribu barel per hari.
“Pak Prabowo sendiri menyebut angka lifting kita masih di 500-an ribu. Artinya, target makro belum tercapai, dan ini akan berdampak pada perencanaan fiskal kita,” ujar Asep dalam rapat di Kompleks Parlemen, Kamis, 22 Mei 2025.
Menurut Asep, ketidakakuratan data lifting bisa memengaruhi potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terlebih saat porsi dividen dari BUMN kini banyak dialokasikan ke daerah melalui dana transfer antarwilayah (Danatara).
Dalam situasi tersebut, PNBP dari sektor migas menjadi tulang punggung fiskal yang harus diperkuat.
Ia menekankan bahwa kunci dari optimalisasi penerimaan negara adalah data lifting yang presisi dan akuntabel. Asep bahkan menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) 756 terkait sistem jaminan kuantitas minyak dan gas.
“Saya tekankan kembali pentingnya standar ECOVER dan SNI 756. Kita punya sistem yang jelas, tinggal bagaimana implementasinya. Kalau lifting dihitung dengan benar, maka negara bisa menerima lebih banyak. Itu tidak hanya kontribusi dari sisi uang, tapi juga dari sisi keadilan data,” tandasnya.
Dengan sorotan yang datang dari dua arah, tekanan terhadap BUMN energi seperti Pertamina kini semakin besar. Pemerintah dan DPR sama-sama menuntut agar pengelolaan sektor migas dilakukan dengan transparan dan berpihak pada kepentingan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan fiskal negara.(*)