KABARBURSA.COM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan sebanyak enam konfederasi serikat buruh terbesar dan 60 serikat pekerja yang akan mengakomodir massa dalam aksi mogok nasional. Aksi mogok nasional ini pun diperkirakan akan diikuti oleh lima juta buruh dari 15 ribu pabrik yang ada di Indonesia.
Said menuturkan, aksi mogok nasional buruh akan dilakukan secara bergilir di 38 provinsi dan 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Aksi akan digelar pada 11 dan 12 November 2024 mendatang.
“15 ribu pabrik akan ikut dalam mogok nasional, yang diperkirakan jumlah buruhnya lima juta orang, yang diikuti enam konfederasi Serikat Buruh terbesar, 60 federasi Serikat Pekerja Tingkat Nasional,”kata Said dalam konferensi persnya secara virtual, Jumat, 18 Oktober 2024.
Said menuturkan, aksi mogok nasional telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum atau Unjuk Rasa. “Kita tidak pakai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena kalau mogok kerja harus didahului berunding dengan perusahaan. Upah minimum kan bukan perusahaan berundingnya,” kata dia.
Said menuturkan, aksi mogok nasional akan dipusatkan di depan-depan pabrik dan juga kantor pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Adapun yang mengorganisir aksi mogok nasional dalam hal ini para serikat buruh yang tersebar di seluruh Indonesia.
Said menyebut tidak hanya mengajak buruh untuk mogok nasional. Melainkan juga mengajak pekerja di sektor lain, yakni pariwisata, industri semen, serikat buruh farmasi, dan pekerja di sektor Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM).
Di sisi lain, Said juga mengajak serta buruh-buruh pelabuhan untuk terlibat dalam aksi mogok nasional. Begitu juga pekerja di sektor transportasi, dia menyebut akan mengajak para pekerja Transjakarta, Damri, hingga para supir angkutan umum.
“Kami sudah mengorganisir juga untuk mengajak buruh-buruh transportasi. Mungkin Transjakarta, Damri, ya angkot-angkot. Tapi kami belum terkonfirmasi. Jadi yang mengorganisir mogok nasional ini meluas di seluruh wilayah Indonesia adalah serikat-serikat buruh,” katanya,
Aksi Geruduk Istana
Said menuturkan, aksi di Jakarta akan dikoordinasikan oleh serikat-serikat buruh. Adapun aksi tersebut akan rencananya akan dilakukan di Istana pada tanggal 24 Oktober 2024. Sementara di Jawa Barat, gelombang unjuk rasa akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2024.
“Tanggal 26, kecuali Sabtu-Minggu, sampai 27, 28, 29, 30, 31 Oktober. Gelombang (unjuk rasa), ada yang serempak, ada yang bergelombang. Aksi akan dimulai pada tanggal 24 Oktober, ribuan buruh aksi di depan Istana,” katanya.
Aksi mogok nasional dilakukan dengan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025. Adapun para buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 8 hingga 10 persen. Di sisi lain, buruh meminta pemerintah tidak menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Upah Minimum.
Pasalnya, beleid tersebut tengah digugat serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, PP tersebut sudah ditetapkan untuk dilakukan Judicial Review atau uji materi terhadap UU Cipta Kerja yang menjadi dasar regulasi tersebut.
Oleh karenanya, Said meminta penetapan UMP tidak dilakukan berdasarkan regulasi yang tengah dikaji MK. Dia meminta Menteri Ketenagakerjaan Ad-Interim itu memutuskan UMP 2025 sebelum pemerintahan baru resmi dilantik. “Tidak mengambil keputusan apapun sampai diputuskannya kenaikan upah 2025 sebesar 8 persen sampai 10 persen oleh pemerintahan yang baru,” katanya.
Di sisi lain, Said juga meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja sekurang-kurangnya pada klaster ketenagakerjaan dan klaster perlindungan petani. Apalagi saat ini, kata dia, UU tersebut sudah dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) arena sebelumnya serikat buruh mengajukan uji materi UU ini ke Mahkamah Konstitusi.
Lebih jauh, Sadi menyebut kenaikan UMP menjadi hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, saat ini terjadi pelemahan daya beli masyarakat seiring dengan stagnasi kenaikan upah buruh sejak dua tahun terakhir.
“Faktor daya beli yang menurun, sehingga upah buruh tiga tahun terakhir nggak naik, dua tahun terakhir kalaupun naik di bawah harga inflasi,” katanya.
Kenaikan Upah 2025 Tergantung Prabowo
Pemerintah terus menggodok besaran kenaikan upah minimum (UMP) tahun 2025. Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor memberi sinyal bahwa keputusan kenaikan UMP akan dikeluarkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
“Sedang dibahas dan digodok. Silakan tanya dengan Menteri Tenaga Kerja yang baru. Saya takut salah ngomong,” kata Afriansyah di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat, 18 Oktober 2024.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025. “UMP kan siklusnya di bulan November, jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS (Badan Pusat Statistik),” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.