KABARBURSA.COM – Di tengah dominasi narasi batu bara yang membelah perbukitan Kalimantan, Mahakam Ulu justru ingin mengangkat biji kakao sebagai tumpuan baru. Wakil Ketua DPRD Mahakam Ulu, Nor Lili Bulan, mengingatkan pemerintah agar tidak terus menjadikan kabupaten perbatasan itu sebagai ladang eksploitasi tambang tanpa arah pembangunan yang berkeadilan.
“Banyak petani kakao di Mahulu menghasilkan biji kakao berkualitas super. Tapi karena belum ada perusahaan yang membina secara berkelanjutan, potensi ini belum maksimal. Kami minta strategi konkret dari pemerintah pusat agar investor masuk dan membangun ekosistem kakao Mahulu,” kata Lili di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.
Menurut dia, Mahulu tidak kekurangan potensi. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu memiliki kekayaan alam mulai dari pertambangan rakyat, perkebunan, hingga kakao unggulan. Namun, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum sebanding dengan potensi yang dimiliki.
“Kabupaten Mahulu ini kaya sumber daya alam, tapi kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal. Kami butuh dukungan regulasi, investasi, dan pengawasan agar potensi ini tidak sekadar jadi catatan di atas kertas,” ujarnya.
Dengan penduduk sekitar 40 ribu jiwa yang tersebar di lima kecamatan, perekonomian Mahulu hingga kini masih bertumpu pada sektor primer. Lili menyebut pentingnya membangun strategi yang tak hanya fokus pada eksploitasi sumber daya, melainkan juga memperkuat posisi petani lokal dan memperluas akses pasar hasil bumi.
Ia menekankan pengembangan kakao semestinya diarahkan pada peningkatan nilai tambah—bukan hanya dari panen, tetapi juga melalui industrialisasi olahan dan perbaikan rantai distribusi.
“Kalau Mahulu diberi perhatian yang seimbang, kami yakin bisa jadi kekuatan ekonomi baru di perbatasan timur Kalimantan. Tapi itu semua perlu kerja sama lintas sektor dan komitmen jangka panjang,” ujarnya.
Sebagai wilayah perbatasan yang kerap luput dari prioritas pembangunan nasional, Mahulu, kata Lili, tidak ingin hanya menjadi pagar negara. Ia meminta agar pendekatan pembangunan lebih kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kami di perbatasan bukan sekadar pagar negara. Kami butuh strategi kolaboratif agar pembangunan di Mahulu tidak tertinggal. Potensi kami besar, tapi kalau tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat, semua itu akan sia-sia,” ucapnya.(*)