KABARBURSA.COM - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto akan memanggil para pelaku industri perkebunan kelapa sawit yang diistilahkan dengan sebutan “Naga”.
Yandri mengungkapkan rencananya itu dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 November 2024.
Adapun maksud dari pemanggilan pelaku industri kelapa sawit itu untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dengan perusahaan swasta. Menurut dia, banyak perusahaan raksasa industri kelapa sawit yang berada di tengah pedesaan yang tertinggal.
“Saya akan panggil nanti atau akan saya ajak rapat para naga-naga sawit itu. Saya akan bilang, ‘Hei kamu enggak usah ingin menang sendiri, bantu itu desa.’ Saya akan bilang seperti itu. ‘Sudah lah, saya bilang, duit itu enggak akan dibawa mati. Bagi-bagi ke desa itu’,” kata Yandri di hadapan anggota Komisi V DPR RI.
Yandri mengungkap, upaya pemanggilan para pelaku industri kelapa sawit itu didasarkan pada laporan yang diterimanya dari salah satu kepala desa di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan itu, Yandri mengaku menerima laporan bahwa kepala desa di Kutai Timur membentuk asosiasi yang berkolaborasi dengan pelaku industri kelapa sawit.
Yandri mencatat, terdapat sebanyak 400 desa yang bersinggungan dengan perkebunan kelapa sawit di Kutai Timur. Dalam kolaborasi tersebut, dia menyebut pendapatan desa mencapai Rp27 miliar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Saya sudah lihat, pernah bertanya ‘Berapa penghasilan kamu (desa) hasil kerja sama dengan perkebunan kelapa sawit ini?’ (kepa desa jawab) ‘Rp27 miliar pertahun melalui BUMDes.’ Ini akan saya repilkasi juga,” jelasnya.
Selain pendapatan desa sebesar Rp27 miliar, Yandri juga menyebut asosiasi kepala desa itu juga mendapatkan 63 dump truck dari industri kelapa sawit. Dia juga mengaku diminta untuk meresmikan penyerahan dump truck tersebut.
“Di samping Rp27 miliar ini dari perkebunan ini, dia (naga) memberikan 63 dump truck. Saya nanti yang akan menyerahkan,” tuturnya.
Kolaborasi yang dilakukan asosiasi kepala desa dengan perkebunan kelapa sawit ini dinilainya sangat bagus dilakukan untuk kemajuan desa.
Dia menyatakan tidak akan segan-segan bertindak keras terhadap perusahaan kelapa sawit yang tidak peduli terhadap kesejahteraan desa di sekitanya. Hal itu dinilai perlu untuk mempercepat pembangunan di desa yang berada di dalam atau sekitar kawasan industri.
“Jadi kita harus keras. Kalau demi keadilan enggak usah takut. Kalau demi rakyat, kita harus berani, apapun itu halangannya. Hidup hanya sekali, apa lagi yang kita cari. Jadi mudah-mudahan dan saya perlu dukungannya,” ucap Yandri.
Gandeng Swasta Bangun Desa
Diberitakan sebelumnya, Yandri menyebut, pembangunan desa ke depan akan melibatkan 400 perusahaan swasta. Dengan begitu, kata dia, pihak swasta tidak hanya menikmati sumber daya alam (SDA) daerah tersebut, melainkan juga terlibat dalam pembangunan desa.
“Apalagi pihak swasta itu sedang menikmati kekayaan alam desa itu, maka sejatinya sekarang kita akan memaksimalkan peran swasta untuk pembangunan desa. Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu, ada 400 CSR (perusahaan swasta) yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya untuk daerah tertinggal,” ungkap Yandri.
Yandri pun meminta masukan kepada anggota Komisi V untuk mewujudkan kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan desa. Ke depan, dia akan memetakan desa mana saja yang pembangunannya perlu lebih dimaksimalkan.
“Tentu kami siap menyambungkan dengan para pihak yang kami anggap layak dan bisa bertanggung jawab untuk membangun desa yang masif perlu kita sentuh secara serius,” ungkapnya.
Selain itu, Yandri juga mengaku telah melakukan kunjungan ke Desa Kamojing, Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut dia melihat desa tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar. Dia juga melihat adanya peran swasta dalam membangun Desa Kamojing, yakni PT Pupuk Kujang dan PT Mandala.
“Bagus sekali di Desa Kamojing, ada danau yang dikerjasamakan dengan PT Mandala dan Pupuk Kujang. Jadi untuk membangun desa perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Karena, kalau mengandalkan dari dana desa, enggak mungkin lah,” tuturnya.
Hingga saat ini, Yandri juga mencatat sebanyak 10.463 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Di desa tertinggal itu, tutur Yandri, banyak masyarakat yang lebih terpenuhi kebutuhan listrik, infrastruktur, hingga kebutuhan dasar lainnya.
Dia mengaku akan turun gelanggang untuk memastikan persoalan di desa-desa tertinggal dapat diselesaikan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Yandri juga mengaku telah mengingatkan pihak swasta untuk membantu pembangunan desa.
“Kami sudah mengajak para perusahaan, saya sudah bilang kemarin, ‘Eh kamu, sudah banyak makan hasil dari sekitar desa itu. Masa enggak mau membantu membangun desa’. ‘Siap Pak, jawab mereka seperti’. Jadi saya agak keras, mohon maaf nih kalau gaya saya agak menekan, tapi demi kebaikan. Bukan untuk saya,” pungkas Yandri. (*)