KABARBURSA.COM - Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mendorong peningkatkan kawasan ekonomi di beberapa kabupaten dan kota yang tidak bersinggungan langsung dengan Jalan Tol Trans Sumatera.
Sebab secara harfiah menurut Machus, 2014, pembanguan infrastruktur dalam hal ini Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), harus mampu mengkoneksikan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke destinasi wisata, mendongkrak lapangan kerja, serta mengakselerasi perekonomian rakyat.
"Menelusuri JTTS berbeda dengan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Kepadatan penduduk di Jawa menyebabkan sepanjang perjalanan akan menemui areal persawahan dan pemukiman penduduk. Sementara JTTS, yang ditemui adalah areal Perkebunan, seperti karet, tebu, sawit, jagung. Sedangkan pemukiman penduduk nampak dari kejauhan, juga sebagian rawa-rawa. Sepanjang mata memandang, nuasa hijau masih terasa," ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima KabarBursa.com, Selasa 11 Maret 2025.
Hal tersebut menurut Djoko, memungkinkan pembebasan lahan dalam pembangunan JTTS harusnya berlangsung lebih mudah ketimbang JTTJ.
"Tidak banyak pemukiman yang tergusur, bahkan dapat dikatakan sangat minim sekali. Sebagian besar lahan non permukiman, sehingga proses pembebasan relatif lebih cepat," katanya.
Selain itu, Right Of Way (ROW) pada JTTS cukup lebar, sehingga masih dapat dipergunakan untuk membangun jaringan jalan rel.
Hal ini kata Djoko, dapat mengurangi beban jalan tol jika nantinya terdapat perlintasan rel untuk moda angkutan barang.
Selain itu ia berharap, terjadinya pengembangan geografis penduduk dengan terkoneksinya JTTS.
"Ke depan harapannya akan terjadi pengembangan wilayah dengan terbentuknya kota-kota baru yang akan tumbuh di sekitar Gerbang Tol hingga lawasan ekonomi baru bisa terbentuk," imbuh Djoko.
Perkembangan Kondisi JTTS Saat Ini
Menurut data PT Hutama Karya tahun 2025, kondisi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) hingga Februari 2025 menunjukkan beberapa ruas jalan tol yang sudah beroperasi, antara lain:
- Sigli – Banda Aceh (48.5 km)
- Binjai -Tanjung Pura (38.3 km)
- Pekanbaru-Bangkinang-Koto Kampar (55.4 km)
- Kisaran – Indrapura (48 km)
- Pekanbaru – Dumai (131 km)
- TB Penanjung – Bengkulu (17 km)
- Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung
- Palembang – Indralaya (22 km)
- Indralaya – Prabumulih (64,5 km)
- Bayung Lencir - Tempino (33.6 Km)
Dalam data tersebut, terdapat ruas tol yang mengalami divestasi yakni Bakauheni – Terbanggi Besar (141 km) dan Medan – Binjai (17 km).
Diketahui, divestasi merupakan pelepasan atau pengurangan penyertaanodal dalam suatu investasi, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui pasar modal.
Sementara itu, JTTS masih memiliki ruas tol yang sedang dalam proses konstruksi yaitu Bypass Pekanbaru – Juction Pekanbaru sepanjang 30 km dengan proses pelepasan lahan 59,15 persen dan proses konstruksi 44,94 persen.
Selain itu ada ruas tol Betung – Tempino – Jambi sepanjang 135,5 km dengan proses pembebasan lahan sebesar 43,7 persen dan konstruksi 18,2 persen. Kemudian ruas tol Palembang – Betung sepanjang 69 km sejauh ini pembebasan lahannya mencapai 72,9 persen dan konstruksi 53,06 persen.
Konektivitas JTTS
Menurut Djoko, JTTS merupakan proyek infrastruktur strategis yang memainkan peran vital dalam meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera. Sebagai jalur utama yang menghubungkan berbagai provinsi, JTTS tidak hanya akan mempercepat mobilitas barang dan orang, tetapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi regional.
Jaringan konektivitas pada Tol Trans Sumatera dapat dilihat pada ruas Tol Palembang – Betung dan rencana ruas Tol Pelabuhan Panjang – Lematang.
"Sesuai hasil kajian untuk Ruas Jalan tol Palembang – Betung (Kapal Betung) sepanjang 69,19 km dapat menghemat waktu tempuh sampai dengan 60,5 persen dan jarak tempuh hingga 18,7 persen. Kedua dapat mempercepat waktu tempuh perjalanan antar kabupaten atau kota dari sebelum adanya jalan tol di Jalan Lintas Timur Sumatera," terang Djoko.
"Selain itu manfaat beberapa ruas tol tersebut yakni akan mampu mengurangi dan mengurai kemacetan, terutama di saat arus puncak seperti Lebaran, dapat terjadi kemacetan lebih dari 23 km. Kemudian adanya tol Kapal Betung meminimalisir adanya pemungutan ilegal yang terjadi di Jalan Lintas Timur," lanjutnya.
Sementara dalam catatan MTI untuk Jalan Tol Pelabuhan Panjang – Lematang sepanjang 11,74 km, sesuai kajian akan menghemat waktu tempuh sampai dengan 76,44 persen dan jarak tempuh hingga 38,80 persen, membuka aksesibilitas yang lebih baik ke kawasan-kawasan industri.
"Sehingga memungkinkan distribusi barang dan bahan baku menjadi lebih lancar dan efisien. Lalu perluasan jalur JTTS ke Provinsi Lampung bagian Barat akan mendorong beberapa kawasan ekonomi di beberapa kabupaten, seperti Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, dan Pesisir Barat menjadi lebih maju," kata Djoko.
Hasil pertanian dari beberapa kabupaten di Provinsi Lampung nantinya akan lebih mudah diangkut ke Banten dan Jabodetabek dengan menggunakan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera.
Kesiapan Ruas Tol Fungsional JTTS untuk Mudik Lebaran
Terdapat tiga ruas tol yang disiapkan pada periode mudik Lebaran 2025 di JTTS yaitu ruas Tol Palembang - Betung Seksi Rengas – Pangkalan Balai sepanjang 33,625 km di Provinsi Sumatera Selatan, Sigli – Banda Aceh Seksi 1 sepanjang 23,955 km di Provinsi Aceh, dan Padang – Sicincin sepanjang 35,9 km yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
"Ruas tol fungsional tidak beroperasi 24 jam seperti halnya ruas tol yang sudah berbayar. Namun dimulai jam 06.00 hingga jam 18.00 sejumlah personal dan armada disiapkan, seperti mobil ambulance, mobil derek. mobil pengawalan, kendaraan operasional tol," sebut Djoko.
Menurut pengamatan MTI, ruas tol Palembang – Betung disediakan rest area mini dengan kelengkapan kendaraan operasional tol, toilet portabel, gerai BBM kemasan, pos kesehatan, dan pos pengamanan.
"Namun kecepatan kendaraan di tol fungsional juga dibatasi maksimal 40 kilometer per jam. Pengguna tol fungsional hendaknya tetap harus berhati-hati dengan tidak menginjak pedal gas di atas kecepatan yang diizinkan karena rawan kecelakaan. Jangan disamakan dengan jalan tol yang sudah beroperasi penuh. Jangan sampai euforia dengan kecepatan tinggi karena situasi kondisi untuk jalan belum sempurna," pungkas Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat tersebut.(*)