KABARBURSA.COM - Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman, berhasil menindak tegas empat produsen pupuk palsu yang merugikan petani hingga Rp3,23 triliun.
Atas kerja cepatnya ini, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Firman Subagyo, mengapresiasi Mentan menindak empat perusahaan yang diduga telah mengedarkan pupuk palsu.
“Gebrakan yang sangat luar biasa dari Pak Menteri Pertanian. Ketegasan inilah yang dibutuhkan para petani dan juga pertanian Indonesia,” kata Firman di Jakarta, Sabtu, 29 November 2024.
Diketahui, Amran mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan mutu produknya. Selain masuk daftar hitam, Kementan juga menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum.
Adapun keempat perusahaan itu, yakni CV Mitra Sejahtera Semarang dengan merk Sangkar Madu, CV Barokah Prima Tani Gresik merk Godhong Prima, PT Multi Alam Raya Sejahtera Gresik merk MARS, dan PT Putra Raya Abadi merk Gading Mas.
Menurut Firman, tindakan Amran patut diacungi jempol lantaran bergerak cepat dan secara berani telah menyelamatkan petani dari gangguan pupuk palsu yang hampir beredar luas.
“Saya kira apa yang dilakukan Pak Menteri sudah menyelamatkan petani. Jadi kalau ada pupuk palsu, ya harus ditindak tegas. Karena, yang namanya pemalsuan itu merupakan pelanggaran hukum,” jelasnya.
Selain itu, Firman juga memuji keberanian Amran yang melakukan bersih-bersih birokrasi di lingkungan Kementan dengan menonaktifkan 11 pegawai yang diduga terlibat pada peredaran pupuk ilegal. 11 pegawai yang dinonaktifkan terdiri dari pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan juga staf.
“Sudah saatnya pemerintah bergerak cepat meningkatkan produksi dan mewujudkan swasembada seperti yang menjadi visi Presiden sehingga orang-orang yang menghambat cita-cita tersebut harus ditindak tegas,” ujar dia.
Kabar bahwa kementan menindak 23 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi yang ditetapkan, Firman menduga pelanggaran ini merupakan permainan yang melibatkan banyak orang.
“Karena itu sekali lagi, saya mengapresiasi langkah cepat Pak Menteri Amran yang telah menindak tegas orang-orang yang mempermainkan petani,” katanya.
Meski demikian, Firman berharap pemerintah juga melakukan proses perizinan dan kemudahan bagi pelaku usaha yang hendak mendaftarkan produksinya secara benar dan prosedural. Dengan begitu, akan banyak pihak yang akan berkontribusi di sektor pertanian.
“Jangan sampai pupuk ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja,” tutupnya.
Produsen Pupuk Nakal Rugikan Petani
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menemukan empat perusahaan produksi pupuk NPK yang masuk dalam kategori palsu. Selain itu, ia juga menemukan sebanyak 23 perusahaan pupuk yang berproduksi jauh dibawah standar. Sehingga total terdapat 27 perusahaan pupuk yang akan ditindak sesuai jenis pelanggaran yang ditemukan. Amran menyebut, langkah itu dilakukan untuk memberi keadilan bagi para petani dalam negeri.
“Sebanyak empat perusahaan yang memproduksi pupuk NPK terkategori palsu dan 23 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan),” kata Amran dalam konferensi persnya di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa, 26 November 2024.
Amran menyebut, pelanggaran yang dilakukan para produsen tersebut berpotensi merugikan negara hingga Rp316 miliar. Dalam hal ini, ia menyebut petani yang paling dirugikan dengan potensi nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp3,23 Triliun.
“Dampaknya sangat besar kepada petani karena pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam berproduksi. Kami ingin semua diusut hari ini,” tegasnya.
Adapun empat perusahaan yang telah terbukti menjual pupuk palsu tersebut langsung diblacklist oleh Kementan. Untuk hukuman lebih lanjut, Amran menyerahkan kepada keempat perusahaan pupuk tersebut kepada pihak berwenang.
“Kami ambil langkah tegas karena merugikan petani kita yang menerima pupuk. Semua berkas kami proses ke penegak hukum,” ujarnya.
Tidak Ganggu Produksi Pertanian Nasional
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas untuk memberantas peredaran pupuk palsu yang telah merugikan petani hingga Rp3,23 triliun. Dari total 10 juta hektare lahan tanam di Indonesia, peredaran pupuk palsu ini hanya memengaruhi sekitar 21 ribu hektare, namun dampaknya sangat besar bagi 60 ribu petani yang bergantung pada pupuk tersebut.
Amran memastikan bahwa secara keseluruhan, kasus ini tidak akan berdampak signifikan pada produksi pertanian nasional. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi pelanggaran ini.
Sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Kementerian Pertanian mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti bersalah, memasukkannya dalam daftar hitam, dan menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib.
Amran juga menekankan bahwa tindakan ini adalah bagian dari komitmennya untuk memastikan sektor pertanian bersih dari praktik-praktik yang merugikan petani dan menghambat kesejahteraan mereka.
"Perintah Presiden sangat jelas: tidak boleh bermain-main di sektor pertanian. Kami akan memberantas segala bentuk KKN di lingkungan Kementerian Pertanian," ujar Amran.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam melindungi petani dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Dengan memberantas praktik ilegal dan meningkatkan pengawasan, diharapkan sektor pertanian Indonesia dapat tumbuh lebih baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani serta ketahanan pangan nasional.(*)