KABARBURSA.COM - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) berencana akan meninjau empat lokasi rumah susun (rusun) yang masih sepi penghuni. Kemampuan pengelolanya pun dipertanyakan.
Seharusnya, keberadaan rusun tersebut menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian layak huni.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebutkan rusun-rusun tersebut, yaitu Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Timur, Rusun di Bandung, dan Batang, Jawa Tengah.
Maruarar menyatakan dirinya akan melihat langsung kondisi rusun-rusun tersebut dan berdiskusi dengan pihak pengelola agar penuh dihuni oleh masyarakat.
"Saya mendapatkan informasi di Batang, Jawa Tengah ada dua rusun yang sudah jadi tapi penghuninya masih sedikit. Di sana ada 10 tower, tapi yang sudah ada penghuninya hanya sekitar dua tower. Sementara rusun di Bandung Rancaekek ada dua tower belum dihuni. Kami ingin rusun yang ada segera dihuni," kata Maruarar Sirait dalam keterangan persnya, Kamis, 31 Oktober 2024.
Menurut Maruarar, rusun-rusun itu harus segera dihuni agar aset-aset hunian yang telah dibangun oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perumahan rakyat.
Dia menyarankan agar pengelola rusun menetapkan harga sewanya dapat dijangkau oleh masyarakat.
"Saya akan melakukan pendekatan dengan Pemerintah Daerah dan pengelola rusun agar hunian tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk masyarakat," tegas Ara, panggilan akrabnya.
Ke depannya, lanjut Maruarar, dengan anggaran Kementerian PKP yang sangat minim dan target Program 3 Juta membuatnya harus melakukan inovasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak agar Pembangunan hunian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.
"Dengan anggaran yang minim, saya harus kreatif. Kalau saya bangun rumah dulu, bagi-bagi rumahnya bisanya satu tahun lagi. Tapi dengan begini (ke rusun yang sepi penghuni), mulai minggu depan sudah bisa bagi-bagi," pungkasnya.
Sebelumnya, pada Minggu, 27 Oktober 2024, Menteri PKP Maruarar Siraot dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta meninjau Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan.
"Kemarin saya sudah tinjau Rusun Pasar Rumput yang ada di Kota Jakarta. Dalam waktu dekat saya juga akan ke Wisma Atlet Kemayoran, Rusun di Bandung dan di Batang, Jawa Tengah untuk melihat kondisi rusunnya,” kata Maruarar.
Dia melihat masih banyak unit rusun yang kosong tanpa penghuni. Selain itu, dia juga akan meminta PD Pasar Jaya sebagai pengelola untuk menurunkan tarif sewa dan menggratiskan sewa untuk korban kebakaran di Kawasan Manggarai.
Maruara mengungkapkan, dari 1.984 unit yang tersedia di Rusun Pasar Rumput, yang sudah ditempati saat ini sekitar 400 unit.
Dia menjelaskan, kedepannya Rusun Pasar Rumput ini akan diprioritaskan untuk masyarakat yang terdampak relokasi, anggota TNI/Polri, aparatur sipil negara (ASN), tenaga pendidik atau guru yang berpangkat rendah. Apalagi, mereka yang disebutkan itu banyak yang berdomisili di luar kota, sedangkan bekerja di Jakarta.
"Terutama untuk guru, saya bertemu pak Menteri Pendidikan, masih banyak guru yang bekerja di Jakarta tapi rumahnya di luar kota. Saya minta mereka diprioritaskan. Kemudian anggota TNI/POLRI dengan pangkat rendah yang banyak bertugas," katanya.
Selain itu, Maruarar juga ingin generasi milenial juga dapat menghuni rusun agar dekat dengan tempat kerja. "Jadi generasi milenial yang bekerja di sekitar Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan Setiabudi juga akan dikasih. Kita beri percontohan," imbuhnya.
Adapun syarat untuk dapat bertempat tinggal di rusun adalah, para penghuni memiliki slip gaji, sehingga dapat biaya sewa akan dipotong langsung dari gaji.
"Persyaratannya termasuk slip gaji, dan proses verifikasi harus ketat. Ke depan, kami juga mempertimbangkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki pekerjaan formal dengan pendapatan tetap,” jelasnya.
Selain itu, Maruarar meminta Perumda Pasar Jaya untuk meninjau kembali biaya sewa Rusun Pasar Rumput yang sebelumnya dipatok senilai Rp3,5 juta.
Setelah mencapai kesepakatan, Kementerian Perumahan dan Perumda Pasar Jaya sepakat untuk memasarkan harga sewa Rusun Pasar Rumput mulai dari Rp1,25 juta.
Namun, tarif ini tidak akan seragam, karena pemerintah berencana menerapkan skema subsidi silang untuk unit-unit rusun tersebut. Ia mengusulkan agar yang bergaji di atas Rp8 juta atau Rp10 juta dikenakan sewa berbeda, agar tidak disamaratakan.
"Saya minta dilihat juga, misalnya gaji di atas Rp8 juta atau Rp10 juta sewanya bisa, tapi ini harga sewanya jangan sama dengan gaji di bawah Rp8 juta," jelas Maruarar. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.