Logo
>

Misbakhun: APBN 2025 Instrumen Penting Hadapi Tantangan Ekonomi

Ditulis oleh Dian Finka
Misbakhun: APBN 2025 Instrumen Penting Hadapi Tantangan Ekonomi

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM  – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti asumsi makro yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, di mana target pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada 5,2 persen, sementara inflasi diproyeksikan berada di kisaran 2,5 persen, dengan toleransi plus-minus 1 persen.

    Selain itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun dipatok di angka 7 persen, yang dinilainya sebagai tantangan tersendiri bagi stabilitas ekonomi.

    "Tingkat suku bunga ini menjadi indikator penting bagi kepercayaan pasar terhadap APBN kita. Pasar akan melihat seberapa kuat pemerintah dalam membangun kredibilitas fiskal, mengingat APBN kita bersifat defisit dan dibiayai dengan surat utang," ungkapnya saat menjadi pembicara dalam acara Outlook Ekonomi DPR dengan tema "Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar" di The St. Regis Jakarta, Rabu, 5 Febuari 2025.

    Selain itu, Misbakhun juga menyinggung kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinilai cukup kontroversial. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor eksternal sebelum mengambil keputusan terkait perubahan kebijakan pajak.

    "PPN ini cukup menarik karena ada faktor eksternal yang harus dipertimbangkan, termasuk dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi kontraproduktif di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

    Stabilitas Nilai Tukar Jadi Tantangan

    Lebih jauh, Misbakhun juga menyoroti tantangan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Menurutnya, nilai tukar menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

    "Nilai tukar rupiah ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam konteks global yang dinamis. Pemerintah harus memastikan adanya kebijakan yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar, agar sektor ekonomi tetap kompetitif," jelasnya.

    Dengan berbagai tantangan tersebut, Misbakhun menegaskan bahwa APBN 2025 harus mampu menjadi instrumen yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi, baik dari dalam negeri maupun dari faktor eksternal.

    "APBN ini adalah fondasi yang harus kita manfaatkan secara maksimal untuk membangun kepercayaan pasar dan memperkuat ekonomi nasional," paparnya.

    Misbakhun, menegaskan bahwa APBN 2025 merupakan instrumen penting dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional, baik dari faktor internal maupun eksternal. Ia menyoroti bahwa APBN tahun depan menjadi menarik karena merupakan APBN transisi, di mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menggunakannya, meskipun bukan kabinetnya yang menyusunnya.

    "APBN 2025 ini adalah APBN transisi. Namun, kelebihannya adalah dokumen ini telah dirancang untuk mengakomodasi perubahan struktur pemerintahan baru, termasuk jika ada perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga negara. Ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintahan Pak Prabowo dalam mewujudkan visi astacita," ujar Misbakhun.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa APBN 2025 memiliki pesan kuat bagi pasar. "APBN ini memberikan sinyal kepercayaan yang sangat besar kepada pasar, baik dalam aspek pertumbuhan, stabilisasi, maupun keberpihakan terhadap pembangunan ekonomi nasional," tutupnya.

    APBN 2025 Diminta Jawab Tantangan Global

    Dalam acara yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyoroti pentingnya strategi fiskal yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Ia menekankan bahwa APBN 2025 harus dirancang untuk menjawab dinamika pasar, mendukung akselerasi pertumbuhan inklusif, dan menopang kebijakan fiskal guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    “Kebijakan ekonomi global, termasuk keputusan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif impor terhadap China sebesar 10 persen, Kanada 25 persen, dan Meksiko 25 persen (dengan penundaan satu bulan), telah berdampak signifikan pada nilai tukar mata uang dunia, termasuk rupiah. Pada 4 Januari 2025 lalu, nilai tukar rupiah melemah ke level Rp16.435 per dolar AS, melampaui asumsi APBN sebesar Rp16.000 per dolar AS,” jelas Kadir.

    Adies Kadir menegaskan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi dampak kebijakan ekonomi AS, mengingat negara tersebut merupakan mesin utama ekonomi global. Ia menyoroti perlunya sinergi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk merancang kebijakan mitigatif guna menahan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

    Selain itu, pelemahan nilai tukar juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor, menarik investasi, dan mendorong masuknya devisa dari sektor pariwisata serta ekonomi kreatif.

    Stabilitas Suku Bunga dan Inflasi

    Adies Kadir juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan suku bunga yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Sepanjang tahun 2024, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) berkisar antara 6 persen hingga 6,25 persen.

    Pada awal 2025, suku bunga turun menjadi 5,75 persen, namun Adies mempertanyakan apakah suku bunga dapat ditekan lebih rendah lagi guna mendukung misi akselerasi pertumbuhan inklusif.

    “Kita harus memastikan koordinasi yang baik antara otoritas moneter, fiskal, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar kebijakan suku bunga dan kebijakan non-suku bunga lainnya tetap akomodatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Di sisi lain, Adies melihat tren inflasi global yang cenderung menurun sebagai peluang bagi Indonesia. Harga komoditas, termasuk minyak mentah dunia yang saat ini berada di kisaran USD72 per barel (di bawah asumsi APBN USD82 per barel), diharapkan dapat mengurangi tekanan inflasi dalam negeri.

    Tambahan pasokan minyak dari AS sebagai dampak kebijakan darurat energi juga dinilai dapat memberikan keuntungan bagi APBN 2025, terutama dalam efisiensi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Menurut Adies, strategi kebijakan fiskal dalam jangka pendek harus difokuskan pada pendidikan bermutu, layanan kesehatan berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi tinggi.

    “APBN 2025 harus mampu menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk terus berkoordinasi dalam menyusun kebijakan yang pro-growth dan berorientasi jangka panjang,” tutupnya. (*)

    Disclaimer:
    Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Dian Finka

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.