KABARBURSA.COM - Sekitar ribuan pengemudi ojek online (ojol) bakal menggelar demo besar-besaran di sejumlah titik di Jakarta hari ini, Rabu, 20 Mei 2025.
Demo ojol akan menyasar sejumlah lokasi seperti Istana Merdeka, kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Gedung DPR RI, hingga setiap kantor pihak aplikator.
Tujuan ojol demo yakni untuk menuntut pihak aplikator terkait isu pembagian komisi sebesar 20 persen untuk aplikator yang dirasa terlalu besar bagi para driver ojol. Sebagai bentuk protes, para ojol bakal mematikan aplikasi secara serentak hari ini, saat pelaksanaan demo untuk menghentikan pemesanan penumpang, sampai pengiriman makanan dan barang.
Demo ojol juga disoroti pengamat transportasi Djoko Setijowarno. Ia menyatakan, pemerintah telah keliru dengan kehadiran transportasi daring alias ojol sebagai upaya membuka lapangan kerja baru.
Pernyataan pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini didukung data survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub tahun 2019 yang mencatat hanya 18 persen pengemudi ojol yang sebelumnya menganggur.
Kemudian data dari Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 juga menunjukkan angka tak jauh berbeda, yakni 16,09 persen.
"Artinya, mayoritas pengemudi ojek daring sebelumnya sudah bekerja di sektor lain, lalu beralih profesi menjadi driver. Transformasi ini bukan pembukaan lapangan kerja, tapi lebih pada pergeseran pekerjaan," ujar Djoko dalam keterangan resmi yang dikutip, Senin 19 Mei 2025.
Tarif Naik, Pesanan Turun
Sejak Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 667 Tahun 2022 berlaku per 11 September 2022, tarif ojol resmi disesuaikan. Untuk mengetahui dampaknya, survei dilakukan pada 13 hingga 20 September 2022 di wilayah Jabodetabek dengan total responden 4.671 orang, terdiri dari 2.655 pengguna dan 2.016 mitra pengemudi.
Mayoritas pengguna ojol adalah pria sebesar 53 persen dengan latar belakang sebagai karyawan swasta sebesar 35,4 persen dan pendapatan bulanan di bawah Rp3 juta. S
"Sebagian besar memilih ojol karena praktis dan cepat, dengan pengeluaran rata-rata harian di kisaran Rp10 ribu hingga Rp25 ribu," kata Djoko.
Masih menurut data tersebut, aplikasi ojol yang paling sering digunakan ialah Gojek (59,13 persen), Grab (32,24 persen), Maxim (6,93 persen), InDriver (1,47 persen) dengan sistem pembayaran favorit melalui kombinasi uang tunai dan uang elektronik sebesar 41,69 persen.
"Meskipun 52,32 persen. pengguna menyatakan tarif baru masih wajar, nyatanya separuh dari mereka mulai mengurangi atau bahkan berhenti menggunakan layanan ini," sebut Djoko.
Pengemudi Ojol: Kerja Keras, Untung Tipis
Di sisi lain, mitra pengemudi didominasi pria usia 20 hingga 30 tahun. Sebanyak 54 persen menjadikan ojol sebagai pekerjaan utama, sisanya pekerjaan sampingan.
Sayangnya, besar pendapatan ojol sehari-hari mereka nyaris seimbang dengan biaya operasional.
Sebagian besar hanya mengantongi Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per hari, dan biaya operasional harian pun berada di kisaran yang sama.
"Setelah kenaikan tarif, jumlah pesanan justru menurun. Dari rata-rata lima sampai sepuluh order, menjadi kurang dari lima order per hari," imbuh Djoko.
Selain itu, pengemudi ojol juga terhitung jarang mendapat bonus dari aplikator dengan persentase 52,08 persen dan lebih dari 75 persen mengaku jarang menerima tip dari penumpang.
"Tak heran jika penghasilan mereka tak cukup menopang hidup. Rata-rata pengemudi ojol hanya mengantongi kurang dari Rp3,5 juta per bulan dengan jam kerja 8 sampai 12 jam sehari tanpa hari libur," tegas Djoko.
Ojol Terbuai Janji Manis Aplikator
Saat awal kemunculannya pada 2016, aplikasi ojek online menjanjikan pendapatan hingga Rp8 juta per bulan.
Namun Djoko menilai, realitanya masih jauh dari nilai tersebut. Tanpa batasan jumlah pengemudi, keseimbangan suplai dan permintaan terganggu. Akibatnya, jumlah orderan menipis dan pendapatan tergerus potongan aplikator.
"Lebih ironis lagi, status sebagai 'mitra' tidak menjamin apa-apa karena tidak ada gaji tetap, tidak ada jaminan kesehatan, dan tidak ada jam kerja," papar Djoko.
Ojol Belum Layak Dikategorikan Transportasi Umum
Akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat ini menyebutkan, ojol perlu memiliki sejumlah syarat agar ideal dikategorikan sebagai angkutan massal.
"Jika ingin sebagai angkutan umum, otomatis segala persyaratan dan hal-hal yang berlaku bagi angkutan umum juga berlaku pula bagi sepeda motor yang berfungsi sebagai angkutan umum, seperti wajib melakukan uji berkala (Kir), wajib dilengkapi perlengkapan, SIM C Umum, plat nomor kendaraan berwarna kuning, sampai tarif ditetapkan perusahaan angkutan umum (bukan aplikator seperti sekarang) atas persetujuan pemerintah," terang Djoko.
Sebagai contoh, Kota Agats di Kabupaten Asmat, Papua sejak 2011 silam telah menerapkan ojek sebagai angkutan umum dan kendaraan pelat kuning. Kendaraan yang digunakan pun tidak kalah menarik, yaitu sudah menggunakan sepeda dan motor listrik.
"Ini karena hampir 100 persen kendaraan di Kota Agats menggunakan kendaraan listrik. Kabupaten Asmat sudah memiliki Perda (Peraturan Daerah dan Perbup (Peraturan Bupati) yang dapat mengatur ojek sebagai angkutan umum," jelas Djoko.
Maka dari itu, pemerintah perlu bertindak cepat apabila ingin melindungi sekaligus memperbaiki taraf ekonomi warganya.
"Pemerintah dapat membuat aplikasi yang operasionalnya diserahkan ke pihak daerah seperti yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan dengan membuat aplikasi untuk usaha taksi dalam upaya untuk melindungi para sopir yang kebanyakan tidak bisa berbahasa Inggris dan rata-rata sudah berusia tua," pungkas Djoko. (*)