KABARBURSA.COM – Danantara Indonesia melanjutkan agenda besar hilirisasi nasional melalui groundbreaking 13 proyek strategis tahap II yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Proyek dengan perkiraan investasi mencapai Rp116 triliun ini diarahkan untuk memperkuat kekayaan energi, memperdalam nilai tambah industri, mengurangi ketergantungan impor, serta membuka lapangan kerja baru.
Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan pembangunan 13 proyek tersebut dilakukan serentak dan menjadi kelanjutan dari program hilirisasi tahap I yang telah dimulai pada 6 Februari 2026 lalu.
“Saya melaporkan sedikit terlebih dahulu bahwa acara ini dilaksanakan serentak di 13 titik groundbreaking. Jadi pembangunan ini akan dilakukan secara serentak,” kata Rosan dalam laporannya, Rabu, 29 April 2026.
Rosan menjelaskan, pelaksanaan program hilirisasi nasional merupakan amanat yang dijalankan Danantara Indonesia. Tahap pertama sebelumnya meliputi 11 titik proyek, antara lain smelter alumina di Kalimantan Barat, bioavtur di Jawa Tengah, bioetanol dan pengolahan garam industri di Jawa Timur, serta peternakan ayam terintegrasi di sejumlah wilayah.
“Fase pertama sudah dilakukan pada tanggal 6 Februari 2026 yang lalu. Di 11 titik, itu mencakup di antaranya adalah smelter alumina di Kalimantan Barat, bioavtur di Jawa Tengah, bioetanol dan pengolahan garam industri di Jawa Timur, hingga beberapa pembangunan dari peternakan ayam terintegrasi di berbagai tempat di lokasi di Indonesia,” ujar Rosan.
Memasuki tahap kedua, Danantara Indonesia memperluas cakupan hilirisasi melalui 13 proyek strategis. Proyek ini mencakup sektor energi, mineral, serta pertanian dan perkebunan.
Rosan menyebut, program hilirisasi nasional tidak berhenti pada tahap kedua. Saat ini, Danantara juga menyiapkan tahap ketiga dengan enam proyek tambahan. Dengan demikian, total proyek hilirisasi nasional yang telah dan akan berjalan mencapai 30 proyek.
"Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang kita lihat akan terus berkembang berjalan. Jadi ini fase dua, insyaallah fase tiga segera kami lakukan, nanti masuk ke fase empat dan fase berikutnya," jelasnya.
Menurut Rosan, pengembangan proyek hilirisasi nasional dilakukan melalui koordinasi kementerian dan lembaga, termasuk bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Kepala Satgas terkait. Sinergi tersebut diperlukan agar proyek dapat segera berjalan dan memberikan dampak ekonomi yang luas.
Ia tekanan, hilirisasi menjadi instrumen penting untuk menciptakan nilai tambah, membangun industri nasional, serta membuka lapangan kerja.
“Proyek-proyek yang kami jalankan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600.000 orang,” kata Rosan.
Pada sektor energi, terdapat lima proyek yang menjadi bagian dari hilirisasi tahap II. Proyek tersebut meliputi pembangunan fasilitas gasolin di Cilacap dan Dumai yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak.
Rosan menyampaikan, proyek di Cilacap dan Dumai diproyeksikan mampu mengurangi impor hingga sekitar USD1,25 miliar per tahun.
“Dari pembangunan Cilacap dan Dumai ini akan mengurangi impor kurang lebih 1,25 miliar dolar per tahunnya,” ungkapnya.
Selain itu, Pertamina juga mengembangkan terminal BBM di Palaran, Biak, dan Maumere. Proyek ini ditujukan untuk memperkuat distribusi dan ketahanan energi, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Dalam paparan proyek tersebut, Pertamina termasuk mengembangkan kilang gasolin di Dumai dan Cilacap berkapasitas 62.000 barel per hari. Proyek tersebut diperkirakan mampu mensubstitusi impor bensin hingga 2 juta kiloliter per tahun.
Sementara itu, terminal BBM di Palaran, Biak, dan Maumere memiliki kapasitas 153.000 kiloliter dan dapat meningkatkan sekitar 3,1 persen kapasitas bahan bakar nasional.
Pada sektor mineral, lima proyek juga masuk dalam agenda hilirisasi tahap II. Salah satunya pembangunan fasilitas pengolahan batu bara menjadi dimetil eter atau DME di Tanjung Enim.
Proyek ini diarahkan sebagai substitusi LPG impor, mengingat sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor.
“Pembangunan fasilitas pengelolaan batu bara menjadi dimethyl ether atau DME di Tanjung Enim sebagai substitusi impor LPG, yang di mana memang kita 80 persen masih mengimpor LPG,” ujar Rosan.
Selain DME, terdapat proyek manufaktur baja tahan karat berbahan dasar nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun. Proyek ini dikerjakan Krakatau Steel bersama mitra strategis.
Di Cilegon, Krakatau Steel bersama mitra strategis juga membangun fasilitas produksi lempengan baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan memanfaatkan besi lokal Indonesia.
Proyek lain di sektor mineral adalah pengembangan aspal buton di Sulawesi Tenggara. Inisiatif ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya aspal alam di Pulau Buton yang mencapai lebih dari 100 juta ton, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor aspal.
Danantara juga mendorong hilirisasi tembaga dan emas di Gresik, Jawa Timur, melalui pembangunan fasilitas brushmeal dan brush cup berkapasitas 10.000 ton per tahun serta pengembangan manufaktur batang emasan. Proyek ini ditujukan untuk mendukung kemandirian industri pertahanan nasional.
Pada sektor pertanian dan perkebunan, tiga proyek disiapkan dalam hilirisasi tahap II. Di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Sumatera Utara, PT Perkebunan Nusantara mengembangkan hilirisasi sawit melalui fasilitas oleofood, setara mentega kakao, pengganti mentega kakao, dan biodiesel.
PT Perkebunan Nusantara juga mengembangkan fasilitas pengolahan pala menjadi oleoresin di Kebun Awaya, Maluku Tengah, dengan kapasitas 2.560 ton biji pala kering per tahun.
Selain itu, fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Maluku Tengah dibangun dengan kapasitas 300.000 butir kelapa per hari.
Rosan menegaskan, Danantara Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengelola aset negara, tetapi juga sebagai katalisator transformasi ekonomi nasional. Mandat utama yang dijalankan adalah menciptakan nilai tambah, mengoptimalkan aset, meningkatkan efisiensi, serta memastikan investasi negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Tentunya kami bukan sekedar pengolah aset negara seperti Bapak Presiden, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional,” kata Rosan.
“Karena amanat kami adalah menciptakan nilai tambah, mengoptimalkan aset, menciptakan efisiensi, dan tentunya sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Ia menambahkan, seluruh proyek tersebut dijalankan dengan prinsip akuntabel, efisien, serta berorientasi pada hasil yang terukur dan terstruktur.
Keberhasilan proyek, kata dia, sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana BUMN, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Semua ini tentunya kami lakukan dengan akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil yang terukur dan terstruktur,” ujarnya.
Rosan optimistis, hilirisasi dapat menjadi salah satu mesin utama kemakmuran Indonesia ke depan.
Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara yang kaya sumber daya alam, tetapi harus mampu berdaulat dalam pengolahan, unggul dalam produksi, dan sejahtera dari hasil pengelolaan sumber daya tersebut.
“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” tuturnya.
“Oleh sebab itu, sebagai penutup kita meyakini bahwa hilirisasi adalah menjadi salah satu mesin kemakmuran Indonesia ke depannya,” pungkas Rosan.(*)