KABARBURSA.COM - Pemerintah yakin kebijakan suku bunga, penguatan nilai tukar rupiah, serta ketahanan eksternal akan menjadi fondasi kuat untuk mencapai target ekonomi di 2025.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan pertumbuhan ekonomi bisa melampaui 5 persen dengan penerapan berbagai kebijakan yang tepat.
“Kualitas pertumbuhan juga dapat kita jaga, seperti inflasi yang hingga Agustus masih berada di angka 2,1 persen,” kata Ferry dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu, 25 September 2024.
Ferry menambahkan, pihaknya berharap harga pangan bergejolak (volatile food) tetap sesuai dengan kesepakatan, yaitu maksimal sekitar 5 persen. Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan ditargetkan turun dari 11 persen menjadi 9,03 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka yang saat ini berada di angka 4,82 persen diproyeksikan terus menurun.
Ferry menjelaskan kebijakan penurunan suku bunga oleh The Fed dan Bank Indonesia telah memperkuat indeks harga saham serta nilai tukar rupiah. Hal ini, menurutnya, menjadi modal penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi antara 6 hingga 8 persen.
Selain itu, pemerintah terus memaksimalkan sumber daya manusia melalui bonus demografi. Ferry menyebut hingga 2041, sekitar 70 persen dari 229 juta penduduk Indonesia berada pada usia produktif.
"Ini sangat signifikan, ditambah lagi dengan potensi sumber daya alam yang besar, seperti cadangan nikel yang mencapai 20 persen dari total cadangan dunia, serta potensi energi terbarukan," kata Ferry.
Ferry juga menyoroti potensi kelas menengah Indonesia yang saat ini hampir mencapai 64 persen dari total penduduk. Kelas menengah ini berperan besar dalam konsumsi masyarakat, yang mencakup sekitar 80 persen dari total konsumsi.
Oleh karena itu, dalam jangka pendek hingga jangka panjang, pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan kelas menengah. Prioritasnya antara lain akses pendampingan, perbaikan akses modal, hingga pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi wirausaha serta program jaminan kehilangan pekerjaan untuk pekerja formal.
Tips untuk Prabowo
Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini sebelumnya menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7-8 persen yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjadi tantangan besar. Menurut dia, target itu sulit, bahkan tidak akan tercapai jika tanpa strategi kebijakan yang optimal.
“Target pertumbuhan ekonomi Indonesia 7-8 persen di era Prabowo pasti tidak mudah direalisasikan, bahkan mustahil jika tidak ada strategi kebijakan yang optimal,” kata Didik j Rachbini melalui siaran persnya secara tertulis kepada KabarBursa.com, Selasa, 24 September 2024.
Menurut dia, apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bergerak menyentuh 6,5-7 persen sudah menjadi pencapaian yang baik. Tapi, jika hanya mencapai 5 persen, apalagi di bawahnya, Indonesia akan tetap terjebak sebagai negara pendapatan menengah yang stagnan (middle income trap).
“Jika bisa tumbuh 6,5 – 7 persen itu satu hal yang baik, tapi jika hanya 5 persen, apalagi di bawah itu, Indonesia tidak akan bisa kemana-mana, tetap jadi middle income country di level bawah,” ujar Didik.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan tim yang profesional, bukan diisi atau ditangani oleh politisi-politisi yang tidak memiliki visi. Menurut Didik, pendekatan teknokratis seperti yang diterapkan oleh Widjojo Nitisastro Cs pada era 1980-an terbukti mampu menghasilkan pertumbuhan 7-8 persen.
“Jika ingin berhasil, harus ada tim yang super dan tidak politicking atau techno politician. Yang kita butuhkan bukan politisi, tapi teknokratis,” tegasnya.
Selain itu, kata Didik, Indonesia harus mengadopsi pendekatan outward lookinguntuk bersaing di pasar global dengan meningkatkan produktivitas dan berlevel global, bukan hanya mengandalkan pasar lokal.
Kata dia, kondisi pasar saat ini berbanding terbalik dengan era 1980-an. Di mana pada saat ini proteksi di masing-masing negara menguat.
Dia menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan penjajakan kepada negara-negara di kawasan Asia Barat, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika yang berpotensi menjadi pasar baru.
“Jika kita tidak berupaya, Indonesia bisa terjebak sebagai negara dengan pendapatan menengah yang stagnan,” tegasnya kembali.
Kemudian, Didik Rachbini membeberkan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan Prabowo. “Ada tujuh langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Jika tidak dilakukan akan menyulitkan target pertumbuhan ekonomi,” ucap Didik.
Adapun tujuh langkah strategis itu, pertama stabilitas makroekonomi menjadi landasan penting, aplagi jumlah utang negara yang terus meningkat.
“Kalau pembayaran utangnya dicicil 50 persen dari income kita, tapi pendapatan kita harus dinaikkan dua kali lipat, maka utangnya tinggal 50 persen, sehingga ketergantungan pada utang menghilang,” imbuhnya.
Didik juga mengkritik kondisi saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, sementara Bank Indonesia (BI) tampak pasif dan hanya fokus pada stabilitas sektor moneter dengan menetapkan suku bunga yang tinggi tanpa beban kerja yang berarti.
“Inflasi exchange rate atau nilai tukar dan suku bunga. Sementara Bank Indonesia saat ini hanya diam saja tidak punya beban kerja berat, sehingga seenaknya mematok suku bunga yang tinggi dan hanya berfokus pada stabilitas pada sektor moneter saja,” katanya.(*)