KABARBURSA.COM - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira penambahan personel di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat menekan ruang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kata Bhima, alokasi belanja operasional birokrasi pemerintahan yang besar hingga Rp691 triliun di tahun 2025 akan semakin terbebani dengan penambahan kementerian baru. Sementara total belanja pegawai kementerian dan lembaga sendiri sebesar Rp285,8 triliun dengan belanja barang Rp405,2 triliun.
"Bisa dibayangkan penambahan nomenklatur kementerian baru bisa buat APBN tertekan," kata Bhima kepada Kabar Bursa, Minggu, 15 September 2024.
Di sisi lain, Bhima menilai, penambahan APBN akan menjadi ancaman bagi program prioritas yang ditetapkan Prabowo ke depan. Menurutnya, akan lebih baik melakukan peleburan kementerian dan lembaga yang memiliki tupoksi serupa.
"Banyak program seperti makan siang gratis, melanjutkan mega proyek bisa tidak jalan. Buat apa menambah kementerian baru? Harusnya kan menggabungkan kementerian yang ada, agar hemat belanja birokrasinya," pungkasnya.
Dihubungi terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, penambahan jumlah kementerian dan lembaga bisa menjadi bumerang lantaran berpotensi mempengaruhi besaran belanja program yang dicanangkan.
"Karena penambahan kementerian atau lembaga (K/L) otomatis memerlukan biaya untuk belanja. Jadi anggaran yang ada akan dibagi-bagikan ke lebih banyak kementerian-kementerian yang berdampak pada program, jadi akan lebih sedikit kalau K/L-nya lebih banyak," kata Tauhid kepada Kabar Bursa, Sabtu, 14 September 2024.
Di sisi lain, Tauhid juga menyebut penambahan kabinet berpengaruh pada besaran anggaran kementerian dan lembaga yang ada saat ini. Sebagaimana yang dikeluhkan, kata dia, ada beberapa kementerian yang mengeluhkan pemangkasan anggaran di tahun 2025.
"Seperti statement kemarin, Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi'BPKM, itu kan dikurangi-dikurangi anggarannya," ujarnya.
Kementerian Investasi/BKPM misalnya, kata Tauhid, alokasi anggaran tahun 2025 yang minim akan menggangu realisasi investasi yang ditargetkan, yakni sebesar Rp1,905 triliun. Sementara pagu anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional sebesar Rp681 miliar.
"Kekhawatirannya akan ada program-program yang bertujuan menarik investasi, kalau anggarannya dikurangi maka pada akhirnya target menarik investasi tidak tercapai," ucapnya.
Selain itu, Tauhid juga menilai penambahan kabinet akan berisiko pada proses koordinasi kementerian dan lembaga. Pasalnya, semakin banyak kementerian dan lembaga, makan semakin kompleks pula proses koordinasinya.
Meski begitu, Tauhid menilai, penambahan jumlah kabinet tidak akan menekan ruang fiskal yang ada. Pasalnya, pemerintah telah menetapkan target desifit anggaran sebesar 2,5 persen untuk APBN di tahun 2025.
"Di sisi fiskalnya kan sudah dipatok maksimum 2,5 persen. Kecuali ada penambahan baru dari 2,5, itu akan menekan ruang fiskal," katanya.
Simulasi Kementerian
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum ada penetapan jumlah kabinet untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun dia mengungkapkan bahwa saat ini masih dalam simulasi penambahan kementerian.
"Jadi begini, soal berapa jumlah menteri di kabinet (Prabowo-Gibran) mendatang, sampai sekarang ini masih kita simulasikan,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.
Dasco menegaskan, penambahan kementerian tak terlepas dari janji kampanye Prabowo dalam mengoptimalkan kerja untuk mencapai Asta Cita program yang telah dicanangkan. Dia pun tak menyebut jumlah pasti lantaran masih dalam simulasi.
"Sehingga jumlah (kabinet) itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPR RI ini juga belum dapat memastikan, penambahan kabinet dilakukan dengan skema pemisahan kerja kementerian atau tidak. Karenanya, Dasco menyatakan belum dapat memberikan skema kabinet yang tengah dirancangnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadailia menyatakan dirinya tak ambil pusing dengan kabar penambahan kabinet di era Prabowo-Gibran mendatang. Menurutnya, susunan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo ke depan sebagai presiden terpilih.
Kendati begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengaku tak masalah jika kabar penambahan kabinet benar terjadi. Menurutnya, penambahan jumlah kabinet juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan di era Prabowo kelak.
"Ya enggak apa-apa kalau dianggap kebutuhan, kan mau melakukan percepatan. Enggak ada masalah kok," kata Bahlil kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.
Bahlil pun enggan berkomentar lebih jauh ihwal kabar penambahan kabinet di era Prabowo kelak. Kendati demikian, dia meyakini susun kabinet di pemerintahan mendatang sesuai dengan kajian yang matang.
"Mau berapa jumlahnya, kita lihat saja dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan peundang-undangan," pungkas Dasco. (*)