KABARBURSA.COM - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia agar bisa naik kelas.
Salah satu dari upaya tersebut yakni melalui digitalisasi UMKM dalam pengelolaan keuangannya.
Namun, hasil kajian Perbanas mencatat bahwa 80 persen UMKM di Indonesia masih tergolong informal. Artinya usaha dijalankan untuk sebatas mencari nafkah, belum memiliki badan hukum resmi hingga izin usaha terdaftar, sampai pengelolaan keuangan yang masih bercampur dengan urusan pribadi.
Selain itu digitalisasi UMKM saat ini masih dominan dimanfaatkan untuk sisi pembayaran dari konsumen, bukan dalam hal pembelian atau meningkatkan usaha.
"Kalau kita lihat di sini adalah pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM didorong oleh demand driven, khususnya adalah pembayaran," ujar Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Aviliani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.
Kajian Perbanas menunjukkan, 39 persen UMKM informal kini cukup berkembang dengan memanfaatkan smartphone dalam operasional usaha.
Akan tetapi baru sekitar 5 persen UMKM informal yang menggunakan layanan keuangan digital (mobile money) untuk mendukung penjualan usahanya.
"Jadi ini sebenarnya sudah ada perkembangan ya.Tapi dari sisi usahanya yang belum mengalami peningkatan atau naik kelas. Lalu 5 persen UMKM informal menggunakan mobile money dalam usaha, di mana 87 persen untuk penjualannya," kata Aviliani.
Lebih lanjut, digitalisasi UMKM informal yang terjadi saat ini, merupakan imbas dari perubahan perilaku konsumen yang cenderung menggunakan layanan digital dalam bertransaksi, contohnya melalui QRIS.
"Faktor yang paling besar adalah terima uang dari pelanggan, karena sekarang orang sudah jarang pegang cash ya. Jadi mau tidak mau memaksa mereka juga untuk menggunakan bank," sebut Aviliani.
Menurut data Perbanas, UMKM informal mulai memanfaatkan mobile money untuk berbagai tujuan: 87 persen untuk menerima uang pelanggan, 41 persen untuk membayar pemasok, 32 persen untuk menabung, 31 persen bayar utilitas, 13 persen untuk bayar pekerja, dan 12 persen untuk bayar pinjaman.
Untuk lebih pengembangan digitalisasi UMKM, Perbanas menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai bank akan terus mendorong literasi keuangan yang lebih optimal.
Perbanas juga mendorong upaya mengubah pembayaran digital menjadi pencatatan arus kas dan rekam jejak usaha.
Selain itu Perbanas berinisiatif mendirikan UMKM Center sebagai sarana kolaborasi dengan berbagai pihak. Tujuannya untuk mendampingi hingga menghadirkan pembiayaan yang berdampak positif bagi kemajuan UMKM.
"Kita berharap memang UMKM Center bukan hanya sekedar ada, tapi kita berusaha bekerjasama dengan berbagai instansi pelaku untuk bisa kita pantau sampai mereka bisa naik kelas," pungkas Aviliani.(*)