KABARBURSA.COM - Penguatan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam berbagai program prioritas pemerintah dinilai semakin mendesak. Di tengah ekspansi belanja negara yang terus meningkat untuk menopang agenda strategis nasional, kebutuhan akan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran menjadi isu yang tak dapat ditawar.
Pengawasan tidak lagi cukup dilakukan pada tahap akhir. Proses pengendalian harus hadir sejak fase perencanaan, berlanjut saat implementasi, hingga tahapan pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian, setiap rupiah yang berasal dari kas negara dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus meminimalkan ruang terjadinya penyimpangan.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan bahwa pengawasan terhadap program-program prioritas pemerintah perlu dilakukan secara lebih mendalam dan menjangkau lebih banyak titik pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, semakin kompleks sebuah program, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang kokoh dan adaptif.
Ia berpandangan bahwa skala program yang kian luas harus diimbangi dengan instrumen kontrol yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap awal. Dengan pendekatan demikian, berbagai risiko dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan merugikan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Kamrussamad menyoroti peran strategis BPKP dalam mengawal optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ia menilai pengawasan yang selama ini dilakukan terhadap tata kelola sumber daya alam telah memperlihatkan capaian yang konkret dan memberikan dampak nyata bagi negara.
Menurutnya, keberhasilan tersebut sepatutnya menjadi pijakan untuk memperluas pengawasan ke sektor lain yang memiliki potensi penerimaan signifikan, termasuk berbagai layanan publik yang selama ini belum sepenuhnya dioptimalkan.
“Saya melihat kerja BPKP dalam bidang PNBP, khususnya sumber daya alam, sudah terlihat hasilnya. Bukan lagi sekadar laporan, tetapi manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. Ke depan, potensi penerimaan dari berbagai layanan publik juga perlu mendapatkan perhatian yang sama,” ujarnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III itu menyebut sejumlah layanan publik seperti penerbitan paspor, surat izin mengemudi (SIM), hingga berbagai layanan administrasi lainnya sebagai sektor yang masih menyimpan ruang perbaikan. Penguatan tata kelola di bidang tersebut diyakini dapat meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Kamrussamad juga meminta BPK memperluas cakupan pemeriksaan terhadap penggunaan APBN pada berbagai program prioritas pemerintah. Besarnya jumlah penerima manfaat serta luasnya wilayah implementasi program, menurutnya, menuntut pendekatan audit yang lebih terukur, rinci, dan berbasis risiko.
Ia menilai bahwa penambahan jumlah sampel pemeriksaan merupakan langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai regulasi serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Semakin luas cakupan pemeriksaan, semakin besar peluang untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul di lapangan secara lebih cepat.
“Saya berharap pemeriksaan bisa dilakukan lebih mikro dan jumlah sampelnya diperbanyak. Dengan begitu berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat terdeteksi lebih cepat dan menjadi bahan perbaikan kebijakan,” katanya.
Selain aspek pengawasan, Kamrussamad turut menyoroti pentingnya peningkatan literasi tata kelola keuangan negara bagi para pelaksana program di daerah. Berdasarkan berbagai temuan di lapangan, masih terdapat pengelola kegiatan yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pengelolaan maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan kesalahan administratif yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program. Karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan sistem pengawasan.
Ia pun mendorong BPK dan BPKP untuk memperluas kegiatan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan kepada para pelaksana program. Langkah tersebut diyakini mampu menekan risiko kekeliruan administrasi sekaligus memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak semata-mata bergantung pada kinerja lembaga pemeriksa. Faktor sumber daya manusia yang mengelola anggaran di lapangan juga memegang peranan penting dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang sehat dan berintegritas.
Pada forum yang sama, Kamrussamad menyampaikan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan BPKP, LKPP, dan BPK. Namun, dukungan tersebut disertai harapan agar ketiga lembaga terus memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara, serta memastikan seluruh program prioritas pemerintah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan pengawasan yang semakin kuat serta kapasitas pelaksana yang terus ditingkatkan, program-program strategis pemerintah diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.(*)