KABARBURSA.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pengelolaan ruang laut mencapai Rp325 miliar, setara dengan 45,89 persen dari target tahunan sebesar Rp708,3 miliar.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, KKP, Kusdianto, menjelaskan bahwa sebagian besar PNBP diperoleh dari 90 persen izin Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), yang terdiri dari 20 izin usaha dan 1 izin dasar.
Kusdianto mengungkapkan bahwa PNBP di sektor ini terus meningkat sejak 2018. Tahun lalu, capaian PNBP bahkan melampaui target dengan pencapaian 212 persen dari target yang ditetapkan, yakni Rp707,07 miliar dibandingkan dengan target Rp333,17 miliar.
KKP optimis dapat mencapai target PNBP tahun ini. Upaya peningkatan layanan dan regulasi telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Kusdianto juga menyebutkan bahwa biasanya pada bulan September dan Oktober, realisasi PNBP akan meningkat signifikan karena beberapa perusahaan meminta dispensasi penundaan pembayaran.
Sektor Perikanan Tangkap Sumbang Besar
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dalam semester I-2024 di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024. Direktur Kapal Perikanan Tangkap dan Alat Penangkapan Ikan (KKP) Muhammad Idnillah mengakui, perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Adapun kinerja sektor perikanan tangkap mengacu pada regulasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota.
Sepanjang regulasi tersebut di terbitkan hingga semester I 2024, Adnillah menyebut, sektor perikanan tangkap telah berkontribusi sebesar Rp533 miliar kepada PNBP. Akan tetapi, angka tersebut relatif jauh dari target.
“Sampai saat ini alhamdulilah sudah tercapai Rp533 miliar memang ini masih cukup jauh dari target yaitu Rp1.79 triliun,” kata Adnillah dalam paparan kinerja DJPT di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta.
Di sisi lain, Adnillah juga mengungkap, produksi perikanan tangkap, sepanjang semester I 2024 mencapai Rp3.34 juta ton. Dia menyebut, angka tersebut tumbuh 111 persen dari target produksi yang telah ditetapkan pada semester I.
Selain itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga meningkat di semester I 2024. Adnillah menyebut, NTN hingga semester I 2024 ada di angka 101,62 dari target tahun ini sebesar 108. Sementara dalam beberapa bulan terakhir, Adnillah tak menampik NTN berada diposisi yang rendah.
“NTN ini memang sangat bergantung dari harga, terutama harga produk perikanan yang dihasilkan oleh nelayan dibandingkan dengan pengeluarannya,” katanya.
Sektor Perikanan Tangkap Oversupply
Ambillah menuturkan, sempat terjadi penurunan harga ikan kendati saat ini menunjukkan kondisi yang berangsur normal. Dia menyebut, dinamika harga ikan terjadi karena produksi yang mengalami oversupply.
Di sisi lain, cuaca ekstrem yang belakangan terjadi turut menekan oversupply yang menyebabkan terkontraksinya harga ikan.
“Sebelumnya bahwa harga ikan ini cenderung turun karena oversupply. Kemudian saat ini dikarenakan ada musim yang cukup ekstrem di daerah penangkapan. Sehingga volume dari suplai yang ada ini sudah mendekati normal. Seiring juga dengan penaikan harga juga di pasar,” jelasnya.
Hingga saat ini, kata Adnillah, produksi perikanan tangkap menyentuh angka 111 persen dari yang telah ditargetkan KKP tahun 2024. Melonjaknya produksi juga terjadi akibat persoalan pencatatan penangkapan ikan di tiap-tiap pelabuhan.
Meski begitu, Adnillah mengaku KKP akan mengevaluasi hal proses pencatatan di tiap-tiap pelabuhan. Hal itu dilakukan DJPT bersama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
“Sehingga mengoptimalkan dari pencatatan penangkapan yang di dapat nelayan,” jelasnya.
Proses pencatatan penangkapan di pelabuhan, kata Adnillah, juga berpengaruh terhadap kontribusi KKP untuk PNBP. Karenanya, perbaikan sistem dinilai perlu segera dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP.
“Realisasi dari capaian kegiatan dari Dirjen Perikanan Tangkap saat ini sudah mencapai 44,79 persen. Ini yang berdasarkan real dari DSP 2D namun secara apabila tambahkan dengan Outstanding Contract dengan 48,59 persen,” jelasnya.
Penyaluran Bantuan Pemerintah
Adnillah menuturkan, DJPT sendiri diberi amanah untuk menyalurkan tiga jenis bantuan untuk para nelayan. Pertama, membangun Kampung Nelayan Maju dengan target 55 lokasi di seluruh Indonesia.
Saat ini, DJPT KKP mencatat sebanyak 15 lokasi yang telah melaksanakan pembangunan. Sementara itu, terdapat 27 lokasi pembungan Kampung Nelayan Maju di Indonesia. Meski begitu, dia mengaku hanya memprioritaskan beberapa wilayah mengingat anggaran Kampung Nelayan Maju yang relatif kecil.
“Jadi Kampung Nelayan Maju ini memang anggaranya hanya 600 juta dan kita prioritaskan untuk daerah-daerah yang memerlukan fasilitas minimum yang bisa kita siapkan dengan pengembangan Kampung Nelayan Maju,” jelasnya.
Bantuan kedua, kata dia, menyalurkan alat penangkap ikan. Hingga semester I 2024, DJPT baru mendistribusikan sebanyak 4.396 unit dan tengah melakukan persiapan untuk mendistribukan 4.528 unit alat penangkap ikan dari total target 17 ribu.
“Kira-kira ini masih 50 persen dari target yang ada. Memang untuk bantuan alat penangkapikan ini tersebar di seluruh Indonesia, terutama untuk 37 provinsi yang ada di Indonesia,” ungkapnya.
Bantuan ketiga berupa mesin kapal perikanan. Adnillah menyebut, mesin kapal perikanan ini disesuaikan dengan kebutuhan para pelayan. Saat ini, sudah tercapai 415 dari 1.300.
“Kira-kira masih 40 persen dari target yang ada. Dan sekarang masih proses untuk CPCL kemudian juga penetapan dari penerima dan selanjutnya akan akan dilakukan pengadaan dan distribusi,” tutupnya.(*)