KABARBURSA.COM - Pemerintah menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat. Tapi sayangnya, angka kemiskinan justru meroket, utamanya di wilayah sekitar tambang nikel.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, mengklaim hilirisasi telah berdampak positif bagi perekonomian di wilayah Maluku Utara, yang menjadi salah satu wilayah penghasil nikel.
“Maluku Utara adalah contoh sukses program hilirisasi. Tadinya, Maluku Utara ekspor bahan mentah dalam bentuk nikel ore. Dengan adanya program hilirisasi, kita menghasilkan dari nikel itu ada dua komponen, yang pertama itu adalah nikel, yang kedua kobalt,” ujar Yuliot dalam keterangannya, Kamis, 31 Oktober 2024.
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2023 lalu mencapai 20,49 persen, yang menjadikan wilayah ini sebagai pemilik ekonomi tertinggi di dunia. Setahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara naik lebih dari 22 persen.
“Kalau kita lihat, aliran investasi hilirisasi untuk Maluku Utara pada Januari sampai dengan September 2024 ini lebih kurang sekitar Rp55 triliun. Kenaikan ini dikarenakan Nikel dan Kobalt diperlukan untuk ekosistem kendaraan listrik,” kata dia.
Mengutip data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara ditopang oleh hilirisasi pengolahan nikel dengan angka 10,60 persen dan disusul dengan pertambangan sebesar 7,97 persen. Kemudian, di sektor perdagangan, juga naik sebesar 0,72 persen, pertanian 0,62 persen dan sektor lainnya sebanyak 0,57 persen.
Yuliot menegaskan, bahwa pemerintah tidak hanya akan berhenti di hilirisasi tahap pertama, tapi juga akan berlanjut di tahap berikutnya.
“Kami dari Kementerian ESDM juga sudah memetakan pohon industri untuk melakukan proses hilirisasi yang lebih dalam lagi hingga tahap keempat, sehingga nilai tambahnya lebih besar,” ucapnya.
Tambang Nikel Matikan Mata Pencaharian Warga
Divisi Riset Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), yang diwakili oleh Imam Sofwan, justru mengungkap fakta berbeda terkait dampak pertambangan nikel di Indonesia Timur.
Menurutnya, alih-alih mendukung industrialisasi dan meningkatkan perekonomian daerah, pertambangan nikel justru mematikan sumber mata pencarian masyarakat sekitar tambang.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, peningkatan kemiskinan di wilayah penghasil nikel selama periode September 2022 hingga Maret 2023 menunjukkan tren yang berlawanan dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Di Maluku Utara, kemiskinan meningkat 0,09 persen sementara sektor pertambangan tumbuh 46,27 persen. Di Sulawesi Tengah, angka kemiskinan naik 0,11 persen dengan pertumbuhan tambang nikel sebesar 17,35 persen, dan Sulawesi Selatan mengalami kenaikan kemiskinan 0,04 persen ketika pertambangan nikel naik 15,06 persen.
Demikian pula di Sulawesi Tenggara, kemiskinan bertambah 0,16 persen di saat tambang nikel tumbuh 9,91 persen. Selain itu, di Maluku, kemiskinan bertambah 0,19 persen sementara pertambangan nikel tumbuh 1,13 persen.
Terkait kontribusi perusahaan tambang bagi masyarakat, Kementerian ESDM menyebutkan bahwa perusahaan pemegang izin tambang memberikan kontribusi berupa program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) di area sekitar tambang, sebagaimana disebutkan dalam Grand Strategy Mineral dan Batubara.
Ditjen Minerba melaporkan bahwa total dana yang dialokasikan di enam provinsi penghasil nikel mencapai Rp55-100 miliar setiap tahun selama periode 2015-2020. Namun, jumlah tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan luas lahan konsesi yang mencapai 836 ribu hektare dengan izin yang dikeluarkan pemerintah.
Hingga 2021, terdapat 4 Izin Usaha Penambangan/Kontrak Karya Eksplorasi dan 329 Izin Usaha Penambangan/Kontrak Karya Operasi Produksi (IUP/KK OP).
Imam menyatakan bahwa meskipun perusahaan memang memiliki tanggung jawab berupa CSR, nilai kompensasi ini dianggap tidak sebanding dengan kerugian material dan immaterial yang dialami masyarakat.
Ia mencontohkan bahwa di Pulau Wawonii, kerugian para petani jambu mete mencapai miliaran rupiah, belum termasuk kerugian sektor pertanian, perikanan, dan lainnya yang lebih besar lagi.
Sementara pemerintah mempromosikan hilirisasi nikel sebagai bentuk transformasi dan akselerasi ekonomi Indonesia, dampak lingkungan dari industri ini justru semakin memprihatinkan.
Imam mengungkapkan bahwa pihak perusahaan dan pemerintah belum bertanggung jawab terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung pertambangan.
Limbah nikel, atau slag, yang dihasilkan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, tetapi juga mengakibatkan korban jiwa.
Timbunan slag yang menggunung di dekat smelter menyebabkan dua pekerja tewas tertimpa material tersebut saat hujan deras.
Hingga saat ini, slag nikel yang menumpuk masih belum dikelola dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan limbah ini, perusahaan menggunakan slag untuk reklamasi pesisir di sekitar Morowali dan sebagai bahan untuk jalan hauling di sekitar pertambangan.
Menurut Imam, reklamasi dan pembangunan jalan hauling ini merusak mata pencarian masyarakat sekitar. Peralatan penangkapan ikan, seperti jala dan pancing, tidak lagi berguna akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga nelayan kehilangan sumber penghidupan mereka.
Kerusakan ekosistem laut semakin parah karena limbah dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mendukung operasional tambang turut mencemari perairan.
Imam mengungkapkan bahwa Kampung Kurisa di Desa Fatufia terkena dampak limbah cair panas yang dihasilkan oleh PLTU. Limbah tersebut dibuang ke laut selama 24 jam, tujuh hari seminggu, sehingga menyebabkan suhu air laut di Kurisa meningkat drastis. Bahkan, pada pagi hari, permukaan laut terlihat berasap karena panasnya air yang terkontaminasi.
Warga Kampung Kurisa, yang mayoritas merupakan nelayan Bajo, kehilangan mata pencarian mereka akibat pencemaran laut. Selain itu, Jatam menemukan adanya tumpukan slag di Kampung Kurisa, menunjukkan dampak pencemaran yang meluas hingga ke permukiman masyarakat sekitar PT IMIP.(*)