KABARBURSA.COM - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola kawasan perbatasan negara yang dinilai gagal menjadi lokomotif kesejahteraan publik.
Di matanya, pengelolaan wilayah terluar masih bersifat seremonial dan jauh dari efektivitas. Sorotan tajam diarahkan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dianggap kehilangan daya gigit, lebih menyerupai penyelenggara kegiatan semata—sekadar Event Organizer—atau koordinator administratif tanpa otoritas kuat dalam mengeksekusi anggaran pembangunan.
Ia mendorong penguatan kelembagaan BNPP agar bertransformasi menjadi integrator sejati. Caranya, dengan membentuk sekretariat bersama yang melibatkan para sekretaris jenderal kementerian terkait, sehingga pembangunan lintas sektor tidak lagi berjalan terfragmentasi dan saling berjarak.
Kemauan politik sebenarnya telah tersedia melalui pembentukan Badan Pengelola Perbatasan. Namun, dengan skema yang berlaku saat ini, lembaga tersebut dinilai hanya berfungsi sebagai EO belaka. Tidak memiliki kewenangan substantif, apalagi kendali anggaran. Idealnya, paling tidak, BNPP berperan sebagai integrator pembangunan, ujar Deddy dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Perbatasan Wilayah Negara Komisi II di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan konsekuensi laten apabila negara abai menghadirkan kesejahteraan dasar di kawasan perbatasan. Ketiadaan dokter dan guru, mahalnya biaya logistik, hingga akses kebutuhan pokok yang tercekik menjadi bara dalam sekam. Ia mencontohkan harga semen yang melambung hingga Rp800.000 serta solar yang menembus Rp80.000 di wilayah pedalaman. Belum lagi maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai jalur rawan.
Sulit dibayangkan bila kemarahan masyarakat perbatasan memuncak. Patok negara pun, katanya, bisa bergeser. Saat ini, perbatasan justru berubah menjadi pintu masuk, bahkan pintu keluar praktik TPPO, yang berujung pada kematian banyak warga negara di luar negeri. Apakah semua ini tidak diurus oleh negara? Ini perkara krusial. Menyangkut wibawa negara, tegasnya.(*)